Perubahan Jam Kerja Untungkan ASN dari Luar Lampung Barat - RILIS.ID
Perubahan Jam Kerja Untungkan ASN dari Luar Lampung Barat
Ade Irawan
Senin | 17/06/2019 14.55 WIB
Perubahan Jam Kerja Untungkan ASN dari Luar Lampung Barat
Inilah SE perubahan jam kerja ASN Pemkab Lambar. FOTO: screenshot

RILIS.ID, Lampung Barat – Terhitung hari ini, Senin 17 Juni, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) merubah jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor: 34 Tahun 2019.

Dalam surat edaran (SE) No. 061/403/07/2019, total hari kerja ASN Pemkab Lambar ditetapkan 37,5 jam. Hari Senin-Kamis pukul 07.30 sampai 16.30 WIB, sedangkan Jumat dimulai pukul 07.30 sampai 11.00 WIB.

Ihwal perubahan jam kerja ini menuai kritikan dari sejumlah pihak. Mulai akademisi hingga tokoh masyarakat menilai perubahan jam kerja tidak efektif.

Akademisi IBI Darmajaya Yunada Arpan mengatakan, perlu ada kajian dan uji coba lebih dahulu sebelum menetapkan perubahan jam kerja ASN.

“Walaupun sudah ditetapkan, bagusnya ada uji coba terlebih dahulu. Karena ini berhubungan dengan masyarakat. Siapa yang mau datang ke kantor pukul 16.30, saya rasa masyarakat tidak akan datang sampai pukul segitu," katanya seperti diberitakan koran Rilisid Lampung edisi Senin (17/6/2019).

Yunada berpandangan Perbup 34 Tahun 2019 tidak adil karena hanya menguntungkan pegawai yang bukan asli Lampung Barat.

“Jadi mereka yang bukan asli Lampung Barat dapat seenaknya pulang Jumat siang, entah ke Bandarlampung atau tempat lainnya. Sementara masyarakat perlu pelayanan," terangnya.

Di sisi lain, menurut Yunada, perubahan jam kerja hingga pukul 16.30 WIB sangat merugikan bagi ASN yang bermukim di wilayah Lampung Barat.

Sebagaimana diketahui, topografi Lambar menuju pusat pemerintahan tergolong panjang dan jauh. Sehingga membutuhkan waktu untuk kembali ke rumah masing-masing.

“Mengapa saya bilang kurang efektif, karena khusus untuk kaum ibu-ibu yang notabene merupakan ibu rumah tangga pulang pukul 16.30. Ibu-ibu harus masak, iya kalau rumahnya dekat, kalau jauh gimana, itu kan tidak efektif," paparnya.

“Jadi pertanyaannya adalah tujuan adanya Perbup ini untuk siapa, kalau untuk pegawai itu untuk siapa, karena ini tercium menguntungkan pegawai yang bukan berasal dari Lampung Barat," pungkasnya.

Sementara Kabag Organisasi Pemkab Lambar Pirwan Bakchtiar menjelaskan, perubahan jam kerja sampai 16.30 WIB karena melihat geografis alam dan rentang kendali antara desa atau kecamatan dengan pemerintah kabupaten cukup jauh.

“Dengan pertimbangan jarak tempuh masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan, maka dibuatlah Perbub dengan menambah jam kerja pada hari yang padat Senin-Kamis itu sampai 16.30, yang sebelumnya 15.30 WIB, untuk memaksimalkan pelayanan," ucapnya ketika dikonfirmasi, Kamis (13/6/2019).

Terkait jam kerja pada hari Jumat, Pirwan mengatakan perubahan dilakukan dengan pertimbangan adanya salat Jumat.

“Masyarakat pada hari itu (Jumat) enggan datang karena waktu yang kurang efektif. Makanya, ditambahkan di hari sebelumnya untuk memaksimalkan pelayanan. Tapi untuk yang bersifat pelayanan seperti kesehatan dan pendidikan tidak ada perubahan," tukasnya.

Sekkab Lambar Akmal Abdul Nasir alias Aan mengungkapkan, keputusan perubahan jam kerja berdasarkan hasil musyawarah dan keputusan bersama.

“Pada awal tahun 2019 ini, banyak anggota yang memberikan masukan untuk merubah jam kerja tersebut, dan atas keputusan bersama, maka di awal tahun kami mengajukan kepada pak Bupati. Dan setelah beberapa bulan dengan didasarkan atas beberapa pertimbangan maka dikeluarkan perbup tersebut," ujarnya.

Menurut Aan, perubahan jam kerja bertujuan untuk menghindari ketidakefektifan jam kerja pada hari Jumat.

“Hari Jumat itu sering sekali setelah salat, pegawai (ASN) tidak masuk lagi, kita sudah melihat dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, kita menambah jam kerja di hari sebelumnya Senin- Kamis. Tapi tetap untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan tidak ada perubahan, karena di sana terdapat shift jaga," katanya.

Terpisah, anggota DPRD Lambar dari Fraksi Gerindra Suryadi mengatakan pelaksanaan perubahan jam kerja harus dikawal dan diteliti.

“Pelaksanaan Perbup yang memuat perubahan jam kerja harus kita kawal dan dilihat apa kelemahannya maupun kelebihannya di mana. Nanti setelah didapatkan hasil, dan jika memang hal itu kurang efektif maka kita harus melakukan peninjauan kembali terhadap perbup tersebut, karena ini sudah dirumuskan dalam bentuk peraturan bupati," katanya.

Sementara praktisi hukum Zeplin Erizal menilai perubahan jam kerja akan memperbesar peluang ASN dan pejabat untuk bolos kerja.

“Sampai sore saja masih banyak yang bolos hari Jumat itu, apalagi dikurangi waktu kerja sampai siang hari, maka dapat dipastikan Liwa akan semakin sepi," tegasnya.

Zeplin meminta Bupati Parosil Mabsus harus membuat aturan khusus untuk ASN yang bukan asli Lampung Barat.

“Kami meminta bupati untuk membuat aturan mewajibkan ASN untuk tinggal di Liwa sebagai salah satu syarat, sehingga ke depan akan lebih fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara," pungkasnya. (*) 

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID