Senator Andi Surya Desak Koperasi TKBM Panjang Dibekukan - RILIS.ID
Senator Andi Surya Desak Koperasi TKBM Panjang Dibekukan
[email protected]
Kamis | 20/12/2018 14.24 WIB
Senator Andi Surya Desak Koperasi TKBM Panjang Dibekukan
Senator Lampung Andi Surya. ILUSTRASI: ISTIMEWA

RILIS.ID, Bandarlampung – Menguaknya kasus baru Koperasi TKBM terkait belasan miliar dana perumahan buruh Pelabuhan Panjang yang diduga raib, menambah daftar panjang indikasi kerusakan sistem manajemen koperasi buruh itu.

Senator Lampung Andi Surya menyatakan dirinya mendapat informasi dari berita hari ini (20/12/2018), ada dugaan Rp14 miliar dari buruh untuk pembangunan seribu perumahan macet di tangan oknum pemborong kerja, pengembang, dan Koperasi TKBM.

Dia menjelaskan, daftar kerusakan manajemen Koperasi TKBM ini sangat panjang. Mulai oknum yang menjadi tersangka di Polda Lampung, indikasi penggelapan upah, macetnya dana BPJS buruh, sistem dinasti dalam kepengurusan koperasi, serta terakhir dugaan penggelapan dana perumahan buruh.

”Ini semakin memperkuat kebenaran fakta-fakta yang dilaporkan Forum Bersatu Buruh Pelabuhan Panjang kepada Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI beberapa waktu lalu," tegas Andi Surya dalam siaran pers yang diterima rilislampung.id, Kamis (20/12/2018).

Pascamasa reses awal tahun depan, Andi berjanji menindaklanjuti hasil temuan Tim Analisis BAP DPD RI saat rapat di Kantor Pemprov Lampung terkait masalah TKBM ini awal Desember 2018.

"Karena ini menyangkut nasib orang banyak yaitu buruh Panjang, maka kami imbau pihak Polda Lampung melanjutkan klarifikasi status hukum oknum TKBM yang menjadi tersangka. Kami terus memantau masalah ini," tandas Andi Surya.

Dia juga menyerukan, indikasi laporan dugaan penyelewengan anggaran 1000 unit perumahan buruh diselidiki aparat hukum secara clear and clean. Baik terhadap oknum Koperasi TKBM, pemborong, dan pengembang sehingga buruh Panjang memeroleh rasa keadilan.

Melihat track record Koperasi TKBM seperti ini, ada baiknya evaluasi terhadap koperasi ini segera dilakukan instansi terkait. Yakni Pemprov Lampung melalui Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Manajemen Pelindo II.

”Membekukan sementara kepengurusan koperasi sebelum kerusakan lebih dalam dari sistem pengelolaan dan manajemen perburuhan Pelabuhan Panjang perlu dipikirkan," desak Andi Surya. (*)

 

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID