Zona Integritas; Upaya Mewujudkan Birokrasi Anti Korupsi - RILIS.ID

Zona Integritas; Upaya Mewujudkan Birokrasi Anti Korupsi
[email protected]
Senin, 2018/12/24 06.01
Zona Integritas; Upaya Mewujudkan Birokrasi Anti Korupsi
Fajar Sidik, S.H., M.Medkom, Kepala Seksi PPA 1, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh, warga Lampung. ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/ Anto RX

HASIL survei Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2018 sebesar 3,66 pada skala 0 sampai 5. Semakin tinggi nilai, menandakan masyarakat kian anti-korupsi dan sebaliknya.

Jika dibanding tahun sebelumnya, terjadi penurunan sebesar 0,05 poin. Hal tersebut tentu menjadi warning yang perlu diwaspadai seluruh elemen negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Bagaimanapun, target IPAK dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah dibidik pada indeks 4,00. Tujuannya tentu sebagai tolok ukur pendukung terwujudnya kemakmuran masyarakat.

Semakin baik indeks anti korupsi, maka diasumsikan kemakmuran masyarakat kian baik, karena tidak ada lagi biaya-biaya ilegal yang terbebankan pada mereka.  

IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu persepsi dan pengalaman.

Tahun 2018, masih berdasarkan data BPS, nilai indeks persepsi mencapai 3,86 poin atau meningkat sebesar 0,05 poin dibandingkan indeks persepsi tahun 2017 dengan indeks 3,81.

Sedangkan indeks pengalaman 2018 sebesar 3,57 atau turun 0,03 poin dibanding indeks pengalaman tahun 2017 yang mencapai 3,60.

Artinya, masyarakat menilai  bahwa korupsi di Indonesia semakin berkurang secara intensitas. Meskipun pada sisi lainnya terjadi paradoks karena hasil survei menunjukkan peningkatan pengalaman korupsi.

Survei dengan sampling 10.000 responden yang tersebar pada 34 provinsi ini, fokus memotret persepsi dan pengalaman masyarakat dalam bidang layanan publik  seperti perilaku penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme (nepotism).

Artinya, hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (petty corruption) dan tidak mencakup korupsi skala besar (grand corruption). Ini tentu menjadi tugas seluruh unit layanan publik untuk terus berbenah.
 

Membangun Zona Integritas

Pendiri Organisasi Transparansi Internasional Jeremy Pope memaparkan dalam buku Strategi Memberantas Korupsi, diperlukan pembentukan Sistem Integritas Nasional (SIN) pada seluruh elemen negara, baik level eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Tujuannya antara lain agar tercapainya pelayanan publik yang efektif dan efisien; pemerintahan yang berjalan berdasarkan hukum yang melindungi warganya; strategi pembangunan yang menghasilkan manfaat bagi negara secara keseluruhan.

Dengan membangun sistem integritas nasional, rakyat yang paling miskin dan tidak berdaya pun diharapkan mendapatkan kesejahteraannya.

Pada birokrasi, pembangunan zona integritas menjadi salah satu program yang saat ini telah digulirkan. Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014, pembentukan Zona Integritas sebagai tonggak awal dalam mewujudkan layanan publik yang prima dan bebas korupsi.

Pada level ini, setiap pimpinan dan pegawai instansi pemerintah berkomitmen mewujudkan layanan publik yang excellent, termasuk dalam aspek pencegahan korupsi.

Tahapan terpenting dalam zona integritas yakni proses membangun integritas unit. Hal ini dikarenakan membutuhkan komitmen seluruh jajaran, direncanakan secara baik, bergerak bersama dengan massif, komprehensif dan sistematis. Karena membangun integritas berarti membangun sistem yang kokoh, membangun manusia yang berintegritas dan membangun budaya organisasi yang baik. Dampaknya, akan lahir Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagaimana Kemen PAN-RB canangkan.

Membangun sistem berarti terkait dengan instrumen-instrumen yang dibutuhkan agar suatu unit dapat menjalankan layanan dengan baik, transparan, dan bebas korupsi.

Adapun hal-hal yang dibutuhkan antara lain waktu layanan yang pasti, standar prosedur yang transparan dan aturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan layanan.

Untuk menjaga sistem tersebut berjalan dengan baik, dibutuhkan aspek lain sebagai instrumen penjaga integritas yakni mekanisme pengendalian gratifikasi, pembangunan sistem pengendalian internal yang kokoh, termasuk menampung pengaduan pengguna layanan menggunakan whistle blowing system.

Membangun sistem bukan hanya instrumen semata. Membangun sistem berarti membangun integritas. Karena siapapun individu yang memegang tanggung jawab, akan terjaga dengan sistem tersebut. Mungkinkah diwujudkan?

Dengan hadirnya layanan berbasis informasi teknologi (IT), maka membangun sistem ini bukan lagi pekerjaan sulit. Hanya dibutuhkan komitmen seluruh jajaran birokrasi untuk menyukseskannya.

Hal kedua yang perlu dibangun yakni SDM berintegritas. Sistem yang kokoh secara berangsur akan rusak dan tidak terpakai ketika SDM yang yang menjalankannya enggan mengikuti. Dampaknya tentu layanan akan terganggu, menjadi lambat, dan penuh ketidakpastian. Pada akhirnya, layanan prima yang ingin dihadirkan, hanya menjadi khayalan belaka.

Membangun SDM berarti membangun mindset. Seluruh aparatur pemerintah harus dibangun kesadarannya bahwa mereka merupakan pelayan publik yang harus bekerja profesional.

Seluruh aparat harus dibentuk mentalitasnya untuk enggan, malu, dan merasa bersalah jika melakukan tindak pidana korupsi atau tindakan tercela lainnya.

Proses tersebut memang tidaklah mudah. Resistensi dan friksi internal akan terjadi. Sehingga, kesabaran dan kesadaran untuk membangunnya perlahan perlu dimiliki oleh setiap pemimpin.

Dengan treatment yang dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh, proses pembangunan mindset baru akan dapat dicapai dengan baik.

Mindset menurut Adi Gunawan dalam bukunya The Secret of Mindset diartikan sebagai beliefs that affect somebody’s attitude; a set of beliefs orang a way of thinking that determine somebody’s behavior and outlook.

Artinya, mindset terkait sekumpulan kepercayaan atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku dan pandangan, sikap, dan masa depan seseorang. Sehingga, wajar jika proses perubahan mindset membutuhkan waktu panjang. Apalagi di tengah birokrasi yang telah lama terjangkit virus korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal tersebut semakin memperberat perjalanan reformasi birokrasi di negeri ini.

Namun disadari pula bahwa masih sangat banyak birokrat-birokrat berintegritas yang sangat memimpikan masyarakat dapat dilayani dengan baik.

Di tangan para merekalah, asa reformasi birokrasi dibebankan untuk memengaruhi, mengajak dan mengubah mindset atasan, rekan kerja atupun bawahannya untuk berubah dan meningkatkan layanan pada stakeholders.

Terakhir, membangun budaya organisasi yang baik. Setelah sistem kokoh, individu mau berubah, maka untuk menyempurnakannya dibutuhkan budaya organisasi yang baik. Mengapa penting?

Karena dengan budaya organisasi yang ajeg, maka perubahan yang telah menghasilkan kualitas layanan menjadi lebih baik, akan terus lestari. Bahkan, secara berangsur, akan hadir inovasi-inovasi layanan beserta mitigasi risiko yang telah dikalkulasi, yang berdampak pada semakin meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan salah satu karakteristik budaya organisasi yang baik menurut Stephen P.Robbins dalam bukunya Perilaku Organisasi.

Selain innovation and risk taking, syarat lainnya yakni attention to detail yakni sejauh mana organisasi mengharapkan karyawan lebih cermat analitis, dan perhatian terhadap kerja yang dilakukannya.

Kemudian, outcome orientation, people orientation, team orientation, aggressiveness, dan terakhir menjaga ritme organisasi untuk selalu move on dengan target-target kinerja yang telah ditetapkan sebagai ukuran mengukur pertumbuhan organisasi.

Lalu, apakah mungkin hal-hal tersebut dilakukan? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS.ar-Ra’d:11).

Dustur illahi tersebut, jelas memerintahkan setiap manusia maupun organisasi untuk bergerak mewujudkan perubahan. bukankah dengan bergerak air keruh akan berubah menjadi jernih?

Salah satu pilar penting yang akan mampu menggerakkan perubahan adalah kepemimpinan. Good leadership bukan hanya mampu mengatur organisasi berjalan sesuai pattern saja. Tapi juga harus mampu memimpin perubahan dengan keteladanan yang ditunjukkannya.

Tipe kepemimpinan yang tepat untuk masa transisi menuju birokrasi anti korupsi adalah kepemimpinan transformasional. Dengan memberikan motivasi dan menginspirasi bawahannya untuk visioner, bersemangat mencapai prestasi, total mengaktualisasikan diri dan keluar dari comfort zone, itulah ciri birokrat yang dibutuhkan.

Pertanyaan hari ini, sudahkah birokrat bangsa ini memiliki karakter pemimpin transformasional? Sudahkah setiap unit layanan memulai beranjak mewujudkan zona integritas?

Sudahkah setiap level birokrasi berkomitmen meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat? Sudahkah setiap lini memiliki kesamaan prinsip untuk mendorong terwujudnya birokrasi anti korupsi?

Salah satu organisasi yang telah berproses menerapkan zona integritas adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu unit eselon I pada Kementerian Keuangan.

Tugas sebagai ’teller negara’ tentu memiliki potensi besar untuk terjadinya perbuatan-perbuatan koruptif. Namun dengan komitmen seluruh jajaran, sejak 2006 proses reformasi birokrasi telah dijalankan setahap demi setahap dan hingga kini terus berproses menjadi unit layanan terbaik.

Saat ini, sebanyak 82 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) se-Indonesia yang telah mendeklarasikan zona integritas, termasuk seluruh KPPN lingkup Provinsi Lampung saat ini.

Hal tersebut semata-mata untuk terus meningkatkan kualitas layanan pada satuan kerja pengelola APBN dan stakeholders. Pencanangan zona integritas tersebut, melengkapi program sertifikasi layanan berbasis ISO yang telah dilaksanakan sebelumnya pada sebagian besar KPPN.

Bagaimana dengan unit layanan lainnya? Yuk bersama terus berupaya meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat. Harapannya, trust publik pada layanan pemerintah dapat terus meningkat yang tercermin dalam survei IPAK tahun yang akan datang. Semoga! (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)