Pilkada dan Cinta Luar Biasa - RILIS.ID
Pilkada dan Cinta Luar Biasa
[email protected]
Sabtu | 24/08/2019 10.26 WIB
Pilkada dan Cinta Luar Biasa
Ghani Aulia

Oleh: Ghani Aulia (Relawan Demokrasi KPU Bandar Lampung)

Waktu pertama kali
Kulihat dirimu hadir
Rasa hati ini inginkan dirimu
Hati tenang mendengar
Suara indah menyapa
Geloranya hati ini tak kusangka
Rasa ini tak tertahan
Hati ini selalu untukmu”

Lirik lagu Cinta Luar Biasa yang dinyanyikan Andmesh Kamaleng begitu populer di telinga anak milenial. Hampir seluruh anak muda di negeri ini tahu lirik lagu itu. Seandainya saja lirik lagu tersebut dapat dirubah menjadi virus yang merubah cara pandang masyarakat kita atas penyelenggaraan Pilkada, tentunya perhelatan memilih pemimpin itu akan menghasilkan pemimpin yang luar biasa.

Cinta luar biasa tak ada dalam Pilkada. Yang ada hanya cinta karena diberi sesuatu. Seluruh peserta Pilkada lebih memilih menggunakan cara mudah menarik simpati pemilih dengan memberikan sesuatu. Sejumlah barang mulai dari minyak goreng, sabun, hingga uang pecahan lima puluh ribu rupiah menjadi satu-satunya cara untuk meraih suara rakyat.

Akankah dalam Pilkada serentak tanggal 23 September tahun 2020 mendatang akan muncul cinta luar biasa dari rakyat untuk calon pemimpinnya? Semoga.

Pilkada Serentak

Perhelatan Pilkada serentak tahun 2020 akan diikuti oleh 270 daerah.  Rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.

Sedangkan di Provinsi Lampung Pilkada akan diselenggarakan di delapan Kabupaten/Kota yaitu Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Metro, Pesawaran, Pesisir Barat, dan Way Kanan. Perhelatan Pilkada serentak tahun 2020 agak berbeda dengan Pilkada sebelumnya.

Siapa pun yang terpilih akan dilantik menjadi Bupati/Walikota dengan masa jabatan hanya kurang lebih empat tahun saja. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Mereka yang terpilih dalam Pilkada 2020 akan kembali dipilih kembali dalam Pilkada serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2024. Tak hanya Kabupaten/Kota saja yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak nasional pada tahun 2024, tetapi juga 34 Provinsi di seluruh Indonesia juga akan menyelenggarakan Pilkada.

Tujuan dari didesainnya Pilkada serentak nasional itu adalah dalam rangka efisiensi. Namun benarkah Pilkada kita saat ini telah dilaksanakan secara efisien. Tengok saja anggaran yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota. KPU Kota Bandar Lampung mengusulkan anggaran Pilkada tahun 2020 sebesar 48 Miliar lebih. Dengan asumsi DPT (Daftar Pemilih Tetap) Kota Bandar Lampung pada pelaksanaan Pileg Pilpres tahun 2019 sebesar 638.174 pemilih, maka indeks biaya Pilkada untuk setiap orang senilai tujuh puluh lima ribu rupiah.

Sebuah angka yang fantastis dan jauh dari kata efisien. Belum lagi usulan anggaran pengawasan yang diajukan Bawaslu Kota Bandar Lampung sebesar 22 Miliar rupiah. Meskipun usulan dana Pilkada itu masih dalam tahapan pembahasan bersama dengan pemerintah daerah, namun lagi-lagi penyelenggaraan Pilkada yang efisien menjadi semakin sulit untuk diwujudkan.

Desain Pilkada serentak tahun 2024 akan menggabungkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Diharapkan dengan diselenggarakan berbarengan, besaran biaya penyelenggaraan Pilkada bisa dikurangi. Apakah hal itu akan terwujud, waktulah yang akan menjawabnya.

Namun persoalan yang lebih besar dari semua itu adalah besarnya dana yang wajib disiapkan oleh peserta Pilkada. Dana yang harus disiapkan di awal pencalonan mereka adalah dana untuk mendapatkan dukungan dari Partai Politik. Selanjutnya anggaran terbesar yang juga wajib disediakan calon jika ingin menang adalah memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih.

Ya, hampir setiap peserta dalam Pilkada diukur peluangnya akan menang atau kalah dari latar belakang modal kekayaan yang dimilikinya. Oleh sebab itu dalam setiap perhelatan Pilkada mayoritas yang menjadi pemenangnya adalah calon yang punya banyak uang. Biasanya calon tersebut berprofesi sebagai pengusaha. Selain profesi itu, calon yang diprediksi memiliki syarat untuk menang adalah calon yang muncul karena politik dinasti.

Dalam perhelatan Pilkada Kota Bandar Lampung muncul dua nama yang kini beredar di masyarakat dengan kriteria layak menang. Yang pertama Ryco Menoza mantan Bupati Lampung Selatan yang juga anak dan cucu mantan Gubernur Lampung, dan yang kedua Eva Dwiana istri dari Walikota yang sedang menjabat Herman HN. Publik mulai memprediksi jika kedua orang itu akhirnya menjadi calon wali kota, siapakah yang akan keluar sebagai pemenangnya.

Momok Pilkada

Jika di rumah Anda saat ini mulai berdatangan sembako, dan minyak goreng, dan lainnya, itu menjadi pertanda jika Pilkada sudah dekat. Pekerjaan rumah terberat untuk Bawaslu adalah bagaimana meminimalisir praktek politik uang seperti itu. Tetapi mungkinkah praktek tersebut bisa dicegah jika perbuatannya dilakukan sebelum orang yang melakukannya menjadi calon dalam Pilkada.

Asas hukum menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan pidana dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya. Dengan adanya ketentuan itu, maka politik uang yang dilakukan sebelum tahapan kampanye tidak mungkin akan dapat diberikan sanksi oleh Bawaslu. Lalu, bagaimana caranya agar praktek seperti itu dapat dicegah. Jawabannya tidak ada satu pun cara untuk mencegahnya jika Bawaslu tidak berani membuat aturan baru.

Pertanyaannya mungkinkah Bawaslu dapat membuat aturan jika ketentuan tentang dasar aturan itu tidak diatur dalam Undang-Undang. Jawabannya pernah dilakukan oleh KPU yang pada Pileg Pilpres lalu pernah membuat aturan tentang pelarangan napi korupsi, bandar narkoba dan kejahatan terhadap anak ditetapkan sebagai Caleg. Namun aturan itu akhirnya bahkan dibatalkan oleh Bawaslu. Jadi, apabila berharap Bawaslu membuat terobosan dengan membuat larangan bagi setiap orang melakukan politik uang  enam bulan sebelum tahapan Pilkada, akan menjadi harapan semu belaka.

Jika Bawaslu tak mungkin membuat terobosan dengan memperluas larangan tentang praktek politik uang, maka Pilkada serentak tahun 2020 hampir dapat dipastikan masit akan tetap diwarnai dengan politik uang.

Sanksi Pembatalan Calon

Yang menjadi momok dalam perhelatan Pilkada ada money politics. Seluruh Parpol mengusung calon dengan syarat utama harus memiliki modal ekonomi. Maka tak heran jika dalam Pilkada, proses mendapatkan suaranya yaitu dengan cara-cara instan dan pragmatis transaksional. Setiap pemilih akan dihargai dengan uang dalam kisaran paling rendah lima puluh ribu rupiah. Praktek politik uang menjadi alternatif utama dalam mendulang suara terlebih dalam Pilkada di Kabupaten/Kota.

Regulasi terkait pengawasan hingga pemberian sanksi pelaku politik uang dalam Pilkada telah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasangan calon, tim kampanye, pelaksana kampanye bahkan hingga setiap orang dilarang dan disanksi dengan hukuman pidana penjara dan denda uang jika terbukti melakukan money politic.

Jika politik uang itu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), maka secara administrasi pasangan calon Pilkada dapat dibatalkan meskipun dalam pemungutan suara memperoleh suara terbanyak. Aturan tentang larangan politik uang dalam Pilkada tersebut telah diatur dengan sangat baik dalam Undang-Undang. Berbeda halnya dengan praktek serupa dalam pelaksanaan Pemilu, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih terlihat gamang mengatur sanksi tegas bagi setiap orang yang melakukan politik uang.

Kewenangan Bawaslu membatalkan calon yang terbukti melakukan politik uang TSM diatur pedoman beracaranya dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2016. Namun ketika perkara politik uang tersebut disidangkan oleh Bawaslu Provinsi yang diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 3 untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran TSM pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, akan banyak sekali dinamika yang terjadi.

Bawaslu Provinsi akan ditekan oleh pihak yang kalah yang menjadi pelapor dugaan Pelanggaran TSM. Demikian pula Bawaslu Provinsi akan digoda oleh pemenang agar putusannya menolak permohonan pelapor. Dalam keadaan seperti itu, anggota Bawaslu Provinsi yang umumnya berlatar belakang kader Ormas akan dipersepsikan tak akan bisa membuat putusan yang seadil-adilnya.

Bawaslu Provinsi akan cenderung ikut persepsi publik bahwa memenangkan pemenang akan lebih aman ketimbang mengalahkannya. Terlebih putusan Bawaslu Provinsi bukan putusan final dan mengikat tetapi masih ada upaya hukum lain di Bawaslu RI. Kondisi di atas semakin memperkuat pesimisme publik akan pemberangusan praktek politik uang dalam Pilkada serentak Tahun 2020 mendatang jauh panggang dari api.

Namun sebagai manusia yang diberikan akal dan pikiran, hendaknya kita sebagai pemilih cerdas jangan berhenti berjuang apalagi berhenti berharap. Hal yang paling mungkin dilakukan saat ini adalah mendorong lahirnya gerakan anak-anak milenial untuk mengkampanyekan gerakan memilih dengan cinta yang luar biasa kepada calon kepala daerah yang berkualitas. Sebagaimana lirik lagu Andmesh Kamaleng ”Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa”. Semoga.(*)

Editor Wirahadikusumah


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID