Yusuf Kohar: Pembangunan Rumdis Belum Prioritas - RILIS.ID
Yusuf Kohar: Pembangunan Rumdis Belum Prioritas
El Shinta
Sabtu | 03/03/2018 11.14 WIB
Yusuf Kohar: Pembangunan Rumdis Belum Prioritas
Plt. Wali Kota Bandarlampung Yusuf Kohar. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/El Shinta

RILIS.ID, Bandarlampung – Pelaksana tugas (Plt.) Wali Kota M. Yusuf Kohar tetap mengisyaratkan menolak pembangunan rumah dinas wakil wali kota dan ketua DPRD Bandarlampung. Meski, ia dinilai menabrak aturan karena lelang sudah dilaksanakan dan pemenang telah ditetapkan.

Menurut Yusuf, pelaksanaan pembangunan harus melihat keadaan kas daerah. ”Kita tidak menyetop. Maksud saya kita lihat dulu pelaksanaan kegiatan Januari, Februari, dan Maret, sudah ada duitnya atau belum. Memang kegiatan (pembangunan rumdis, Red) sudah masuk dalam APBD dan ketuk palu. Tapi kita juga harus mempersiapkan uangnya jugakan,” urainya kepada rilislampung.id, Jumat (2/3/2018).

DIa melihat, alasan penundaan pembangunan rumdis ini lebih kepada keadaan kas daerah yang belum stabil pada triwulan pertama. Dia hanya mengkhawatirkan keadaan kas daerah dan tidak ingin pemkot menambah utang kepada pihak ketiga lantaran terlalu memaksakan diri. “Tidak haram kan kalau ditunda? Kalau dipaksakan terus orangnya nagih ke kita gimana?” terangnya.

Ia menolak dikatakan ingin tampil beda dengan wali kota nonaktif Herman HN selama mengisi jabatan sebagai plt. wali kota. Tapi apa yang ia lakukan ini adalah strategi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.


Butuh Dasar Hukum
Pengamat kebijakan publik Dedy Hermawan menyarankan agar kebijakan yang dibuat Plt. Wali Kota Yusuf Kohar harus memiliki dasar hukum. ”Kalau ada landasan hukumnya akan melindungi kebijakan tersebut. Tanpa dukungan landasan hukum dikhawatirkan timbul konflik kepada pihak yang mengadakan proyek itu,” ingat Dedy.

Dia berharap Yusuf Kohar bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan duduk bersama. Sebab, masyarakat berharap pemerintah tidak menimbulkan kegaduhan dalam proses pemerintahan. Tetaplah harus arif dan bijaksana. ”Kalau tidak akan menimbulkan kebencian, permusuhan, dan konflik. Niat baik ini nantinya bisa dipandang negatif oleh sejumlah pihak, karena dianggap ada kesewenang-wenangan,” tandasnya.

Terlepas dari itu, dosen Universitas Lampung ini sepakat pembangunan rumdis wakil wali kota dan ketua DPRD senilai Rp5 miliar belum menjadi prioritas. Karena hal itu sudah diputuskan, ia meminta ada evaluasi. ”Berarti pemerintah tidak menganalisis secara baik mana program prioritas dan tidak,” sentilnya. (*)

 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID