124 Narapidana di Lapas Bandarlampung Dibebaskan Demi Cegah Corona
Muhammad Iqbal
Rabu | 01/04/2020 19.05 WIB
124 Narapidana di Lapas Bandarlampung Dibebaskan Demi Cegah Corona
ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/Anto RX

RILIS.ID, Bandarlampung – Sebanyak 124 narapidana (napi) di Lapas Bandarlampung akan dibebaskan. Pembebasan ini menindaklanjuti keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 terkait pencegahan virus corona.

“Kami telah mengajukan sebanyak 124 warga binaan Lapas yang akan mendapatkan asimilasi,” kata Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Bandarlampung Ruli Lubis, Rabu (1/4/2020).

Meski begitu, Ruli menegaskan keputusan tersebut tidak berlaku untuk narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor) dan narkoba.

"Tidak semua narapidana, tipikor dan narkoba tidak bisa dikeluarkan, hanya pidana umum yang sudah menjalani setengah atau masuk 2/3 masa tahanan," jelasnya.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung Nofli mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pembahasan terkait pembebasan narapidana sesuai keputusan Menkumham.

“(Ditanya jumlah narapidana yang akan dibebaskan di Lampung) Sedang kita hitung. Nanti kami kabari ya,” ucapnya.

Berikut keputusan Menkumham tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19:

Kesatu; Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di lapas, lembaga pembinaan khusus anak, dan rutan dari penyebaran Covid-19.

Kedua; Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak sebagaimana diktum kesatu dilaksanakan melalui:

a. Pengeluaran bagi narapindana dan anak melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
  2. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
  3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan WNA.
  4. Asimilasi dilaksanakan di rumah.
  5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.
b. Pembebasan bagi narapidana dan anak melalu integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana.
  2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana.
  3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan WNA.
  4. Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan.
  5. Surat kepuusan integrasi diterbitkan Dirjen Pemasyarakatan.
Ketiga; Pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.

Keempat; Laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring.

Kelima; Kepala Lapas, Kepala LPKA, Kepala Rutan, dan Kepala Bapas menyampaikan laporan pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak kepada Dirjen Pemasyaratakan melalui Kepala Kanwil Kemenkumham.

Keenam; Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan keputusan Menteri ini dan melaporkannya kepada Dirjen Pemasyarakatan.

Ketujuh; Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan menter ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)

 





2019 | WWW.RILIS.ID