Politik Santun, Kenapa Tidak? - RILIS.ID
Politik Santun, Kenapa Tidak?

Sabtu, 2018/02/03 16.23
Politik Santun, Kenapa Tidak?
Gunawan Handoko, Penggiat LSM Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan Provinsi Lampung

KALAU saja sekarang ini Socrates masih hidup tentu ia akan menjadi orang yang paling sibuk, pontang-panting dengan aktivitas mengajarkan kepada para politisi bagaimana cara berpolitik yang santun dan perilaku santun dalam berpolitik.

 

Seandainya Socrates masih ada kira-kira apa yang akan ia lakukan ketika melihat banyak elit politik yang tidak santun dalam berpolitik. Boleh jadi Socrates akan menangis manakala melihat praktek politik yang dilakukan elit politik tidak seindah dengan yang ia ajarkan.

 

Apa kira-kira tindakan Socrates ketika melihat elit politik terlibat dalam saling hujat, saling tuding, saling menjatuhkan bahkan saling adu jotos. Jauh sebelum kehidupan politik carut marut seperti sekarang ini, Socrates telah mengajarkan bahwa politik adalah kesantunan. Politik adalah martabat dan harga diri sehingga dalam berpolitik seseorang harus memiliki keutamaan moral.

 

Dalam tataran praktis, politik adalah ilmu dan seni yang berorientasi pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maka manakala kepentingan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraannya terabaikan maka sesungguhnya hal ini telah menodai politik itu sendiri. Perilaku santun adalah keniscayaan yang seharusnya menjadi sandaran tingkah laku dalam berpolitik.

 

Sebab, dalam politik perbedaan adalah hal yang lumrah. Maka jika memaknai perbedaan tanpa memahami makna kandungan aplikasinya justru akan menimbulkan konflik. Segala bentuk perbedaan akan menciptakan sebuah kebersamaan manakala kesantunan menjadi landasan pijak atau pondasi dalam bersikap, bertutur kata dan bertingkah laku. Kesantunan akan menuntun seseorang untuk menghargai perbedaan pendapat.

 

Kesantunan akan membimbing seseorang pada sebuah komitmen atau kesepakatan sehingga perbedaan menjadi benih untuk mewujudkan kebersamaan. Memang, pada kenyataannya yang akan selalu abadi dalam berpolitik adalah kepentingan. Artinya, selama kepentingannya sama maka kelanggengan dapat terjaga.

 

Meski terkadang kita tidak sadar bahwa kepentingan yang dilanggengkan itu melanggar nurani atau menabrak rambu-rambu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang pasti, apabila perilaku politik menjauhi kesantunan, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka adegan yang akan terjadi selanjutnya adalah saling hujat, beradu argumentasi atau saling klaim dengan mengusung tema kepedulian akan nasib rakyat.

 

Menyongsong pelaksanaan pilkada serentak pada 27 Juni 2018 mendatang, kehidupan politik dan perpolitikan di Provinsi Lampung senantiasa diwarnai adegan-adegan yang menarik untuk diperbincangkan. Aktivitas yang ditampilkan para kandidat pasangan calon kepala daerah, khususnya calon gubernur dan wakilnya menjadi tontonan yang menghiasi wajah dinamika masyarakat dan media cetak maupun elektronik.

 

Layaknya selebritis, para kandidat tampil dan menjadi komoditi berita yang sesungguhnya masih jauh dari harapan. Peran yang disuguhkan belum menjadi tuntunan masyarakat, tetapi justru sering menjadi bahan cemoohan atau buah bibir. Terlalu sering para kandidat melakukan kritik dengan menjelek-jelekkan kebijakan pemimpin sebelumnya. Para kandidat bermaksud untuk meyakinkan masyarakat bahwa dirinya memiliki kemampuan lebih baik, meski baru sebatas janji yang tertulis dalam baleho atau banner. Sungguh cara yang amat keliru dan justru akan menumbuhkan rasa tidak simpati atau anti pati. Terlebih masyarakat paham bahwa para calon gubernur (kecuali petahana) masih memiliki kewajiban dan tanggungjawab sebagai kepala daerah di wilayahnya masing-masing.

 

Artinya, ada amanah rakyat yang secara etika harus diselesaikan sampai akhir masa jabatannya. Maka ketika para kandidat berjanji akan menjadi pemimpin yang jujur dan amanah, sungguh seperti menepuk air di dulang yang akan memercik muka sendiri. Sungguh disayangkan, dalam melakukan sosialisasi hampir semua kandidat melakukan hal yang sama, yakni mengkritik kebijakan yang telah ada dan menjanjikan untuk melakukan perubahan jika dirinya terpilih nanti.

 

Wajar jika masyarakat lantas bertanya sinis, perubahan seperti apa? Akan lebih baik atau justru sebaliknya, karena pada kenyataannya masyarakat belum melihat karya terakhir yang telah diselesaikan sang kandidat di daerah yang dipimpinnya, baru sekadar janji.

 

Rakyat kita khususnya yang ada di perkotaan sudah semakin cerdas dan berpikir rasional. Mereka tidak bisa lagi dicekoki dengan janji-janji muluk atau diiming-imingi dengan uang dan sembako. Rakyat butuh sesuatu yang pasti disertai bukti konkret. Rakyat juga tidak bisa lagi dipengaruhi oleh tampilan kandidat dengan simbol-simbol agama agar nampak religius.

 

Kunci utama untuk merebut hati rakyat adalah adanya sikap yang jelas dari kandidat. Para kandidat harus mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang bisa dijadikan teladan. Apa yang dapat diyakini dan dicontoh oleh masyarakat jika kandidatnya selalu mengkritik hal-hal yang tidak krusial. Masyarakat tentu akan menaruh simpati kepada calon pemimpin yang santun, rendah hati dan andap asor, ketimbang calon pemimpin yang selalu mengumbar janji dan menepuk dada bahwa dirinya lah yang terbaik.

 

Bukankah baik buruknya seseorang merupakan pengakuan orang lain, bukan atas pengakuan diri pribadi? Akibat perilaku politik seperti ini, maka yang mencuat ke permukaan adalah tampilan negatif yang terus mengendap di memori masyarakat. Masyarakat menjadi terkontaminasi oleh hal-hal yang sebenarnya hanya dilakukan oleh segelintir orang. Politik santun semestinya telah menjadi bagian dinamika kehidupan perpolitikan di seluruh tanah air.

 

Sebab reformasi yang telah melahirkan dan mengakomodasi kebebasan berorganisasi dan menyatakan pendapat semestinya menjadi tahapan terwujudnya kedewasaan berpolitik. Bahkan reformasi semestinya menjadi garansi lahirnya politisi-politisi yang matang. Politik santun dan kesantunan berpolitik bukanlah sekedar wacana, semua bisa diwujudkan dan tidak terlalu sulit untuk mewujudkannya.

 

Modalnya hanya sebuah dorongan dan tekad yang bulat untuk mempraktekkan politik yang bermoral dan santun dalam bingkai kesungguhan hati, kejernihan berpikir serta keberanian untuk memulai. Bila ini dilakukan maka tontonan yang disajikan para politisi kita akan berisi tuntunan yang menjadi referensi masyarakat. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa budaya politik masyarakat kita masih bersifat patron-clien.

Para kandidat harusnya mau belajar dari prinsip-prinsip kepemimpinan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarso sung tulodo. Artinya elit politik harus menjadi contoh teladan bagi pengikutnya, yakni masyarakat. Dalam bahasa psikologi elit politik menjadi model bagi masyarakatnya.

 

Menjadi kewajiban kita bersama untuk menyebarkan benih-benih positif tentang aspirasi rakyat dalam menentukan pilihan bagi calon pemimpinnya secara aman dan damai sebagai penyeimbang dan penyanding potensi-potensi konflik. Harus disadari, dilihat secara psikososio kultural dan historis maka Pemilu sebagai instrumen politik sangat sarat dengan muatan konflik.

 

Secara kultural, etika dan nilai-nilai kejujuran, keadilan, kedisiplinan sangat berpeluang untuk dilanggar. Di sisi lain upaya menegakkan kultur agar yang menang siap rendah hati dan tidak arogan, yang kalah mau dan berani menerima kekalahan secara ksatria dan sabar merupakan kultur yang belum mapan dalam masyarakat kita.

 

Kita patut bersyukur bahwa sebagian besar masyarakat Lampung telah tertanam kesadaran akan arti pentingnya etika dan kedamaian yang tumbuh secara total dari bawah melalui sinergi hati nurani rakyat dan wawasan budaya. Masih terbuka peluang bagi kita untuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai sebagai jembatan emas membangun daerah di Lampung yang lebih baik. Tidak ada pilihan kecuali semua pihak harus memainkan perannya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. (*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)