Talangsari: 31 Tahun Menanti Keadilan yang Tak Pasti - RILIS.ID
Talangsari: 31 Tahun Menanti Keadilan yang Tak Pasti
[email protected]
Jumat | 07/02/2020 20.40 WIB
Talangsari: 31 Tahun Menanti Keadilan yang Tak Pasti
Diskusi peringatan 31 tahun peristiwa Talangsari di Doesoen Coffee Jl. Pagar Alam, Jumat (7/2/2020). FOTO: RILISLAMPUNG.ID/ Ismi Ramadhoni

RILIS.ID, Bandarlampung – Subuh dini hari, 7 Februari 1989, tepat 31 tahun lalu. Kolonel AM Hendropriyono dengan tiga peleton Batalyon 143 dan satu peleton Brigade Mobil diduga menyerbu Umbul Cideung, Lampung.

Sebanyak 246 pengikut Warsidi tewas, termasuk pimpinannya. Mereka telah dihukum mati tanpa proses pengadilan.

Hari ini, 7 Februari 2020, pejuang keadilan yang dimotori Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung menggelar diskusi publik dan memorabilia peringatan 31 tahun peristiwa Talangsari. Diskusi digelar di Doesoen Coffee Jl. Pagar Alam.

Narasumber pada diskusi tersebut ialah anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy dan Feri Kusuma dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Selain itu, ada Herman Saleh (Kesbangpol Provinsi Lampung) dan Cik Ali (LBH Bandarlampung). Acara dimoderatori Ketua Aliansi Jurnalis Independen Bandarlampung Hendri Sihaloho.

Suadi mengatakan peristiwa Talangsari menjadi perhatian pihaknya. Ombudsman berupaya mendorong Kemenkopolhukam segera menyelesaikan kasus ini.

"Namun kami tidak bisa berbuat banyak karena tak punya kewenangan lebih. Kami mendorong Kemenkopolhukam tegas mengungkap kebenaran di kasus Talangsari," ujar Suadi.

Cik Ali sependapat. Ia berjanji LBH terus memperjuangkan agar kasus ini benar-benar tuntas. Semua pihak harus memberi perhatian, baik pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat.

"Kami akhir Januari ini survei dengan kawan-kawan mahasiswa ke Talangsari. Sangat menyedihkan. Masyarakat bercerita tentang diskriminasi yang dilakukan negara selama 31 tahun ini,” cetusnya.

Karena itu, Kadiv Sipol LBH Bandarlampung tersebut menegaskan, pekerjaan rumah terbesar adalah membuka fakta untuk mengakhiri kasus pelanggaran HAM di masa lalu itu.

Pemulihan hak-hak korban harus menjadi perhatian pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Lampung Timur untuk memberikan pelayanan yang sama didalam hukum dan pemerintahan sesuai amanat konstitusi. 

Soal diskriminasi dibenarkan saksi mata, Amir (75), mantan guru SD yang ikut menjadi korban peristiwa Talangsari.

”Pascaperistiwa Talangsari, kami mengalami diskriminasi. Mulai infrastuktur yang tak diperhatikan, sulit mendapat pelayanan publik seperti pembuatan KTP, sampai masalah layanan kesehatan BPJS, dan lain-lain,” keluhnya.

Feri menambahkan, para korban telah menuntut keadilan selama 31 tahun. Namun hingga kini belum ada perkembangan berarti. Padahal, kasus Talangsari merupakan dimensi pelanggaran HAM luar biasa.

Disinggung masalah perhatian, Herman menegaskan bahwa pemprov sekadar memfasilitasi dan berkoordinasi dengan pusat.

"Saya pikir sudah ada komitmen pemerintah pusat yang telah membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan peristiwa masa lalu. Salah satunya Talangsari,” ungkapnya.

Menurut dia, pada 29 Februari 2019 tim terpadu telah melakukan kunjungan kerja ke Lampung Timur dan bertemu dengan korban Talangsari untuk menggali informasi.

”Dan, pada 6 Desember 2019, pemerintah pusat memberi bantuan kepada korban pelanggaran HAM,” paparnya. (*)

Laporan: Ismi Ramadhoni

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID