PT PLN Sosialisasi SUTT di Lampung Utara - RILIS.ID
PT PLN Sosialisasi SUTT di Lampung Utara
Furkon Ari
Selasa | 13/08/2019 20.09 WIB
PT PLN Sosialisasi SUTT di Lampung Utara
Sofuan Junaidi Anton, Bagian Hukum dan Humas PLN. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/Furkon Ari

RILIS.ID, Lampung Utara – PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) unit pelayanan transmisi di Bandarlampung melakukan sosialisasi soal Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Desa Tata Karya, Kecamatan Abung Surakarta, Lampung Utara (Lampura), Selasa (13/8/2019).

Sofuan Junaidi Anton, Bagian Hukum dan Humas PLN mengatakan ‎SUTT dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Bandar Sakti dan Tata Karya, Abung Surakarta.

''Tujuan dibangun jalur SUTT ini listrik sebagai konsumsi masyarakat. Jalur yang dibangun dari Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat,'' katanya.

Jumlah tower sebanyak 170 yang terbentang 57 kilometer, dengan tapak tower, yang berarti akan ada ganti rugi serta tanam tumbuh dan bangunan 10 meter dari kanan dan kiri tower dengan kompensasi.

''Untuk wilayah Lampung akan dibangun di kecamatan Kotabumi, Kotabumi Selatan, Kotabumi Utara, Abung Surakarta,'' jelasnya.

Sosialisasi ini akan memberitahukan kepada masyarakat untuk pekerjaan SUTT. Sebelumnya dilakukan survei kepada masyarakat yang terkena pembangunan tower, akan dilakukan ganti rugi dan kompensasi. Ganti rugi diberikan kepada warga yang tanahnya akan dibangun tapak tower. Sedangkan kompensasi diberikan kepada warga yang terkena penarikan kabel.

Ia mengatakan program SUTT sebenarnya sudah dilangsungkan sejak tahun 2003 lalu. Tahun ini merupakan program lanjutan. Pihaknya menggelar sosialisasi ini dikarenakan menurut lembaga bantuan hukum, masih ada sebagian masyarakat yang belum menerima kompensasi. Untuk akomodir hal ini, pihaknya akan memeriksa kembali, apakah masih ada yang belum menerima. Maka akan dilakukan pembayaran. Syaratnya, pihaknya akan membuka dokumen kembali untuk diperiksa ulang, dan di kroscek dengan masyarakat. Pihaknya akan melalui Asdatun, perihal tersebut.

''Kita akan minta legal opinion dari Asdatun, dengan telaah hukum yang komprehensif. Jika kata Asdatun harus dibayar, maka akan kami bayar,'' ujarnya.

''Logika hukum saya, tidak mungkin berdiri tapak tower berikut dengan penarikan kabelnya yang berdiri sudah 170 unit tapak tower, kalau tidak ada pembebasan yakni kompensasi dan ganti rugi kepada masyarakat,'' lanjut dia.

Pihaknya masih akan akomodir pengajuan ganti rugi dan kompensasi kepada masyarakat yang merasa belum dapat. ''Kita akan melakukan komunikasi dengan LBH nya,'' terangnya.

Tetapi, terhadap LBH maka ada persyaratannya yang harus dipenuhi. Pertama, surat permohonan dari lembaga hukumnya secara resmi kepada PLN. Ada surat kuasa kepada LBH yang harus ditandatangani semua warga penerima kompensasi atau ganti rugi, fotokopi KTP warga yang beri kuasa, fotokopi surat keterangan kepemilikan tanah masyarakat yang terdampak. Terakhir, ada surat pernyataan resmi dari warga yang memberikan kuasa.(*)

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID