PTUN Kabulkan Permohonan Kubu Daryatmo, Ini Tanggapan OSO - RILIS.ID
PTUN Kabulkan Permohonan Kubu Daryatmo, Ini Tanggapan OSO
Rilis.id
Selasa | 20/03/2018 11.18 WIB
PTUN Kabulkan Permohonan Kubu Daryatmo, Ini Tanggapan OSO
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam putusan selanya bernomor 24/G/2018/PTUN-JKT mengabulkan permintaan Partai Hanura kubu Daryatmo-Sarifuddin Sudding, pada Senin (19/3/2018).

Dalam permohonannya, Hanura kubu Daryatmo-Sarifuddin Sudding agar SK Menkumham terkait restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi DPP Hanura 2015-2020 ditunda pelaksanaannya. Isi SK itu di antaranya soal perubahan Sekretaris Jenderal dari Sudding menjadi Herry Lontung Siregar.

Menanggapi putusan sela tersebut, Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO) mengklaim bahwa putusan sela PTUN terkait SK Menkumham No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tak berpengaruh terhadapnya.

Karenanya, Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hanura kubu OSO, Bachtiar Effendi Sitinjak meminta para bakal calon legislatif (bacaleg) diminta tak khawatir. "Bagi rekan-rekan kader yang ikut bakal calon anggota legislatif, tidak perlu khawatir. Sebab, tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan putusan sela yang dikeluarkan saat ini," ujarnya di Jakarta, Senin (19/3).

Bachtiar menyatakan demikian, karena menganggap tiada putusan yang bisa dieksekusi, selain berkekuatan hukum tetap atau inkrah melalui putusan hakim. Dia juga menilai, Menkumham tak bisa membatalkan SK-nya.

“Sampai saat ini, kepengurusan definitif yang masih sah adalah Ketum OSO dan Sekjen Herry Lontung Siregar. Belum ada keputusan tetap dari pengadilan yang membatalkan SK Kepengurusan Ketum OSO dan Sekjen Herry Lontung Siregar. Jadi, kepengurusan DPD dan DPC Hanura yang saat ini pun, masih sah berlaku," jelasnya.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Laskar Muda Hanura (Lasmura) itu juga meminta para kader saling memberikan pemahaman kepada anggota lainnya. Dengan begitu, tak terjadi simpang-siur berita yang tidak jelas menyangkut putusan sela tersebut.

Menurut Bachtiar, perkara gugatan akan berlanjut ke proses pemeriksaan materi perkara. Materi perkaralah yang menjadi substansi dari gugatan. “Substansinya di materi perkara. Di sini, kita akan beberkan data dan fakta yang sebenarnya tentang gugatan mereka," tandasnya. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID