Rentan Manipulasi, KPU Besok Umumkan Hasil Audit Dana Kampanye - RILIS.ID

Rentan Manipulasi, KPU Besok Umumkan Hasil Audit Dana Kampanye
Taufik Rohman
Selasa, 2018/07/10 18.06
Rentan Manipulasi, KPU Besok Umumkan Hasil Audit Dana Kampanye
Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum, M. Tio Aliansyah memberikan keterangan terkaiat rencana pengumuman hasil audit dana kampanye, yang akan dilakukan, Rabu (11/7/2018). FOTO:TAUFIK ROHMAN/RILISLAMPUNG.ID

RILIS.ID, Bandarlampung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung akan mengumumkan, hasil audit dana kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung 2018, Rabu (11/7/2018). Setidaknya, dari hasil audit ini, akan tergambar titik terang, berapa sebenarnya anggaran kampanye yang tervalidasi. 

”Ya tadi, KPU sudah menerima hasil audit dari KPA (Kantor Akuntan Publik (KAP) dari masing-masing paslon. Setelah ini, segera diumumkan,” singkat Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum, M. Tio Aliansyah kepada rilislampung.id,  Selasa (10/7/2018).

Terpisah akademisi Universitas Lampung Yusdianto mengatakan, wajib seluruh paslon menyerahkan laporan awal dana kampanye kepada KPU, jika tak ingin didiskualifikasi.

”Ini merujuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada dalam sembilan tahun terakhir. Dan rata-rata laporan dana kampanye hanya formalitas,” terangnya. 

Laporan itu disebut tidak digunakan untuk mengungkap uang yang bersumber atau berujung korupsi dan suap. 

”Ya ini hanya formalitas. Dilaporkan hanya untuk memenuhi syarat administrasi. Harus cemat, kebanyakan pasangan calon tidak jujur soal dana kampanye,” ungkap dosen tata hukum negara itu.

Di tengah masa kampanye, paslon juga wajib menyerahkan laporan penerimaan sumbangan kampanye, baik dari partai politik, perorangan, kelompok atau badan hukum swasta.

Yusdianto menjelaskan auditor publik yang ditunjuk KPU akan memeriksa tiga laporan itu secara berkesinambungan. 

”Laporan awal hanya melihat dari hulu dan menilai kenaikan hingga akhir kampanye,” ucapnya.

Dalam peraturan KPU, peserta pilkada dilarang gunakan uang hasil tindak pidana. Maka, auditor publik, lanjut dia, sudah sepantasnya melakukan pemeriksaan investigatif terhadap laporan dana kampanye yang dikumpulkan peserta pilkada kepada KPU.

”Kelemahan pada posisi ini jelas ada. Karena audit diatur peraturan KPU hanya bersifat administratif, tanpa memeriksa kecocokan penerimaan dan pengeluaran kampanye peserta pilkada di lapangan,” bebernya. 

KPU hanya memberikan kewenangan melakukan audit kepatuhan kepada akuntan publik. Hal itu dinilai menyebabkan audit dana kampanye sulit ditemukan manipulasi.

Pada posisi inilah, menurut Yusdianto pentingnya pelibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pilkada. Karena paslon kerap menerima sumbangan dalam bentuk tunai.

”Permasalahannya, banyak aktivitas dana kampanye tidak lewat rekening sehingga lolos jeratan hukum. PPATK tidak bisa mengontrol,” terangnya.

Padahal, dalam kesepakatan bersama antara Bawaslu dan PPATK, pengawasan dana kampanye diarahkan pada rekening milik peserta pilkada, anggota keluarga dan tim sukses serta rekening anggota partai pengusung.

Pemantauan itu, salah satunya, ditujukan untuk menemukan sumbangan di atas batas yang ditentukan KPU. Apalagi, partai politik dan pihak swasta dapat menyumbang peserta pilkada maksimal Rp750 juta. Sementara perserorangan dibatasi hingga Rp75 juta. 

”Dan dalam proses pengawasan di Pasal 62 Peraturan KPU 5/2017 memberikan hak kepada masyarakat atau pihak di luar penyelenggara pilkada untuk turut mengawasi dana kampanye,” jelasnya. 

Para paslon seharusnya saling mengawasi kecurangan yang dilakukan kompetitor mereka.

”Tapi biasanya pasangan calon baru ribut di ujung pilkada, tidak case by case, kalau kalah itu baru dijadikan laporan. Kalau menang pilkada, mereka diam-diam saja," ujarnya. (*)

Editor


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)