Pilgub Lampung dan Politik Uang - RILIS.ID

Pilgub Lampung dan Politik Uang
[email protected]
Kamis, 2018/07/05 06.00
Pilgub Lampung dan Politik Uang
Dr Eddy Rifai, Pengajar Fakultas Hukum Unila

PEMILIHAN gubernur (pilgub) Lampung sebenarnya belum berakhir. Tetapi ibarat sepak bola, sekarang ini hampir memasuki waktu stopage time, karena tanggal 9 Juli ini, KPU akan menetapkan siapa gubernur terpilih berdasarkan real count.

Menjelang penetapan KPU yang menurut hasil quick count tanggal 27 Juni dimenangkan oleh paslon nomor tiga, Arinal Junaidi dan Chusnunia Chalim, terjadi demonstrasi besar-besaran rakyat dan mahasiswa di Lampung, bahkan di Jakarta di Bawaslu RI dan KPK. Serta laporan pasangan calon (paslon) nomor satu dan dua tentang adanya politik uang (money politics) yang dilakukan oleh paslon nomor tiga secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Pertanyaannya, apakah paslon nomor tiga memang melakukan politik uang atau hanya cost politics sebagaimana digembar-gemborkan oleh tim kampanyenya? Bahkan kuasa hukum paslon nomor tiga mengancam akan memidanakan pelapor, yang kata-katanya seperti bukan sarjana hukum, karena tidak paham hukum.

Mengenai hal itu, biarlah fakta-fakta yang akan bicara nantinya, karena hampir semua kabupaten terdapat adanya laporan-laporan masyarakat tentang politik uang kepada paswaslu kabupaten/kota setempat.

Laporan-laporan politik uang tersebut ditengarai melanggar Pasal 187A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) UU Pilkada. Isinya, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Ketentuan Pasal 73 UU Pilkada menyatakan:

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

(3) Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

a. mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas, terhadap adanya politik uang dapat dikenai sanksi administratif berupa pembatalan paslon dan sanksi pidana. Untuk sanksi administratif diberikan oleh bawaslu provinsi apabila politik uang bersifat TSM, yaitu meliputi lebih dari 50 persen kabupaten/kota di Lampung. Berdasarkan sanksi bawaslu, selanjutnya KPU akan membatalkan paslon yang terbukti politik uang.

Sanksi administratif tidak menggugurkan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pemberi dan penerima. Laporannya kepada panwaslu kabupaten/kota. Mekanismenya dalam satu hari, setelah panwaslu menerima laporan/temuan, panwaslu bersama penyidik dan jaksa yang tergabung dalam sentra gakkumdu melakukan pembahasan pertama. Apakah laporan/temuan merupakan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan pasal-pasal apa yang dapat dikenakan dalam peristiwa itu. Panwaslu dapat mengundang pelapor, terlapor, saksi-saksi dan ahli untuk melakukan klarifikasi.

Selanjutnya sentra gakkumdu diberi waktu lima hari untuk melakukan pembahasan kedua, berupa mencari dan menemukan alat bukti sebagaimana ketentuan undang-undang minimal harus ada dua alat bukti. Sehingga, peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana pasal yang disangkakan.

Apabila dari hasil pembahasan kedua telah ditemukan minimal dua alat bukti, maka dilanjutkan ke tahap penyidikan, ke penuntutan oleh jaksa, dan terakhir ke pengadilan untuk disidangkan. Tetapi apabila tidak ditemukan dua alat bukti, maka laporan/temuan dihentikan.

Kebetulan saya menjadi ahli dalam laporan politik uang di Panwaslu Pesawaran dan Pesisir Barat.

Kasus di Pesawaran, pelapornya ada, saksi-saksi ada, barang bukti berupa uang dalam amplop ada sebagai kelanjutan dari pemberian sarung dengan logo dan foto paslon nomor tiga.

Tetapi hanya satu saksi yang menyatakan pelaku pemberi uang mengajaknya untuk memilih paslon nomor tiga, sedangkan saksi lain tidak mendengar adanya ajakan tersebut. Yang menjadi masalah, terlapornya (yang diduga sebagai pemberi) menghilang ke luar kota.

Pada hari keempat Sentra Gakkumdu Pesawaran minta saya jadi ahli, mereka menyatakan tidak dapat memeriksa terlapor baik untuk klarifikasi maupun sebagai terduga pelaku politik uang, karena tidak ada kewenangan sentra gakkumdu untuk menangkap orang tersebut.

Sebenarnya ini adalah pemahaman yang keliru dari penyidik, karena terdapat ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, penyelidik dapat menangkap terlapor atas perintah penyidik. Jadi, apabila terlapornya melarikan diri, penyelidik atas perintah penyidik dapat menangkapnya.

Tetapi kendalanya terbentur waktu yang tinggal satu hari, sedangkan menurut info, terlapor melarikan diri ke Bengkulu yang penangkapannya tidak mungkin dapat dilakukan dalam satu  hari. Akhirnya, kesimpulan pembahasan kedua Sentra gakkumdu Pesawaran, perkara tidak memenuhi unsur dan tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan.

Yang paling seru lagi perkara di Pesisir Barat. Panwaslu menerima laporan dari beberapa orang anggota masyarakat adanya politik uang yang dilakukan terlapor. Laporan itu ”katanya” berdasarkan beberapa orang saksi yang menerima uang sejumlah Rp6 juta. Pelapor juga menyerahkan uang tersebut untuk dititipkan kepada Panwaslu.

Panwaslu selanjutnya mengundang pelapor, saksi-saksi dan terlapor untuk klarifikasi esok harinya. Tetapi, pelapor datang terlambat, bahkan ada satu pelapor tidak hadir karena berada di luar kota untuk urusan keluarga. Saksi-saksi yang katanya menerima uang, semuanya tidak datang, begitu pula terlapor tidak hadir.

Maka, sentra gakkumdu berinisiatif mendatangi rumah-rumah para saksi dan terlapor. Ternyata mereka juga tidak ada di tempat dan berdasarkan keterangan kepala desa benar sebagai warga desa, tetapi tidak diketahui keberadaannya dimana. Begitu juga terlapor, menghilang bagai ditelan bumi.

Pada hari kelima, Sentra gakkumdu Pesisir Barat meminta saya sebagai ahli, maka saya menyatakan perkara tidak memenuhi unsur tindak pidana, karena tidak memenuhi dua alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Dalam perkara ini, penyelidik tidak dapat menangkap terlapor atas perintah penyidik karena belum terpenuhinya bukti permulaan yang cukup.

Begitulah kenyataan yang ada, perkara-perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan sebagai tindak pidana. Tetapi yang membuat kita cukup lega adalah pernyataan Komisioner Bawaslu RI ketika menerima perwakilan demo dari Lampung di kantor Bawaslu RI.

Katanya, meskipun laporan/temuan panwas tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan, karena pelapor, saksi-saksi atau terlapor menghilang, sepanjang terdapat bukti politik uang yang TSM, maka paslon yang melakukan politik uang dapat dibatalkan.

Mengenai waktunya dapat dilakukan di atas tanggal 9 Juli 2018, waktu KPU menetapkan gubernur terpilih. Katanya, jadi dapat melewati waktu setelah penetapan gubernur terpilih. Istilahnya dalam sepak bola injury time. Goal-goal pada injury time ini menyakitkan, karena tidak ada waktu lagi untuk membalas. Semoga yang demikianlah terjadi. Viva Brazil! (*)

 

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)