Tangkal Radikalisme dan Terorisme, Polda Lampung Gandeng MUI dan NU
Muhammad Iqbal
Senin, 21/05/2018 20:25
Tangkal Radikalisme dan Terorisme, Polda Lampung Gandeng MUI dan NU
ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/Sulis Wanto

RILIS.ID, Bandarlampung – Polda Lampung bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU) terus melakukan upaya untuk mencegah tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme di Sai Bumi Ruwa Jurai.

Upaya pencegahan itu ditangkal dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat khususnya kepada orang tua yang memiliki anak berlatar belakang pendidikan atau masih menempuh pendidikan di pondok pesantren.

“Kita bekerjasama dengan MUI dan NU, kita sudah punya datanya. Polisi kan enggak bisa kerja sendiri  radikalisasi ini, kita minta karena ini memang menjadi musuh kita bersama,” katanya kepada Rilislampung.id, Senin (21/5/2018).

Dengan menggandeng MUI dan NU, Suntana berharap masyarakat dapat lebih bijak dan memahami ancaman paham radikalisme.

“Kita minta masyarakat peduli dan mengatakan tidak kepada perbuatan yang mengarah seperti itu (Radikalisme), lalu sampaikan kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, jadi masyarakat punya daya tahan dan daya tolak,” ujarnya.

Pihaknya juga telah menggiatkan program pengamanan Ramadan 24 jam untuk menciptakan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di seluruh kabupaten/kota se-Lampung.

“Pengamanan Ramadan 24 jam itu mulai dari patroli sesudah tarawih, terus membangunkan sahur, membangunkan masyarakat salat subuh sambil anggota ada yang kita siapkan juga untuk memakmurkan masjid, yaitu ikut menjadi khatib, mengisi ceramah dan sebagainya dalam bentuk kamtibmas,” paparnya.

Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung KH. RM. Soleh Bajuri menyatakan siap membantu Polda dengan mengungkap berbagai penyimpangan yang ada di sejumlah pondok pesantren.  Salah satunya penyimpangan kurikulum.

“NU ini kan penegakan moral. Sebenarnya begini, ajaran agama itu enggak ada yang ajaran-ajaran radikal, itu kan salah penafsiran saja karena untuk kepentingan politik, kepentingan kelompok, mana ada Alquran atau Al-Hadist mengajarkan sebuah radikalisme,” jelasnya.

Disinggung pondok pesantren mana yang ada penyimpangan kurikulum pendidikan, Soleh enggan membeberkan hal itu.

Namun, mantan Ketua PWNU Lampung ini memastikan empat ponpes tersebut sudah dalam pengawasan pihak kepolisian.

“Dari kisaran 690 ponpes yang ada di Lampung, itu ada empat yang kita soroti dari kurikulumnya. Saya enggak bisa sebutin nama-nama, cuma kisaran empat itu dan di Lampung Selatan juga ada,” pungkasnya. (*)

Editor: Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)