Polda Tolak Sidang Mustafa di Lampung, Edwin: Jangan Lebay ah! - RILIS.ID
Polda Tolak Sidang Mustafa di Lampung, Edwin: Jangan Lebay ah!
Taufik Rohman
Senin, 2018/04/16 16.13
Polda Tolak Sidang Mustafa di Lampung, Edwin: Jangan Lebay ah!
Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/ El Shinta

RILIS.ID, Bandarlampung – Rencana menyidangkan Bupati Lampung Tengah (nonaktif) Mustafa di provinsi ini, agaknya, batal. Polda Lampung menyatakan tidak siap untuk mengamankan sidang karena waktunya bersamaan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 27 Juni 2018.

"Masalah keterbatasan personel kita jadi alasan utamanya," kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Sulistyaningsih kepada rilislampung.id via ponselnya, Senin (16/4/2018).

Menurut dia, personel Polda Lampung yang saat ini diturunkan untuk mengawal pilkada serentak mencapai 10 ribu personel atau sudah 2/3 dari total personel.

”Jika persidangan Mustafa dilakukan di sini, pasti massanya banyak. Tidak mungkin pasukan yang sudah kita turunkan ditarik, lalu dibagi lagi untuk sidang itu,” papar Sulis –sapaan akrabnya.

Polda menurut dia tidak mau dianggap konyol dalam segi pengamanan. Berbeda dengan Polda Metro Jaya yang memiliki 20 ribu personel. ”Artinya lebih bagus di sana ketimbang dilaksanakan di Lampung," tandasnya.

Dia mengakui sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menanyakan hal ini kepada Polda Lampung. Namun bukan secara resmi semisal melalui surat tertulis. Dan, KPK memaklumi alasan Polda Lampung tersebut.

Sementara, anggota tim pemenangan Mustafa-Ahmad Jajuli, Edwin Hanibal, menganggap alasan Polda Lampung berlebihan. Terutama, jika mengatakan kurang personel dengan membandingkan dengan banyaknya massa Mustafa yang akan hadir jika sidang dilakukan di Lampung.

"Kita inikan calon gubernur yang dizalimi dalam perkara ini. Artinya, Musfafa itu siapa sih? Dia orang biasa, massanya juga tidak banyak. Toh kita juga dari NasDem nggak banyak juga. Harusnya Polda siap. Kita juga nggak rusuh," tegas Edwin, yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW NasDem Lampung itu.

Dia karenanya berpendapat sidang Mustafa sebaiknya tetap digelar di Lampung. Terlebih, banyak oknum anggota DPRD yang terjerat kasus suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lamteng 2018 itu, berasal dari Lampung.

Apalagi, informasi yang ia dapat sidang digelar sekitar pertengahan Mei 2018. Masih jauh waktunya dengan pelaksanaan pilkada serentak 27 Juni 2018. Mustafa juga selama ini tidak pernah membuat keributan atau kerusuhan, bahkan ikut mengamankan masyarakat selama dia menjadi Bupati Lamteng.

"Jangan lebay (berlebihan) ah, santai saja. Kita juga bisa jaga kok meski massa puluhan ribu. Nggak masalah sidang di Lampung. Jangan sampai kita terzalimi lagi dengan alasan-alasan tersebut. Kita sudah dizalimi dalam perkara ini. Toh Mustafa itu diperas oleh oknum anggota DPRD Lamteng, " pungkasnya.

Dari beberapa tersangka dalam kasus itu, yang akan diadili pertama kali adalah Kepala Dinas Bina Marga Lamteng Taufik Rahman. Pada Kamis (12/4/2018) lalu, KPK telah melakukan pelimpahan tahap dua yang ditandai penyerahan tersangka dan barang bukti (BB).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta menerangkan, hingga saat ini total 34 saksi telah diperiksa dalam perkara dengan tersangka Taufik.Terdiri dari Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan anggota DPRD, dan PNS di Dinas Bina Marga Lamteng, serta Pegawai Ditjen Bina Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya, bupati, wakil bupati, sekretaris, dan Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKPSDM Lamteng, serta unsur swasta lainnya. Taufik sendiri telah delapan kali diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 20, 21, dan 22 Februari 2018, serta 6, 7, 13, 15, dan 19 Maret 2018.

Taufik adalah satu dari 20 orang yang diamankan KPK pada 14-15 Februari 2018 di Jakarta, Bandarlampung, dan Lampung Tengah. Pada 14 Februari 2018 antara pukul 14.00 hingga pukul 22.00 WIB, tim KPK mengamankan total 18 orang, 10 di antaranya diamankan di Bandarlampung dan Lamteng. Tim juga mengamankan uang sekitar Rp1,1 miliar.

Sedangkan di Jakarta, tim mengamankan delapan orang di dua hotel berbeda di daerah Jakarta Pusat. Pada 15 Februari 2018, tim mengamankan dua orang lagi di Bandar Udara Radin Inten II, Lampung Selatan.

Taufik diduga memberi hadiah atau janji kepada J Natalis Sinaga selaku Wakil Ketua DPRD Lamteng bersama anggota DPRD Lamteng Rusliyanti.

Taufik yang diduga sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)