Turunkan Baliho, LO Arinal-Nunik Tunggu Surat Teguran KPU - RILIS.ID

Turunkan Baliho, LO Arinal-Nunik Tunggu Surat Teguran KPU
Taufik Rohman
Rabu, 2018/03/14 16.01
Turunkan Baliho, LO Arinal-Nunik Tunggu Surat Teguran KPU
Komisioner Bawaslu Lampung, Iskardo P.Panggar. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/Taufik Rohman

RILIS.ID, Bandarlampung – Bawaslu Provinsi Lampung segera melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan bersama KPU dan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Kami minta kesadaran paslon, tapi jika tidak juga diturunkan maka kami yang akan melakukan penurunan itu," kata Komisioner Bawaslu Lampung Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga, Iskardo P.Panggar, saat diwawancarai usai diskusi dengan LO untuk debat kandidat, Rabu (14/3/2018).

Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono, menambahkan jika masih melanggar kesepakatan itu, maka KPU akan mengirim surat teguran ke Paslon.

"Kami tidak turunkan baliho itu, tapi kita kirimkan surat agar diturunkan," katanya.

Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Pengembangan SDM dan Partisipasi masyarakat, Solihin, bahwa pemasangan baliho itu pertama dibolehkan di posko masing-masing paslon baik di kabupaten, kecamatan satu saja.

Kedua di kantor partai, ketiga di lokasi kampanye, apakah di pertemuan terbatas, tempat lain, tatap muka.

Mengenai ukurannya tidak boleh lebih dari yang diatur KPU yakni 3x4.

"Jadi tidak boleh di sembarang tempat (Baliho), boleh beda isinya tapi ukurannya tidak melebihi KPU, dan design nya harus dilaporkan ke KPU, divalidasi KPU. Mencantumkan Presiden dan Wapres tidak boleh juga, kemudian yang tagline berbau sara, kemudian invoice surat pemesanan itu dilaporkan ke KPU, agar paslon ini tidak melebihi dari ketentuan," ungkapnya.

Sementara itu, Yuhadi selaku LO Paslon nomor urut 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim atau Nunik, menegaskan jika memang surat teguran itu sudah diterima, maka pihaknya akan menurunkan baliho yang dinilai melanggar kesepakatan tersebut.

"Kami tunggu surat teguran dari KPU, jika sudah ada maka kita turunkan semua," tegasnya. (*)

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)