Warga Waydadi Tolak Membayar, Sekprov: Saya Tak Yakin - RILIS.ID
Warga Waydadi Tolak Membayar, Sekprov: Saya Tak Yakin
Bayumi Adinata
Selasa | 26/11/2019 16.49 WIB
Warga Waydadi Tolak Membayar, Sekprov: Saya Tak Yakin
Sekretaris Provinsi Fahrizal Darminto/FOTO BAYU RILISLAMPUNG.ID

RILIS.ID, BANDARLAMPUNG – Adanya penolakan warga Waydadi, Sukarame, Bandarlampung, untuk membayar tanah yang ditempati saat ini direspons Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto.

Fahrizal mengatakan, warga Waydadi tetap harus membayar. Sebab, tanah yang ditempati saat ini merupakan aset Pemprov Lampung.   

Menurut dia, pembayaran tanah tersebut juga untuk mendapatkan kepastian hukum. Agar nantinya, warga Waydadi bisa memiliki sertifikat tanah yang jelas.

”Saat ini kan warga Waydadi tidak memiliki sertifikat tanah,” ujarnya di kompleks Pemprov Lampung, Selasa (26/11/2019).

Karena itu, terus dia, pada tahun depan, pemprov akan menyiapkan regulasi terkait sistem pembayaran tanah milik pemprov yang sudah lama dikuasai warga Waydadi.

”Sebenarnya saya tidak yakin warga Waydadi tidak mau membayar. Sebab mereka pasti ingin tanahnya ada sertifikat yang jelas. Bukan tinggal secara ilegal,” ucapnya.

Diketahui, Pemprov dan DPRD Lampung sepakat memasukkan aset tanah seluas 72 hektar dari 89 hektar di Kelurahan Waydadi, Sukarame, Bandarlampung masuk dalam target pendapatan pada APBD 2020.

Rencananya, selain Waydadi, pendapatan juga ditargetkan dari aset yang ada di Sabah Balau dan Jl. Pramuka.  

Informasi ini disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Lampung Hanifal kepada Rilislampung.id di kantor DPRD setempat, Senin (25/11/2019) sore.

Menurut Hanifal, total target pendapatan dari tiga aset tersebut adalah Rp79 miliar. Karenanya, untuk mencapai target itu, warga akan diminta membayar tanah yang sudah bertahun-tahun ditempati.

”Langkah pertama, tim akan mendata aset tanah Gedung Bagas Raya. Selanjutnya ke rumah-rumah warga di Waydadi. Yang tanahnya masuk aset Pemprov Lampung,” jelasnya.

Terpisah, Yusdianto, warga Kelurahan Waydadi mengatakan, gubernur sebelumnya juga menjadikan Waydadi sebagai sumber pendapatan di APBD.

Karenanya, terkait hal ini, ia menilai urusannya bukan menolak atau menerima keputusan. Tetapi berbicara mengenai komitmen pemprov soal penganggaran.

”Kenapa harus Waydadi jadi sumber pendapatan di APBD?” tanya dia. 

Pria yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung ini menyakini, warga Waydadi bakal menolak langkah pemprov dan DPRD tersebut. 

”Bilang kepada pemprov dan DPRD, masyarakat menolak bayar! Kalau gratis mau. Ini sejak zaman Oedin (Sjachroedin, Z.P.), MRF (M. Ridho Ficardo) lalu diulangi Arinal  Lampung Berjaya dijadikan sumber pendapatan terus,” tegasnya.(*)

Editor Wirahadikusumah


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID