Setahun Bekerja, Pansus Money Politics Pilgub Lampung cuma Berbuah Rekomendasi - RILIS.ID
Setahun Bekerja, Pansus Money Politics Pilgub Lampung cuma Berbuah Rekomendasi
Taufik Rohman
Rabu | 28/08/2019 21.14 WIB
Setahun Bekerja, Pansus Money Politics Pilgub Lampung cuma Berbuah Rekomendasi
ILUSTRASI: RILIS.ID

RILIS.ID, Bandarlampung – Setelah bekerja selama setahun, Panitia Khusus (Pansus) Money Politics DPRD Lampung gagal mengungkap praktik politik uang di Pilgub Lampung 2018 lalu.

Diketahui, DPRD Lampung membentuk Pansus Money Politics melalui rapat paripurna pada 5 Juli 2018 lalu.

Pansus hanya mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang diparipurnakan DPRD Lampung, Rabu (28/8/2019). Paripurna tersebut juga dihadiri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Adapun lima rekomendasi yang dikeluarkan Pansus Money Politics DPRD Lampung sebagai berikut:

Pertama, meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilu Lampung beserta seluruh jajarannya sampai tingkat desa, sehingga terdapat data yang jelas bagaimana penggunaan dana hibah yang berasal dari APBD Lampung untuk penyelenggaran pengawasan Pilgub Lampung.

Kedua, meminta kepada Ombudsman RI Perwakilan Lampung melakukan audit kinerja atas pelayanan administrasi Bawaslu terhadap laporan atau keluhan penduduk atas laporan dugaan terjadinya politik uang dan laporan dugaan pelanggaran lainnya pada Pilgub Lampung.

Ketiga, menyampaikan hasil Pansus kepada Menteri Dalam Negeri.

Keempat, percepatan pembentukan majelis khusus tindak pidana pemilu/pilkada serta penegasan atas kedudukan penyidik kejaksaan dan kepolisian di Sentra Gakumdu untuk melaksanakan tugas penuh waktu dalam rangka optimalisasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana amanat undang-undang yang berlaku.

Kelima, perbaikan ketentuan atas pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan melalui pengaturan hal tersebut secara in-absentia guna antisipasi permasalahan tidak dapat dilakukannya pemeriksaan terhadap terlapor dalam penanganan pelanggaran pemilu/pilkada.

Ketua Pansus Money Politics Pilgub Lampung Mingrum Gumay meminta lembaga terkait untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut.

"Jadi sementara tugas Pansus selesai, selanjutnya berdasarkan paripurna Pansus melanjutkan dugaan tindak pidana politik ke beberapa instansi yang terdapat di rekomendasi," katanya usai paripurna.

Mingrum mengklaim bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu hasil audit BPK RI terkait penggunaan anggaran Pilgub Lampung 2018.

"Kita menunggu hasil audit, tidak ada tenggat waktu terkait proses audit tersebut," ujarnya. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID