Persma di Era Digital - RILIS.ID
Persma di Era Digital
[email protected]
Senin | 17/02/2020 06.02 WIB
Persma di Era Digital
Chairul Rahman Arif, Pemimpin Umum UKPM Teknokra 2020

HARI Pers Nasional dirayakan tiap tanggal 9 Februari. Momen tahunan ini menjadi peringatan tentang pentingnya pers sebagai kontrol sosial. Mengingat di era digital seperti sekarang ini makin marak berita bohong yang beredar, dan segala bentuk kabar yang belum dapat diketahui kebenarannya dapat diakses dengan mudah. Selain itu, pemanfaatan media sosial sebagai alat penyampai kabar, memperluas jangkauan akses berita ke seluruh penjuru nusantara bahkan dunia.

Hal itu menjadi tantangan bagi para jurnalis, tak terkecuali pers mahasiswa (Persma) yang mengabarkan berita seputar kampus. Sebagai embrio jurnalis profesional, Persma dituntut untuk menyajikan berita yang berimbang. Tak jarang berita kritik konstruktif yang dilayangkan kepada universitas  malah dianggap sebagai upaya menjelek-jelekan kampusnya sendiri.

Tak ingin digerus arus digital, pemberitaan Persma mulai sedikit merambah ke daring. Pemberitaan daring yang biasanya memiliki karakteristik berita yang cepat, singkat, dan terus terupdate memaksa para jurnalis kampus terus memikirkan isu aktual terkait kampusnya masing-masing. Rapat redaksi gencar dilakukan demi menjaring isu yang layak diberitakan di portal beritanya.

Pemberitaan Persma di daring memiliki kekurangan sekaligus kelebihannya. Kekurangan pembaca media daring cendurung memilah dan memilih berita yang sesuai dengan keinginan pembaca, dan melewati berita-berita yang tidak diinginkan. Hal ini berakibat penyampaian informasi tidak dapat diterima secara utuh. Kelebihannya tentu saja lebih mudah dan cepat diakses hanya dengan genggaman, lebih ramah lingkungan, serta jangkauan akses berita lebih luas.

Persma sebagai kontrol sosial, berbeda dengan humas kampus yang selalu memberitakan hal yang baik-baik saja di kampus. Persma ibarat anjing penjaga yang turut mengawal kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrat kampus. Idealisme serta idependensi sebagai pers kampus merupakan hal yang perlu ditekankan kepada setiap para anggotanya.

Tantangan
Berbicara tentang pers mahasiswa tak lengkap jika tak berbicara tentang permasalahan yang kerap didapatkan. Walaupun berpihak kepada kebenaran, represi terhadap pers mahasiswa masih marak kita jumpai. Masih lekat diingatan saya bagaimana represi yang terjadi terhadap salah satu anggota Teknokra pada April 2019 lalu.

Oknumnya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saat itu, salah seorang jurnalis Teknokra hendak mengonfirmasi terkait keberadaan mobil dengan atribut salah satu pasangan calon presiden yang sedang terparkir. Saat meliput kasus pelanggaran terhadap pasal 280 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut, reporter kami didatangi tiga orang mahasiswa. Ia diancam, kerah bajunya ditarik, tetapi si reporter terus merekam setiap kejadian guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untungnya ada satpam yang memisahkan mereka. Hari itu menjadi momen yang melekat di ingatan para pengurus Teknokra.

Akhir tahun 2019, PPMI telah merilis data kasus represi dan intimidasi terhadap pers mahasiswa. Hasilnya, 33 kasus terjadi selama kurun waktu 2017-2019. Bentuk tindakan represi terhadap Persma bermacam-macam, ada kontak fisik seperti pemukulan, ancaman dropout, kriminalisasi, hingga penculikan. Oknumnya pun beragam, mulai dari birokrat kampus, sesama mahasiswa, satpam, bahkan oleh pihak luar kampus seperti polisi dan masyarakat sipil.

Tak hanya terjadi di Lampung, tindakan represif terhadap pers mahasiswa juga terjadi di LPM Suara USU, Medan. Suara USU dibredel karena cerpen “Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya” dianggap mengkampanyekan LGBT. Prof Runtung memecat 18 anggota redaksi Suara USU yang dikeluarkan melalu Surat Keputusan (SK) Nomor 1319/UN5.1.R/SK/KMS/2019. Buntut kasus ini adalah Yael Sinaga (Mantan Pemimpin Umum Suara USU) melayangkan gugatan kepada Retor USU ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Karena keberaniannya itu Yael mendapatkan penghargaan Pogau Award dari yayasan Pantau.

Tidak adanya payung hukum yang jelas menjadi tantangan tersendiri bagi pers mahasiswa. Hal ini pula yang menyebabkan budaya impunitas bagi para pelaku tindakan represi yang kerap terjadi. Jika tidak berhati-hati pers mahasiswa juga bisa berhadapan dengan UU ITE. Solusinya adalah para jurnalis kampus harus berserikat, membangun relasi dengan organisasi pers seperti AJI untuk mengadvokasi jika terjadi masalah. (*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID