Pemda Hobi Berburu WTP: Apa yang Salah? - RILIS.ID
Pemda Hobi Berburu WTP: Apa yang Salah?
lampung@rilis.id
Selasa, 2018/04/17 08.00
Pemda Hobi Berburu WTP: Apa yang Salah?
Ade Yunarso, Jurnalis Rilislampung.id

HAMPIR setiap tahun media massa selalu kebanjiran iklan ucapan selamat kepada beberapa pemerintah daerah (pemda) di Lampung atas pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Predikat itu menjadi kebanggaan yang karenanya harus ditunjukkan kepada seluruh masyarakat. Tentunya dengan tujuan agar muncul pencitraan positif bagi pemda bahwa roda pemerintahan telah akuntabel dan ”bersih”.

Karena itu wajar jika pemda terus berusaha untuk mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, misalnya, bertekad meraih WTP untuk keempat kalinya pada tahun ini (rilislampung.id, 16/4/2018; Pemprov Lampung Buru WTP ke-4).

Begitu pentingnya WTP sampai-sampai sebagian pemda menempuh semua cara. Pada 2009 terungkap kasus suap Rp400 juta pada auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) agar memberikan opini itu pada Pemkot Bekasi.

Belum lagi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan jual beli predikat WTP (Tirto.id, 31/5/2017; Febri Hendri: Opini WTP dari BPK Tidak Menjamin Bebas Korupsi).

Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya sudah ada enam kasus suap melibatkan 23 auditor BPK sejak 2005 hingga 2017. Auditor dimaksud menerima sogokan agar memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan lembaga-lembaga pemerintah.

Nilai suap seperti terungkap di Pemkot Bekasi tersebut, sebenarnya relatif kecil dibanding reward dari pemerintah pusat untuk daerah yang memperoleh WTP. Penghargaan itu berupa kucuran dana insentif daerah (DID).

Karena WTP menjadi kriteria utama, tentu tidak semua daerah mendapatkan DID. Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) APBD yang tepat waktu juga menjadi penilaian penting.

Sebagai gambaran pada 2016, Provinsi Lampung mendapat DID Rp40,6 miliar. Sementara, Kota Bandarlampung serta Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Tulangbawang, Waykanan, dan Tulangbawang Barat diguyur rata, masing-masing Rp5 miliar.

Pada 2017, kebijakan pemberian DID di balik. Kecil di provinsi, besar untuk kabupaten/kota. Tentu, ada juga pertimbangan kebutuhan daerah. Karenanya, DID Provinsi Lampung hanya Rp7,5 miliar. Sementara, Kabupaten Pringsewu mencapai Rp53,1 miliar disusul Lampung Barat Rp52,7 miliar, dan Tulangbawang Rp49,9 miliar.

Tapi, tentu bukan semata uang yang jadi tujuan pemda berburu WTP. Toh jumlahnya tidak terlalu besar. Malah relatif kecil untuk ukuran pemda yang memiliki potensi pemasukan ratusan miliar dari pendapatan asli daerah (PAD).

Perburuan WTP, agaknya, lebih mengejar image sukses seorang kepala daerah dalam memimpin. Sebuah upaya memunculkan pemikiran di masyarakat: daerah yang memperoleh WTP sama saja mendapat pengakuan good governance dan bebas dari praktik penyimpangan, khususnya korupsi.

Namun, benarkah WTP adalah stempel bebas korupsi? Jawabnya tidak! Sebab, pemberian opini WTP sebenarnya hanyalah bentuk apresiasi atas pemeriksaan laporan keuangan yang dinilai sesuai standar akuntansi pemerintahan (Kompas, 14/9/2017; Sri Mulyani: WTP Tak Jamin Bebas Korupsi).

Penilaian BPK terhadap laporan keuangan itu cuma menunjukkan pengelolaan, bukan penyimpangan. Artinya secara administratif bisa dipertanggungjawabkan, tetapi belum tentu secara hukum. Karena, WTP tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi potensi korupsi.

Sebagai contoh adalah apa yang terjadi pada Kementerian Agama (Kemenag) pada 2012. BPK menyerahkan hasil audit dengan status WTP kepada Menteri Agama sekitar Juni tahun itu. Namun beberapa hari kemudian, KPK malah membongkar korupsi pengadaan Alquran di kementerian ini.

Ada lagi kasus Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang berpotensi merugikan negara triliunan rupiah. Namun, BPK tetap memberikan opini WTP atas penyajian laporan keuangan Kemenpora.

Kebanggaan berlebihan memperoleh WTP karenanya menjadi tidak tepat. Apalagi penyajian laporan keuangan WTP sebenarnya adalah kewajiban, bukan prestasi. Tak perlu digembar-gemborkan dan malah menjadi semacam euforia.

Adalah penting merubah paradigma. Daripada memburu WTP, pemda lebih baik menyusun laporan keuangan berdasarkan asas manfaat bukan hanya bersandar pada deretan angka. Sebab, ukuran keberhasilan yang sebenarnya, terletak pada kemampuan mengentaskan persoalan kemiskinan, pengangguran, atau masalah ekonomi.

Jika paradigma asas manfaat ini yang menjadi rujukan, maka pemda tak perlu lagi repot mengejar WTP. Karena, WTP sendiri yang akan datang sebagai bukti dari sebuah pemerintahan yang gemilang dan tolok ukur kesuksesan seorang kepala daerah. (*)

Catatan: Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)