Pattimura Tuding Ada Anggaran ”Siluman” di APBD, Tony dan Imam Siap Tanggung Jawab - RILIS.ID
Pattimura Tuding Ada Anggaran ”Siluman” di APBD, Tony dan Imam Siap Tanggung Jawab
Taufik Rohman
Selasa | 26/11/2019 21.45 WIB
Pattimura Tuding Ada Anggaran ”Siluman” di APBD, Tony dan Imam Siap Tanggung Jawab
Suasana Rapat Paripurna DPRD Lampung tentang pengesahan APBD Lampung 2020./FOTO TAUFIK ROHMAN/RILISLAMPUNG.ID

RILIS.ID, BANDARLAMPUNG – Rapat paripurna pengesahan APBD Pemprov Lampung 2020 yang berlangsung Selasa (26/11/2019) sore dihujani interupsi.

Dari sekian banyak interupsi yang dilakukan anggota DPRD, paling menarik perhatian adalah interupsi dari anggota Fraksi Partai Gerindra Pattimura.

Dalam interupsinya, ia menuding ada anggaran ”siluman” dalam APBD Lampung 2020. Menurutnya, anggaran itu tiba-tiba muncul di paripurna pengesahan APBD 2020. Tepatnya di Dinas Pengairan Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemprov Lampung. 

Pattimura menilai hal tersebut berpotensi melanggar hukum. Karena adanya indikasi kejahatan anggaran. Sebab, dana di Dinas PSDA Lampung itu tadinya hanya dianggarkan Rp35 miliar. Tetapi, tiba-tiba menjadi Rp100 miliar.

Dia mengatakan, bertambah tiba-tibanya anggaran di Dinas PSDA Lampung itu tanpa melalui rapat Banmus (Badan Musyawarah) dan Banang (Badan Anggaran). Tetapi, tiba-tiba anggaran itu muncul di paripurna pengesahan APBD Lampung 2020.

”Kenapa tidak dibahas di Banmus dan Banang? Kemudian tiba-tiba di paripurnakan. Ini dana besar. Dari Rp35 miliar menjadi Rp100 miliar. Jangan sampai ini ketok palu, jadi proses hukum. Atau ada yang laporkan ke KPK, karena adanya ini. Kita ingin tutup telinga jika ada kesalahan prosedur semacam ini. Silakan saja ketok palu,” tegasnya.

Senada disampaikan anggota Fraksi PKS Johan Sulaiman. Dia mengatakan, ketika penyampaian KUA-PPAS, pimpinan DPRD tidak meminta pendapat dalam rapat paripurna terlebih dahulu. Tetapi langsung dilaksanakan MoU (memorandum of understanding).

”Kalau nanti kemudian dana bagi hasil itu ke Dinas PSDA, ini kekhawatiran dari kita. Pimpinan tidak minta persetujuan di paripurna, tiba tiba langsung MoU. Ini bukan apa-apa, tapi takutnya nanti ada timbul persoalan hukum. Ini indikasi akan mengarah kepada kejahatan anggaran,” tambah Johan.

Sementara, anggota DPRD Lampung dari Fraksi Partai Golkar Tony Eka Candra juga melakukan interupsi. Dia menanggapi pernyataan tersebut. Ketua Komisi IV DPRD Lampung itu menjamin apa yang dilakukan itu sudah benar dan sesuai. 

”Ini bukan mundur, tapi saya mau jelaskan, KUA-PPAS sudah disepakati antara gubernur. Dan ini tidak ada proses hukum di sini. Tidak ada kejahatan anggaran! Awalnya anggaran ini Rp35 miliar. Ini dibahas di komisi saya. Anggaran PSDA itu program untuk mendukung anggaran program seperti irigasi, perbaikan dam. Jadi, ini jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya. 

Dia memastikan hal tersebut untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Lampung. 

”Saya ketua komisi IV bertanggungjawab terkait anggaran program di Dinas PSDA,” yakin Tony. 

Senada disampaikan anggota DPRD Lampung dari Fraksi NasDem Imam Suhada. Dia juga menilai tidak ada pergeseran anggaran dalam APBD 2020.

”Kami bisa memaklumi karena saudara Pattimura tidak mengikuti secara detail dari awal. Sehingga ini sama-sama dijelaskan. Insya Allah besok belum kiamat, apakah ini akan disetujui atau tidak. Itu saja,” katanya.

Selain itu, terus dia, secara substansi ia melihat tidak ada pergeseran anggaran. Sebab, ia ,melihat hal itu sudah disepakati di KUA-PPAS.

”Saya Imam Suhada lahir bathin bertanggungjawab dalam pelaksanaan,” ujarnya dalam interupsinya.

Pantauan Rilislampung.id, kendati rapat paripurna dihujani interupsi, APBD Lampung 2020 tetap disetujui dan disahkan.(*) 

Editor Wirahadikusumah


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID