Ssst...Ada Rolling Eselon II Pemprov Lampung Jumat Ini! - RILIS.ID
Ssst...Ada Rolling Eselon II Pemprov Lampung Jumat Ini!
Bayumi Adinata
Kamis | 10/10/2019 23.47 WIB
Ssst...Ada Rolling Eselon II Pemprov Lampung Jumat Ini!
Agenda Harian Gubernur Lampung, Jumat (11/10/2019)/FOTO BAYUMI ADINATA

RILIS.ID, BANDARLAMPUNG – Para pejabat tinggi pratama atau eselon II Pemprov Lampung mulai kepala dinas, kepala badan, hingga kepala biro mungkin sedang deg-degan malam ini (10/10/2019).

Sebab, Jumat (11/10/2019) ini, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi rencananya menggelar rolling para pejabat tinggi pratama di Pemprov Lampung.

Itu diketahui Rilislampung.id dari agenda harian Gubernur Lampung pada Jumat (11/10/2019). Agenda itu didapat wartawan media ini pada Kamis (10/10/2019) malam.

Dalam agenda itu, tertulis pada pukul 10.00 WIB Arinal dijadwalkan melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Lampung.

Selain Arinal, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia (Nunik) juga dijadwalkan hadir dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan itu.

Berdasarkan agenda yang ditandatangani Plt. Karo Humas dan Protokol Yudi Hermanto dan Kepala Bagian Protokol Rohayat tersebut, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan itu bakal dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Gubernur Lampung. 

Para pejabat yang akan dilantik dan diambil sumpahnya juga diminta menggunakan pakaian P.S.R. dan membawa serta suami atau istri dalam pelantikan.

Sayang, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Dewi Budi Utami dan Kepala Bidang Kabid Pengembangan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah BKD Lampung Koharudin saat dihubungi melalui WhatsApp tadi malam tak merespons. Pesan yang dikirimkan kepada keduanya belum dibaca.

Diketahui, jika pelantikan ini terlaksana, maka rolling ini dilakukan Arinal sebelum jabatannya genap enam bulan. Sebab, Arinal-Nunik baru dilantik pada 3 Juni 2019. Kendati begitu, pelantikan tetap bisa dilakukan, jika mendapatkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Karena, berdasarkan Pasal 2 dan ayat 2 Peraturan Mendagri Nomor 73 Tahun 2016, kepala daerah  dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.(*)

Editor Wirahadikusumah


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID