Tuhan dalam Amplop - RILIS.ID
Tuhan dalam Amplop
[email protected]
Selasa | 03/07/2018 09.42 WIB
Tuhan dalam Amplop
Hendarmin, Pemerhati Masalah Sosial; Senior Development Rilis.id

”Vox Populi Vox Dei”

Ungkapan di atas, belakangan ini, pascakontestasi politik kerap muncul sebagai gambaran perasaan atas terpilihnya atau kemenangan sebuah kontestasi politik (baca: Pilkada).

Vox Populi Vox Dei sering dikunyah mentah-mentah dengan pemahaman bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Dengan demikian tersirat bahwa pendapat umum selalu benar.

Ungkapan itu secara historis ditulis oleh Alcuin of York (735 – 804 M), sebagai surat yang ditujukan kepada Charlemagne tahun 798, dan kutipan surat tersebut dituliskan dalam buku Epistolae 166, pada paragraf yang ke 9.

Akan tetapi sesungguhnya, Isi surat tersebut menyatakan hal yang sebaliknya sebagaimana yang difahami oleh masyarakat luas. ”Nec audienti sunt qui solet docere, ‘Vox Populi Vox Dei, ‘cum tumultuositas vulgi semper instanitas proxima est”.

Dalam bahasa Indonesia berarti ”Jangan dengarkan orang-orang yang biasa mengajarkan (mengklaim) bahwa, ’Suara Rakyat adalah Suara Tuhan, karena gegap gempitanya masa selalu dekat dengan kegilaan’.”

Terkait suara rakyat adalah suara Tuhan, apakah hati nurani kita, sebagai kaum yang beragama dapat membenarkannya? Bukankah dalam keyakinan agama manapun mengajarkan bahwa suara Tuhan terejawantah dalam kitab suci (wahyu) yang disampaikan oleh orang para nabi atau Messiah, untuk selanjutnya disampaikan kepada khalayak ramai (umat). Tidaklah berlebihan jika pendapat umum tidak identik dengan suara Tuhan.

”Suara rakyat” identik dengan sistem demokrasi dengan berbagai corak ragamnya. Inti dari demokrasi adalah meletakkan penghargaan yang tinggi pada pendapat umum.

Instrumen untuk mengetahui pendapat umum biasanya diukur melalui sistem pemilihan. Terlebih melalui pemilihan langsung. Di dalam sistem pemilihan langsung harus memenuhi beberapa prasyarat seperti; fairness, terbuka, dan adil.

Desain sistem politik yang dipilih Indonesia, oleh banyak pengamat, digambarkan lebih bercitarasa demokrasi liberal. Sebagaimana lazimnya demokrasi yang bercita rasa liberal, faktor modal menjadi instrumen penting, mulai dari pengorganisasian partai sampai dengan menyediakan calon yang berlanjut sampai keterpilihan dalam sebuah kontestasi politik dilevel nasional maupun daerah.

Kondisi ini membawa konsekuensi modal dan kaum pemilik modal menjadi faktor dominan dalam kontestasi politik. Faktor modal/uang dalam kontestasi politik yang cenderung liberal dapat dibenarkan jika kegunaannya atau alokasinya untuk kerja-kerja sosialisasi, konsolidasi, dan khususnya yang berkaitan dengan kegiatan kampanye. Bukan untuk membeli terlebih memborong suara rakyat. Adapun menyangkut alokasi modal tersebut  harus diatur secara ketat dan transparan dalam sebuah aturan main yang adil.

Rakyat yang berdaulat secara substansial memiliki kemampuan ekonomi/kesejahreraan dan tingkat rasionalitas yang tinggi (pendidikan). Sebaliknya jika syarat substansial itu belum terpenuhi, maka sudah bisa dipastikan kedaulatan rakyat akan dibeli oleh para cukong atau pemilik modal.

Ditambah tidak didukungnya sistem pencegahan dan sistem koreksi, sehingga tak berdaya mengikis apalagi mengeliminasi berbagai bentuk kecurangan.  Dengan begitu dipastikan, cukong/pemodal akan merajalela memborong kedaulatan rakyat secara gila-gilaan.

Dominasi cukong/pemodal dalam kontestasi politik/pilkada dapat berbentuk terbelinya para elit parpol, media, bahkan elit masyarakat lainnya apalagi rakyat biasa. Bahaya lain dari dominasi cukong/pemodal yang berkolaborasi dengan elit partai dalam kontestasi politik merusak sendi-sendi hukum dan fairness.

Dengan kata lain rusaknya efisiensi hukum dan fairness kontestasi politik disebabkan oleh kekuatan pemodal yang memiliki sahwat politik untuk kepentingan korporasinya. Jika kondisinya sudah sedemikian rupa, masihkah kita meyakini/membenarkan ungkapan bahwa ”Suara Rakyat adalah Suara Tuhan”? Apa hak kita sedemikian bodohnya mendegradasi Tuhan dengan begitu rendahnya?

Kolaborasi cukong/pemodal dan elit partai/kandidat adalah sebuah simbiosis mutualis jahat , di mana salah satu pihak memerlukan modal dan pihak lainnya memerlukan kebijakan dengan memborong suara rakyat. Bukankah irasionalitas, pragmatisme, dan kecurangan lebih dekat pada kerja iblis, yang sudah barang pasti jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Sudah demikian bodoh dan zalimkah kita membiarkan  ”Tuhan bersemayam dalam amplop untuk rakyat dalam kontestasi politik” atau kita semua sudah memaklumi kegilaan dengan menuhankan amplop?

Wallahu a’lam bishawab. (*)

Editor Gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID