Pemprov Sebut 5% Warga Lampung Jadi Korban TPPO - RILIS.ID
Pemprov Sebut 5% Warga Lampung Jadi Korban TPPO
[email protected]
Selasa | 06/11/2018 18.44 WIB
Pemprov Sebut 5% Warga Lampung Jadi Korban TPPO
Rapat koordinasi gugus tugas tindak pidana perdagangan orang di Begadang Resto, Bandarlampung, Selasa (6/11/2018). FOTO: HUMAS PEMPROV

RILIS.ID, Bandarlampung – Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Sri Hastuti menyebut sekitar 5 persen warga Lampung menjadi korban kasus perdagangan orang.

Menurut dia, kondisi ini tidak hanya diakibatkan oleh faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan semata, melainkan faktor perubahan gaya hidup dan kemajuan teknologi dan globalisasi penggunaan jejaring sosial seperti facebook dan instagram.

“Bahkan saat ini banyak terjadi perdagangan orang yang berkedok lowongan kerja melalui media sosial. Untuk itu diperlukan langkah secara holistic dan terintegrasi antara seluruh pemangku kepentingan sehingga tercipta koordinasi dan sinergitas dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan anak,” katanya dalam keterangan yang diterima Rilislampung.id, Selasa (6/11/2018).

Pemerintah Provinsi Lampung, masih menurut Sri, terus memberikan perhatian lebih terhadap penanggulangan perdagangan orang di Indoensia. Salah satunya dengan pembentukan gugus tugas tindak pidana perdagangan orang (PP-TPPO) dan rencana aksi daerah (RAD) tahun 2018.

“Pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO ini merupakan sebuah kewajiban bagi daerah untuk dibentuk dan bekerja sesuai tugas dan fungsinya yakni menangani permasalahan human trafficking,” tuturnya.

Sementara Kabid Pencegahan dan Penanganan TPPO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinno Ardiana, mengatakan bahwa maraknya kasus perdagangan orang telah mendorong disusunnya berbagai kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya pemberantasan TPPO di Indonesia. Termasuk membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di 32 provinsi dan 192 kabupaten/kota.

“Saya berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat berpartisipasi aktif  dan memberikan konstribusi optimal  sehingga kegiatan ini mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan secara nyata dalam upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO baik di Provinsi Lampung mau pun Indonesia,” ujarnya. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID