Penegakan Hukum Suap atau Pemerasan - RILIS.ID

Penegakan Hukum Suap atau Pemerasan
[email protected]
Jumat, 2018/03/02 14.31
Penegakan Hukum Suap atau Pemerasan
Dr Eddy Rifai SH MH, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung

Perkara suap yang sedang menimpa M, bupati Lampung Tengah nonaktif dan Cagub Lampung masih dalam pemeriksaan penyidik KPK, sehingga kita belum tahu bagaimana posisi kasusnya. Tetapi dari pernyataan beberapa pengurus DPW NasDem Lampung bahwa perkara ini bukan murni suap/gratifikasi, melainkan terdapat unsur ”pemerasan” oleh oknum anggota DPRD Kab. Lampung Tengah (rilislampung.id, 22/2/2018).

Apabila M memang diperas, maka seyogianya ia tidak menjadi tersangka, karena ia korban dari suatu tindak pidana, tetapi dalam kenyataannya KPK menetapkan M menjadi tersangka dan dan ditahan oleh KPK.

Sebelum adanya UU Tipikor, pemerasan sudah terdapat dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang menyatakan: ”Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Dalam hal pelakunya pegawai negeri atau penyelenggara negara, pemerasan menjadi tindak pidana korupsi. Bagi seseorang yang diperas, sebenarnya penegakkan hukumnya cukup mudah, yaitu dengan melapor kepada yang berwajib. Ketika pemeras datang dan akan mengambil uang/barang korban, si pelaku sudah terpenuhi unsur melakukan tindak pidana. Sedangkan korban tidak memenuhi unsur melakukan kejahatan, sekalipun orang tersebut sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Tetapi apabila tidak melapor, dalam praktek penegakan hukumnya berbeda-beda, termasuk penegakan hukum oleh KPK. Dalam perkara pengusaha terkenal HM yang diperas Bupati Buol dalam kasus suap izin tambang, baik pengusaha maupun bupati dua-duanya dipidana. Tetapi berbeda dalam perkara BK (mantan Bupati Tanggamus) yang dalam persidangan perkara di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, bahwa terdakwa terbukti memberikan gratifikasi/suap kepada beberapa orang anggota DPRD Tanggamus, dalam hal mana terbukti pula bahwa terdakwa terpaksa memberi uang karena diancam para anggota DPRD untuk tidak kuorum dalam pembahasan APBD. Putusan pengadilan memidana BK selama 2 tahun, tetapi para penerima gratifikasi/suap sampai saat ini tidak tersentuh oleh KPK.

Penegakan hukum KPK terhadap perkara pemerasan sempat menarik perhatian, karena adanya perlakuan yang berbeda terhadap AH, mantan pembalap nasional yang membuka usaha bengkel. AH diperas oleh PR seorang PPNS Kantor Pajak Wilayah Jakarta, karena terpaksa anak buahnya memberi sejumlah uang tahap I. Ketika dilakukan pemberian tahap II, baik pemberi dan penerima terkena OTT oleh KPK, tetapi  yang dijadikan tersangka hanya PR.

Juru bicara KPK waktu itu, Johan Budi mengatakan, ”Dari hasil pemeriksaan pihaknya tidak menemukan kesalahan dari mantan pembalap nasional itu. AH adalah seorang wajib pajak yang telah diperas PR selaku PPNS pada Kantor Pajak Wilayah Jakarta. AH ini sudah mengaku melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang ditentukan. Tapi PR ini memeras seolah-olah pembayaran pajak yang dilakukan AH bermasalah sehingga harus membayar suatu besaran."

Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memidana PR selama 4 tahun 6 bulan, sedangkan AH diperlakukan sebagai korban pemerasan yang mendapat perlindungan hukum dari negara.

Menilik dari kasus di atas, mungkin saja M dapat diperlakukan sebagai korban pemerasan, sehingga yang menjadi tersangka hanyalah para pemeras, yaitu oknum-oknum anggota DPRD Lampung Tengah. Semua itu tergantung kepada KPK. Karena cuma Tuhan dan Komisioner KPK yang tahu kebijakan dan tindakan KPK. (*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)