Paradoks Demokrasi; Kepastian Hukum dan Keadilan Sosial - RILIS.ID

Paradoks Demokrasi; Kepastian Hukum dan Keadilan Sosial
[email protected]
Selasa, 2018/12/25 06.00
Paradoks Demokrasi; Kepastian Hukum dan Keadilan Sosial
Ismi Ramadhoni, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/ Anto RX

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Artinya menurut teori klasik Lincoln adalah pemerintahan berdasarkan rakyat.

Para pendiri bangsa menjatuhkan pilihan demokrasi sebagai mahzab sistemik bernegara dilandasi oleh keragaman yang ada di Indonesia.

Sebanyak 1331 suku bangsa hidup dan berkembang di republik ini. Untuk mengakomodasi kepentingan rakyat yang banyak itu maka dianutlah sistem demokrasi yang membuka kesempatan seluas-luasnya anak bangsa dalam menentukan arah.

Diskursus secara vulgar mengenai demokrasi coba ditutup corongnya oleh The Smiling General, Soeharto.

Orde baru mengaktifkan sebuah jenis rezim yang otoriter. Sehingga pada tahun ke-32 berkuasa puncak amarah aktivis-aktivis menemukan narasi senjanya sebuah orde.

Mei 1998 menjadi catatan penting bagi sejarah bahwa mahasiswa bukan hanya merubah struktur formasi, tapi sekaligus sistem yang dinamai tuntutan reformasi.

Paradigma ABG atau ABRI, birokrat, dan Golkar mulai luntur dalam pucuk-pucuk kekuasaan, walau masih ada sisa kaki-kaki kecilnya sampai hari ini.

Reformasi menumbuhkan sebuah harapan seluas-luasnya rakyat dalam membumikan civil society. Kemudian setelah itu untuk mengimplementasikan sila ke-4 Pancasila maka dikualifikasikan sebuah kebebasan hak politik memilih dan dipilih tanpa ketakutan dan intimidasi.

Sebagai metode melahirkan pemimpin, walau tak sempurna demokrasi merupakan sistem yang baik karena secara general dapat menggambarkan suasana batin rakyat.

Membaca kebutuhan pemimpin dari hasil sebuah pemilihan umum membutuhkan sebuah upaya yang besar dan tentu memerlukan ongkos yang mahal. 

Sudah dua dasawarsa lebih demokratisasi menjadi sebuah perjalanan yang tak kenal lelah demi terciptanya sebuah pemimpin berkelas dan berorientasi jelas.

Hasil pemilu tahun 2014 menjadi dinamika yang harus kita nilai sebagai hasil dari triliunan APBN digelontorkan pada pemilu 5 tahun lalu. Apakah sesuai dengan harapan masyarakat atau belum.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono political branding terkait isu agama, ujaran kebencian, dan hoax tidak pernah muncul sebagai isu nasional.

Arus politik republik seperti berputar haluan dan menimbulkan corak-corak identitas yang berpotensi mengganggu keutuhan bangsa. 

Sentimen agama menjadi perhatian dunia ketika The Economist merilis survei bahwa indeks kualitas demokrasi Indonesia dari tahun 2016 berada pada nomor urut 48 menurun ke angka 68 dari 167 negara di tahun 2017.

Indikator yang paling mempengaruhi penurunan tersebut ialah dinamisnya Pilkada DKI Jakarta setahun silam.

Lain hal dalam data BPS bahwa pada 2017, angka Indikasi Demokrasi Indonesia atau IDI 2017 mencapai angka 72,11 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini meningkat dibandingkan angka IDI 2016 yang sebesar 70,09.

Perubahan angka IDI dari 2016-2017 dipengaruhi tiga aspek demokrasi yakni kebebasan sipil yang naik 2,3 poin (dari 76,45 menjadi 78,75), hak-hak politik yang turun 3,48 poin (dari 70,11 menjadi 66,63), dan lembaga demokrasi yang naik 10,44 poin (dari 62,05 menjadi 72,49). 

Ketiga variabel indikator penilaian IDI di atas yang turun ialah mengenai hak-hak politik seperti kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, serta peran peradilan yang independen.

Padahal hak-hak politik masyarakat tersebut sudah diatur dalam konstitusi pasal 28. Kemudian peradilan yang independen diatur dalam konstitusi republik pasal 24 ayat (1) UUD 1945. 

Hak-hak sipil dalam jaminan konstitusi negara ialah komponen paling dasar dalam negara bermahzab demokrasi.

Kemudian dalam konsep dasarnya jelas bahwa Indonesia ialah rechstaat dengan memberikan kemerdekaan kepada kekuasaan kehakiman agar tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Equality before the law itu asasnya.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)  mengatakan bahwa agenda reformasi hukum yang tercantum dalam poin ke-4 Nawacita belum terpenuhi dan belum terealisasikan.

Terbukti dengan adanya beberapa uraian yang dipaparkan, lagi-lagi kebebasan berekspresi menjadi catatan penting bagi survei dari ICJR.

Bahkan Anas Urbaningrum dalam bukunya Melamar Demokrasi menyebut Indonesia masih berada dalam situasi melamar demokrasi. Saat ini Indonesia masih berada dalam proses transisi menuju demokrasi. 

Anas lebih lanjut menjelaskan bahwa tentang kebebasan dan demokrasi ada tiga hal yang menonjol dalam upaya membangun demokrasi di Indonesia.

Pertama, penggunaan ruang kebebasan secara berlebihan.

Kedua, egoisme politik dengan mengentalkan egoisme kelompok.

Ketiga, tumpulnya sensitivitas politik pemerintah.

Masyarakat madani yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sebenarnya mampu menjadi kekuatan agar negeri filantropi ini kembali menjadi macan Asia, disokong sumber daya alam yang kaya raya, serta keunikan kebudayaan seharusnya sudah mapan kedewasaan negara ketika dihadapkan identitas arus balik.

Tema besar bangsa Indonesia bukan lagi mengenai bagaimana pemisahan politik negara dan agama, masalah jaminan keberagaman, dan isu-isu kuno yang sudah terbukti bahwa kita dapat keluar dari perdebatan simbolik tersebut.

Perang gagasan dan ide dalam membangun republik harus menjadi keynote speaker agar garis besar hendak dibawa ke mana negeri ini dapat dibaca masyarakat ke depan.

Masyarakat multikultural bukan menjadi sebuah bencana kalau keadilan sosial dapat direalisasikan dan terpenuhi.

Dalam kesempatan tahun politik 2019 ini mari semua elemen masyarakat menyukseskan salah satu agenda besar demokrasi yakni Pemilu. Apakah jawaban terhadap keinginan rakyat ingin mengakhiri atau memulai kembali. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)