Pemkot Tunggu Juklak dan Juknis soal Honorer Diangkat PNS - RILIS.ID

Pemkot Tunggu Juklak dan Juknis soal Honorer Diangkat PNS
El Shinta
Jumat | 11/01/2019 17.57 WIB
Pemkot Tunggu Juklak dan Juknis soal Honorer Diangkat PNS
Kepala BKD Bandarlampung, Wakhidi. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/El Shinta

RILIS.ID, Bandarlampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung masih menunggu instruksi pusat terkait pengangkatan honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Wakhidi, mengatakan pihaknya belum menerima intruksi lanjutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mengenai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). 

“Kita tunggu dulu juklas juknisnya dari pusat, memang PP-nya (peraturan pemerintah) sudah keluar tapi belum ada ketentuan prosedurnya seperti apa, persyaratan dan sebagainya, setelah kita terima juklas juknisnya baru bisa menentukan,” kata Wakhidi, Jumat (11/1/2019).

Wakhidi mengungkapkan, karena itu pihaknya juga belum bisa memastikan kuota honorer yang akan diajukan ke pemerintah pusat. 

"Bagaimana mau menentukan kuota kalau belum pegang juklak dan juknisnya. Tapi saya yakin nanti teknisnya sama dengan pelaksanaan tes CPNS," tandasnya.

Sementara salah satu pegawai honorer yang enggan namanya ditulis berharap nantinya pengangkatan tersebut mempertimbangkan masa kerja si pegawai. 
"Saya berharap yang diangkat itu yang memang sudah belasan tahun jadi honorer atau memang yang kinerjanya baik. Sistem pengangkatan juga semoga transparan dan adil," katanya. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, bahwa ketentuan itu diatur lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Dalam aturan itu dijelaskan, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) dengan memenuhi sejumlah syarat.

Kemudian penerimaan PPPK gelombang pertama akan dimulai pada Januari 2019. Sedangkan gelombang kedua dilakukan pada bulan April 2019. 

Seleksi pengadaan PPPK terdiri atas dua tahap, yaitu seleksi administrasi seleksi kompetensi. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK akan mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.(*)

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID