Tuah Hulu Mahathir Mohamad - RILIS.ID
Tuah Hulu Mahathir Mohamad
[email protected]
Jumat, 2018/05/11 06.01
Tuah Hulu Mahathir Mohamad
Muhammad Harya Ramdhoni; Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Lampung; alumni M.A Ilmu Politik dan Doktor Ilmu Politik Universiti Kebangsaan Malaysia; mantan dosen Ilmu Politik Universiti Malaysia Terengganu

NEGARAWAN Malaysia bertuah hulu itu kembali memimpin negerinya setelah 15 tahun berselang. Tun Dr Mahathir Mohamad dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-7 oleh Yang Dipertuan Agong Malaysia pada pagi ini di Istana Negara Kuala Lumpur.

Hal itu terjadi setelah pakatan pembangkang (oposisi) yang dipimpinnya, memenangkan 113 kursi parlemen dari 222 kursi yang diperebutkan di Dewan Rakyat Malaysia sempena Pilihan Raya Umum (PRU) Malaysia ke-14 pada 9 Mei 2018.

Sebelumnya pada masa 22 tahun yaitu 1981-2003, Mahathir merupakan PM Malaysia ke-4 yang berhasil membawa negara itu mengalami modernisasi dan kemakmuran di segala lapisan masyarakat.

Sekalipun dipuji dengan berbagai gelar seperti Perdana Menteri terbaik Malaysia sepanjang masa atau Bapak Modernisasi Malaysia, tidak kurang kepemimpinannya yang otoriter dan bertangan besi menjadi catatan banyak pihak baik di dalam negeri Malaysia maupun di luar negeri.

Selama kepemimpinannya Mahathir membatasi oposisi dan membungkam pers. Ia menangkapi dan memenjarakan lawan-lawan politiknya termasuk di antaranya Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menterinya.

Mahathir berkilah hal itu sebagai nilai-nilai seorang pemimpin Asia yang mengedepankan stabilitas demi pembangunan dan kemaslahatan umat, mirip dengan masa kepemimpinan Jenderal Soeharto bersama Orde Baru.

Tun Datuk Seri Dr Mahathir bin Mohamad dilahirkan di Alor Setar, Kedah, 10 Juli 1925. Selama 22 tahun memimpin Malaysia Mahathir rajin mempromosikan negaranya sebagai negara Islam dengan menyatakan Undang-undang Islam atau hukum Syaro ditegakkan di Malaysia dengan mempertimbangkan keadaan berbagai kaum dan kemajemukan di negara itu.

Mahathir dalam beberapa kesempatan juga merujuk Daulah Islam di Cordova, Spanyol pada masa silam. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian adanya. Praktik kehidupan sekuler bertebaran melalui panti-panti pijat remang-remang, pub-pub dengan minuman-minuman keras, dan penari-penari berpakaian minim yang bersimaharajalela sepanjang jalan Bangsar hingga jalan Ampang di pusat denyut nadi ekonomi megapolitan Kuala Lumpur.

Di masa kekuasaan Mahathir pula dibangun salah satu pusat perjudian di Asia Tenggara yaitu Genting Highland atau Tanah Tinggi Genting. Tak semua orang boleh beradu nasib di sana. Warga Malaysia berpuak Melayu Islam termasuk pelancong dari Indonesia yang beragama Islam dilarang bermain judi di Genting. Hal ini juga berlaku di pub-pub malam di seluruh semenanjung Malaysia yang mengharamkan kedatangan kaum muslimin.

Dalam beberapa kesempatan saya menyaksikan sendiri bagaimana minuman keras juga dilarang dijualbelikan kepada warga masyarakat beragama Islam. Namun uniknya pajak dari judi, pub-pub, panti pijat remang-remang dan penjualan minuman keras dilegalkan untuk kepentingan pembangunan negara. “Uang dari pajak itu telah dibersihkan sedemikian rupa untuk pembangunan Malaysia,” seloroh salah seorang politisi dari partai oposan kepada saya sekira 13 tahun silam.


Transisi Menuju Demokrasi di Bawah Mahathir?
Ketika Mahathir Mohamad mundur sebagai PM Malaysia pada tahun 2003, ia mewariskan kepada penerusnya Abdullah Ahmad Badawi sebuah negara-bangsa Malaysia dengan pemerintahan yang relatif bersih, keamanan stabil, ketiadaan politik rasial, berkurangnya gerakan radikal, keadaan ekonomi terbaik dan pembangunan yang memuaskan mayoritas masyarakat negeri itu.

Mahathir diingat oleh rakyat Malaysia sebagai tokoh utama di balik pembangunan dan modernisasi Malaysia sejak dekade 1980-an hingga saat ini. Hal itu tidak hanya afirmasi ekonomi terhadap kaum pribumi setempat. Tetapi pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang handal.

Prestasi kerja dan hasil karya seorang Mahathir dalam membangun Malaysia secara fisik (pembangunan ekonomi dan infrastruktur) dan mental (pendidikan) selalu diingat oleh rakyatnya. Meritokrasi telah menjadi rujukan wajib bagi rakyat Malaysia di dalam menentukan pilihan politik.

Sepeninggal Mahathir pada 2003 memang banyak berlaku kemajuan di seluruh Malaysia. Namun hal itu tidak berarti dibandingkan berbagai skandal rasuah dan politik rasial yang sebagian besar terjadi di masa kepemimpinan Najib Razak. Tiba-tiba rakyat Malaysia yang sebelumnya santun terbiasa melempar cacian sinis yang bernuansa SARA.

Gerakan-gerakan radikal mulai bertumbuhan menanamkan kebencian kepada sesama yang berbeda agama atau pandangan politik. Di spektrum yang lain, kelas menengah perkotaan melakukan kampanye besar-besaran melawan isu-isu tersebut.

Perlawanan terbesar mereka adalah melawan kasus mega korupsi 1MDB yang merugikan negara ratusan triliun rupiah dan melibatkan PM Najib Razak melalui beberapa kali unjuk rasa di tahun lalu. Sementara di wilayah pinggiran, masyarakat di kampung-kampung turut tersadar dengan pelbagai peristiwa dan skandal itu dan membuat mereka menjadi anti terhadap pemerintahan Najib Razak.

Keadaan-keadaan objektif di atas telah menyatukan tekad kelompok oposan dan berbagai kelompok masyarakat untuk mencari pemimpin alternatif bagi Malaysia di masa datang. Malangnya pada PRU 13 tahun 2013 yang silam mereka kesulitan mencari pemimpin alternatif itu sehingga Najib Razak kembali melenggang sebagai PM Malaysia untuk masa jabatan yang ketiga kali.

Melihat kondisi ini Mahathir yang merasa berang dengan perilaku Najib yang banyak menyimpang sebagai PM Malaysia mendirikan koalisi partai-partai oposisi yang tergabung di dalam Pakatan Harapan (PH) pada tahun 2016. Tujuan Mahathir dan kelompoknya adalah merebut kekuasaan politik Malaysia secara damai pada Pemilu mendatang.

Mulanya banyak orang pesimis ketika Mahathir mencalonkan diri kembali sebagai Perdana Menteri Malaysia melalui PH. Ramai orang menyebutnya haus kekuasaan dan tidak tahu diri mengingat usianya yang hampir 93 tahun pada Juli 2018 nanti. Namun keberuntungan dan tuah hulu memang masih dimiliki Mahathir di usia senjanya. PH di bawah pimpinannya merebut 113 kursi dari 22 kursi parlemen di Dewan Rakyat Malaysia mengungguli koalisi Barisan Nasional (BN) yang hanya mendapatkan 79 kursi.

Mahathir dan PH mencatat sejarah baru dalam politik Malaysia sebagai kekuatan politik alternative yang berhasil menumbangkan hegemoni BN yang bertahan selama 61 tahun sejak 1957.

Di tengah euforia rakyat Malaysia yang berbahagia dengan transisi damai ini terbit satu pertanyaan yang harus dijawab Mahathir dengan lugas melalui kerja-kerja politik beliau. Akankah peralihan kuasa itu menjamin transisi demokrasi yang sejati bagi seluruh rakyat Malaysia di mana kebebasan bersuara dijamin secara konkrit oleh undang-undang? Ataukah transisi ini hanya sebuah cara lain untuk melanggengkan otoritarianisme ala Mahathir yang pernah berjaya selama lebih dari dua dekade?

Abad 21 yang menjunjung tinggi pendemokrasian, keterbukaan, dan penghormatan terhadap HAM, menunggu langkah-langkah demokratis seperti kebebasan pers dari sang negarawan tua dari semenanjung Malaya. Ini sebagai bukti keseriusannya membangun sebuah Negara-bangsa Malaysia yang bukan hanya sejahtera secara ekonomi. Namun juga menghormati kedaulatan rakyat secara esensial. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)