Apa yang menjadi dasar pihak sekolah menarik punggutan meski ada dana bantuan operasional sekolah (BOS)?

Kepala SMA Negeri (SMAN) 15 Bandarlampung, Maria Habiba, menerangkan dana BOS tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dan operasional sekolah.

Menurutnya, indeks kebutuhan biaya sekolah seorang siswa pada jenjang SMA/SMK sekitar Rp5 juta per tahun.

Sementara, terus dia, dana BOS yang diberikan pemerintah sekitar Rp1,5 juta per siswa per tahun. Untuk dana BOS tahap pertama tahun ini sudah cair pada Kamis (4/3/2021).

Karena BOS tidak mencukupi, kemudian diadakan perundingan dengan mengundang wali murid terkait masalah ini.

”Orang tua siswa yang tentukan besaran partisipasi mereka untuk sekolah. Kan ada Pergub (Peraturan Gubernur)-nya,” jelas Maria, Jumat (5/3/2021) --baca juga: Pandemi, Biaya Sekolah di Lampung Malah Tinggi.

Lalu, berapa punggutan yang ditetapkan sekolah? Soal ini, Maria enggan menjawab. Namun dari salah satu wali murid SR, siswa kelas X asal Desa Fajar Baru, Jatimulyo, Lampung Selatan, diketahui Rp6,6 juta.

”Saya keberatan mengingat sejak pandemi ini saya masih menganggur. Saya juga tidak mampu membayar uang SPP dan lainnya sebesar Rp6,6 juta tersebut,” tuturnya, sebagaimana dikutip dari iglobalnews.co.id.

Maria kemudian langsung menanggapi. Bagi mereka yang kurang mampu pihak sekolah tidak memaksa. Justru, memberikan keringanan. Wali murid cukup mengajukan keberatan secara tertulis.

”Ada sekitar 200 orang siswa yang mendapat keringanan. Tentunya dengan memberikan surat keterangan tidak mampu, dibuktikan foto rumah dan surat dari ketua lingkungan dan RT setempat,” ungkapnya.

Lain halnya dengan SMAN 2 Bandarlampung. Sekolah ini sejak kelas X sudah berjalan kurang lebih sembilan bulan, belum pernah meminta punggutan apapun kepada wali murid.

Kepala SMA Negeri 2 Bandarlampung, Hendra Putra, menjelaskan uang sumbangan pendidikan diberlakukan untuk siswa kelas XI dan XII. Yakni Rp325 ribu per bulan.

”Hal ini telah menjadi kesepakatan ketika mereka mendaftar sekolah,” terangnya saat ditemui rilislampung.id, Jumat (5/3/2021).

Uang dimaksud sebagian besar dimanfaatkan untuk membayar honorer dan pembinaan siswa seperti ekstrakulikuler dan olimpiade.

”Hasilnya bisa dilihat karena SMAN 2 memiliki beberapa prestasi gemilang. Teranyar, mengikuti Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).

Sedangkan, alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 20 persen terserap untuk pembelian buku. Dana cukup besar diserap untuk listrik, internet, dan perawatan.

"Dana yang dibutuhkan sekolah dari BOS masih jauh dari cukup. Maka wajar sekolah mencari sumber dana lain. Seperti dari orang tua siswa atau peran serta masyarakat," paparnya. (*)

Dentuman yang terdengar oleh masyarakat di Jakarta dan Bogor, jangan dikaitkan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK).

”Apalagi saat ini semua orang sedang konsentrasi bagaimana menangani wabah Covid-19,” tandas Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, Minggu (12/4/2020).

Ia mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi. Terlebih menebar kabar bohong yang dapat membuat masyarakat resah terkait dentuman yang terdengar Sabtu dini hari (11/4/2029).

Dia meminta masyarakat, khususnya di Lamsel untuk tenang dan tidak panik. Namun tetap waspada jika ada erupsi dari GAK. 

Nanang menambahkan, dirinya bersama Kapolres AKBP Edi Purnomo dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Darmawan telah mendatangi Pos Pemantauan GAK di Desa Hargopancuran, Rajabasa.

”Alhamdulillah kondisinya aman dan masyarakat sepanjang pesisir tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa. Petugas pemantau GAK juga tidak mendengar suara dentuman,” imbuhnya.

Sementara, Edi Purnomo meminta soal suara dentuman yang terdengar masyarakat Bogor dan Jakarta, diserah pada ahlinya untuk menganalisa. Mereka lebih faham secara ilmiah.

”Jangan dikaitkan dengan hal mistis. Saat ini konsentrasi kita bagaimana mencegah penyebaran covid-19 di Lamsel,” kata Edi Purnomo.

Camat Rajabasa, Sabtudin membenarkan jika GAK erupsi kembali pada Jumat malam (10/4/2020).

Akibatnya, timbul bau belerang sangat menyengat dan ke luar debu hitam dari GAK.

”Kita sudah pernah mengalami musibah Tsunami pada Desember 2018 yang lalu dan kami telah belajar dari pengalaman. Seperti yang kita lihat, masyarakat di sini tetap beraktivitas seperti biasanya,” kata Sabtudin.

Sekretaris Desa Pulau Sebesi, Rojali, mengutarakan hal sama. Mereka mengaku sama sekali tidak mendengar suara dentuman keras akibat erupsi GAK sebagaimana berita yang heboh di media sosial.

”Memang benar kalau GAK mengeluarkan pijaran api dan bau belerang yang sangat menyengat serta hujan debu. Tapi, bukan dentuman,” ujar Rojali.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga memastikan dentuman bukan dari erupsi GAK.

"Bukan (dari GAK), melainkan dari sumber lain. Nah, sumber lainnya kami tidak bisa menentukan," kata Kepala Sub Bidang Mitigasi Gunung Api Wilayah Barat PVMBG Nia Khaerani melalui sambungan telepon di Jakarta, Sabtu (11/4/2020). (*)