Soal Pembebasan Lahan Bandara, KPK Siap Bantu Pemprov - RILIS.ID
Soal Pembebasan Lahan Bandara, KPK Siap Bantu Pemprov
Bayumi Adinata
Selasa | 02/07/2019 20.32 WIB
Soal Pembebasan Lahan Bandara, KPK Siap Bantu Pemprov

RILIS.ID, BANDARLAMPUNG – Kepala Koordinator Wilayah Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Perwakilan Wilayah Lampung Dian Patria menyatakan kesiapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Pemprov Lampung dalam pembebasan lahan di depan Bandara Radin Inten II, Natar, Lampung Selatan.

Tujuannya, agar proses pembangunan infrastruktur kereta api bandara bisa segera terealisasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

”Tim KPK akan mengecek kondisi di sana seperti apa permasalahannya?” ujarnya, Selasa (2/7/2019).

Menurut dia,, pihaknya juga akan meminta pihak terkait, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung untuk mempersiapkan berkas pendataan terkait berapa banyak titik pedagang di sana, siapa saja pemiliknya, potensi yang harus bayar berapa, dan aturan seperti apa.

”Kami akan minta data rinciannya,” ujarnya.

Dian menjelaskan, kondisi ini persis terjadi di Medan, Sumatera Utara. Menurutnya, di sana KPK berhasil membantu menyelesaikan masalah pembebasan lahan untuk pembangunan rel kereta api.

”Di Lampung ini kami baru tahu kalau ada masalah pembebasan lahan dalam pembangunan stasiun kereta api di depan bandara,” ucapnya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya akan meminta pendataan lebih rinci mengenai permasalahan apa saja yang terjadi dalam pembebasan lahan di depan bandara Radin Inten II.

Sementara, Plt. Kadis Perhubungan Lampung Bambang Sumbogo menyambut baik kabar tersebut. Pihaknya segera mempersiapkan pendataan apa saja yang diperlukan KPK.

Menurut dia, kondisi saat ini di depan bandara sudah padat dengan warung-warung milik warga. Padahal, kata dia, pedagang dan masyarakat di sana menumpang kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre IV Tanjungkarang.

Oleh karena itu, diharapkan dengan bantuan KPK, bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Terlebih, PT KAI hanya menyiapkan dana ganti rugi Rp250 per meter untuk warga yang menempati lahan.(*)

Editor Wirahadikusumah


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID