Sepakat! Akreditasi Prodi Harus Dihapuskan, Ini Alasannya - RILIS.ID
Sepakat! Akreditasi Prodi Harus Dihapuskan, Ini Alasannya
Gueade
Rabu | 06/11/2019 21.21 WIB
Sepakat! Akreditasi Prodi Harus Dihapuskan, Ini Alasannya
Ketua Aptisi pusat, Prof Budi Djatmiko (kiri) dan Rektor Universitas Saburai, Henni Kusumastuti. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/ Ade Yunarso

RILIS.ID, Bandarlampung – Akreditasi program studi (prodi) harus dihapuskan karena hanya menjadi beban bagi perguruan tinggi (PT). Sehingga, ke depan cukup untuk institusi.

Harapan itu disampaikan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) pusat, Prof Budi Djatmiko dan Rektor Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (Saburai), Henni Kusumastuti, Rabu (6/11/2019).

Budi mencontohkan penolakan akreditasi prodi yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), khususnya di bidang kesehatan.

”LAM ditolak karena berbayar sehingga membebani PT. Kecuali LAM menjadi lembaga akreditasi internasional dan yang lokal biar BAN (Badan Akreditasi Nasional) PT. Ke depan, akreditasi sebaiknya hanya satu, untuk institusi saja,” tegas Budi.

Budi menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi Borang 9 Kriteria 3.0 di Universitas Saburai selama dua hari, Selasa-Rabu (5-6/11/2019). Dia bersama praktisi pendidikan Ir Bambang Wisono, MBA.

Rektor Universitas Saburai, Henni Kusumastuti sepakat bahwa akreditasi prodi membebani.

Dia mencontohkan, dosen di PTS biasanya juga menduduki jabatan tertentu. Artinya, tidak sebatas mengajar, tapi juga meneliti dan mengabdi sesuai Tri Dharma PT.

”Namun jika dibebani dengan urusan akreditasi prodi, ini akan menyita waktu dan kenyamanannya dalam menjalankan Tri Dharma tadi,” paparnya.

Borang 3.0
Ketua Aptisi pusat Prof. Budi menerangkan, mengisi borang atau form untuk akreditasi institusi dan prodi wajib bagi PT. Namun, ternyata masih banyak PT yang belum mengetahui caranya.

”Khususnya borang akreditasi institusi versi 3.0 yang diberlakukan akhir 2018 dan untuk prodi yang dirilis awal 2019,” ungkap Budi.

Menurut dia, pengisian borang ini penting karena amanat pasal 36 UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2012 dan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003.

”Perguruan tinggi harus memiliki sistem penjaminan mutu. Setiap lima tahun, institusi dan prodi dinilai oleh pihak luar,” jelas Budi.

Untuk penilaian akreditasi institusi dilakukan BAN PT. Sementara, untuk prodi adalah LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) atau BAN PT --bagi yang belum memiliki LAM.

Sosialisasi borang itu sendiri, lanjut Budi, merupakan realisasi dari surat perjanjian kerja (SPK) antar PT, sebagai ganti dari memorandum of understanding (MoU/Nota Kesepakatan). MoU tidak berlaku lagi di BAN PT.

Jika MoU hanya kesepakatan, SPK dapat langsung dieksekusi sehingga mendapat penilaian dari BAN PT. Semisal dengan mengadakan seminar, pelatihan, atau kepanitiaan bersama.

Rektor Universitas Saburai Henni Kusumastuti mengakui pentingnya sosialisasi. Sebab, borang 3.0 berbeda dengan versi 7 standar beberapa waktu lalu.

Salah satu contoh untuk sisi Tri Dharma PT. Misal, pada saat dosen melakukan penelitian dan pengabdian, dosen bukan hanya menyampaikan berkas. Tapi bagaimana ada ’luaran’, yakni dengan menerbitkan jurnal.

”Itulah yang sampai saat ini menjadi hal yang sangat dipersoalkan dan menjadi momok bagi dosen, masalah luaran tadi. Apalagi, jurnalnya harus terakreditasi juga,” ungkapnya. (*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID