Pilrek Unila Perebutkan 74 Suara - RILIS.ID
Pilrek Unila Perebutkan 74 Suara
El Shinta
Senin | 01/07/2019 14.55 WIB
Pilrek Unila Perebutkan 74 Suara

RILIS.ID, BANDARLAMPUNG – Pemilihan Rektor (pilrek) Universitas Lampung (Unila) tinggal hitungan bulan. Sejumlah persiapan sudah dilakukan untuk pelaksanaan pilrek. Baru beberapa hari ini, pemilihan senat baru juga sudah dilakukan.

Rencananya, pekan ini senat baru yang terpilih bakal memulai kerjanya untuk menyusun tahapan dalam pemilihan pilrek.

Ketua Senat Universitas Lampung Prof Heryandi mengatakan, senat akan menggelar rapat untuk merumuskan seluruh rangkaian proses Pilrek Unila. Rapat tersebut nantinya akan membahas pembentukan panitia kerja, penyusunan jadwal, hingga pelaksanaan tahapan-tahapan Pilrek.

Dia menyebutkan, untuk tahapan pilrek sendiri sama dengan pelaksanaan sebelumnya. Mulai dari pendaftaran, penjaringan, penetapan bakal calon rektor, kemudian penyaringan tiga nama calon rektor terkuat.

”Nanti tiga calon rektor itu dibawa ke Jakarta untuk dipilih langsung oleh menteri siapa yang mendapatan suara terbanyak,” kata Heryandi kepada Rilisid Lampung (gru Rilislampung.id).

Dia menjelaskan, meskipun tahapan pilrek masih dalam rencana, sejumlah kandidat bakal calon rektor sudah menampakkan diri. Nantinya, bakal calon rektor yang sudah masuk pada tahapan selanjutnya akan memperebutkan 74 suara. Yakni 48 suara senat dan 26 suara menteri.

”Jadi, 65 persen suara senat dan 35 persen suara menteri,” terangnya.

Disinggung mengenai persyaratan yang harus dipenuhi masing-masing kandidat bakal calon, Heryandi menyebutkan kandidat harus memenuhi persyaratan administrasi, kesehatan jasmani dan kejiwaan, memiliki gelar doktor, hingga usia maksimal 60 tahun terhitung dari berakhirnya masa jabatan rektor sebelumnya.

”Yang sudah mulai terlihat bakal maju Wakil Rektor I Prof. Bujang Rahman, Wakil Rektor II Prof. Muhammad Kamal, Wakil Rektor III Prof. Aom Karomani, Dekan Fakultas Ekonomi Prof. Satria Bangsawan dan Dekan Fakultas Pertanian Prof. Irwan Syukri Banua,” pungkasnya.

Sebelumnya, seperti dikutip dari Risetdikti.go.id, pilrek PTN berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri. Terdapat empat tahap yang harus dilakukan dalam pemilihan rektor perguruan tinggi negeri.

Tahapan tersebut yakni, penjaringan, tahap penyaringan, tahap pemilihan, dan tahap pelantikan.

Terdapat perbedaan mekanisme pemilihan Pada PTN Berstatus Satuan Kerja/Badan Layanan Umum dan PTN berstatus badan hukum.

Untuk PTN berstatus satuan kerja‎, tahap penjaringan calon rektor dilakukan oleh senat. Tahap penjaringan dan penyaringan ini dilakukan paling lambat lima bulan sebelum berakhirnya masa jabatan rektor.

Pada tahap penjaringan dihasilkan tiga calon rektor untuk diajukan ke Menristekdikti, yaitu paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan rektor yang sedang menjabat.

Tata cara tahap penjaringan dan penyaringan diatur dalam statuta PTN masing-masing.

Tahap pemilihan calon rektor dapat dilakukan dengan cara Menristekdikti dan senat melakukan pemilihan rektor dalam sidang Senat. Pada tahap ini Menristekdikti dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan.

Pemilihan rektor dilakukan paling lambat dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan rektor yang sedang menjabat. Paling lambat dua minggu sebelum pemilihan, senat menyampaikan data riwayat hidup dan program kerja para calon rektor kepada Menristekdikti.

Pemilihan rektor dilakukan melalui pemungutan suara, dengan ketentuan Menteri memiliki 35% hak suara dari total pemilih dan senat memiliki 65%hak suara dan setiap anggota senat memiliki hak suara yang sama. Calon rektor terpilih adalah calon rektor yang memperoleh suara terbanyak. Selanjutnya Menristekdikti menetapkan dan melantiknya sebagai rektor .

Untuk PTN berstatus Badan Hukum, pemilihan mengacu kepada statuta dan Peraturan MWA masing-masing. Pemilihan pucuk pimpinan PTN Badan Hukum dilakukan oleh MWA bersama-sama Menristekdikti selaku anggota MWA ex-officio.

Hak suara Menteri selaku anggota MWA 35% dari suara MWA yang hadir dan MWA memiliki 65% hak suara dan setiap anggota memiliki hak suara yang sama.

Calon pemimpin PTN Badan Hukum yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan dan dilantik oleh MWA sebagai pemimpim/rektor PTN Badan Hukum.(*)

 

Editor Wirahadikusumah


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID