Sempat Ditolak, CV GPJ Tetap Garap Rumdis Wakil Walikota Bandarlampung - RILIS.ID
Sempat Ditolak, CV GPJ Tetap Garap Rumdis Wakil Walikota Bandarlampung
El Shinta
Sabtu | 28/04/2018 13.55 WIB
Sempat Ditolak, CV GPJ Tetap Garap Rumdis Wakil Walikota Bandarlampung
ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/Sulis Wanto

RILIS.ID, Bandarlampung – Pembangunan rumah dinas (Rumdis) wakil walikota dan ketua DPRD Kota Bandarlampung terus berjalan meski mendapat penolakan Plt. Wali Kota Muhammad Yusuf Kohar.

Pembangunan fisik rumdis yang menyedot anggaran sebesar Rp5 miliar itu sudah dimulai sejak sepekan lalu. (Baca: Yusuf Kohar Isyaratkan Tolak Rumdis, Ketua DPRD Kesal)

Rumdis wakil walikota dikerjakan CV Gunung Perkison Jaya (CV GPJ) yang beralamat di Jalan Darusalam No.36 RT 005 Kelurahan Segalamider Kecamatan Kemiling. Pagu anggarannya Rp2,4 miliar.

Sementara rumdis ketua DPRD dikerjakan oleh CV Abdi Prima Jaya yang beralamat di Jalan Martadinata Lk.III No.23 RT 036 Kelurahan Pesawahan Kecamatan Telukbetung Selatan. Anggaran proyek ini sama dengan rumdis wakil walikota, yakni sebesar Rp2,4 miliar.

Gunawan, pengawas CV Gunung Perkison Jaya selaku kontraktor rumdis wakil walikota, mengatakan telah mengerahkan 20 pekerja untuk menggarap rumah jabatan untuk orang nomor dua di Bandarlampung.

“Kita mengerahkan 20 pekerja selama 3 bulan ke depan. Karena ditargetkan pembangunan selesai pada Juli 2018 mendatang,” katanya kepada Rilislampung.id, Sabtu (28/4/2018).

Dia menjelaskan, luas bangunan rumdis wakil walikota berukuran 25,5 x 17 meter dan akan dibangun beberapa fasilitas seperti tiga kamar tidur yang dilengkapi fasilitas kamar mandi di dalam, sattu ruang makan, ruang keluarga, ruang tamu, dan kamar mandi di luar untuk tamu.

“Ada juga teras di sisi kanan dan kiri, serta depan rumah. Kalau taman belum positif ada,” ujar Gunawan.

Sementara Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandarlampung, Wahyu Lesmono, mengatakan pembangunan rumdis wakil walikota dan ketua DPPRD memang sudah saatnya dilakukan.

Nggak ada masalah soal pembangunan rumdis dan nggak bisa dihentikan, karena itu semua sudah direncanakan oleh PU dan sesuai prosedur yang berlaku. Bandarlampung kan memang belum ada rumdis untuk pejabat, baru walikota saja,” singkatnya. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID