Terbukti Suap Oknum DPRD, Mustafa Divonis 3 Tahun Bui - RILIS.ID
Terbukti Suap Oknum DPRD, Mustafa Divonis 3 Tahun Bui
Rilis.id
Senin | 23/07/2018 20.55 WIB
Terbukti Suap Oknum DPRD, Mustafa Divonis 3 Tahun Bui
Bupati Lampung Tengah nonaktif, Mustafa. FOTO: DOKUMENTASI RILISLAMPUNG.ID/ El Shinta

RILIS.ID, Bandarlampung – Bupati Lampung Tengah (Lamteng) nonaktif, Mustafa, divonis tiga tahun penjara. Mantan ketua DPW Partai NasDem Lampung itu terbukti menyuap Rp9,6 miliar kepada sejumlah oknum anggota DPRD Lamteng. Selain itu, dia didenda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Ni Made Sudani, menjelaskan Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah. Dia melakukan tipikor bersama-sama dan berlanjut.

”Uang suap itu dimaksudkan agar anggota DPRD Lamteng menyetujui rencana pinjaman daerah Rp300 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI),” tandas Ni Made saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (23/7/2018).

Kronologisnya, permohonan pinjaman pada awalnya tak mendapatkan suara bulat pada rapat pembahasan ketentuan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS). Saat itu hanya fraksi PKS yang menyetujui pengajuan pinjaman Rp300 miliar.

PKS dan NasDem diketahui berkolaborasi mengusung pasangan Mustafa dan Ahmad Jajuli (PKS) dalam pemilihan gubernur Lampung yang telah lalu. Mustafa menjadi calon gubernur, sementara Jajuli wakilnya. 

Permohonan pinjaman rencananya akan dimasukkan dalam rencana anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Lamteng 2018. Untuk memuluskannya, sejumlah oknum DPRD Lamteng meminta uang suap.

Mereka adalah Wakil Ketua I DPRD Lamteng Natalis Sinaga, Rusliyanto, Achmad Junaidi Sunardi, Ketua F-PDIP Raden Zugiri, Bunyana, dan Ketua F-Gerindra Zainuddin.

Mustafa menyetujui permintaan uang dan meminta Kepala Dinas Bina Marga Lamteng Taufik Rahman mencari solusinya. Dia sempat bercerita ke Taufik kalau Wakil Ketua DPRD Natalis Sinaga datang menemuinya meminta uang Rp5 miliar agar diserahkan ke pimpinan DPRD.

Natalis juga pada kesempatan lain sempat menghubungi Taufik untuk meminta tambahan fee Rp3 miliar.  Taufik kemudian melapor ke Mustafa. 

Taufik menemui Mustafa yang lalu mengarahkan untuk mengumpulkan uang dari rekanan yang mengerjakan proyek.

Setelah uang terkumpul, Taufik diminta menyerahkan kepada Natalis Sinaga. Total uang suap Rp9,6 miliar.

”Perbuatan memberikan dalam menjanjikan sesuatu secara berturut-turut. Menimbang fakta di atas, unsur memberi dan menerima sesuatu terpenuhi dalam perbuataan terdakwa," ucap hakim.

Mustafa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Ini sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

 

Editor Gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID