28 Mei, DPRD dan Mitra Kerja Bahas Arus Mudik 2018

Rabu | 23/05/2018 19.31 WIB
28 Mei, DPRD dan Mitra Kerja Bahas Arus Mudik 2018
ILUSTRASI: RILIS.ID

RILIS.ID, Bandarlampung – Pesiapan menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2018 mendatang, DPRD Lampung akan menggelar rapat dengar pendapat (Hearing) bersama mitra kerja seperti Dinas PUPR, Kepolisian dan Dinas Perhubungan serta instansi terkait. Dijadwalkan Senin (28/5/2018) mendatang hearing dilaksanakan. 

"Kami sudah lakukan rapat internal terkait program masyarakat, salah satunya persiapan untuk menghadapi arus mudik dan arus balik. Fokus pada infrastruktur kesiapan arus mudik dan balik," kata Anggota Komisi IV DPRD Lampung Watoni Noerdin saat ditemui di DPRD Lampung, Rabu (23/5/2018). 

Menurutnya, hearing dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR atau Bina Marga), Dinas Perhubungan, Kepolisian, Balai besar jalan dan jembatan (BBJJ), serta Organda, tentang bagaimana persiapan mereka dalam menghadapi arus mudik.

Selanjutnya adalah mengunjungi target, Kalau pun ruas jalan tol ini sudah siap digunakan, pihaknya akan meninjau langsung.

"Kita harus tinjau, apakah gerbang pelayanan sudah efektif, rambu rambu Lalulintas sudah lengkap, dan sarana penerangan sudah tersedia. Di satu sisi pada jalan out side (jalan keluar) atau masuknya jalan ke Bypass harus ada pos keamanan," ungkapnya. 

Wakil ketua bidang politik hukum dan keamanan DPD PDIP Lampung itu, menginginkan agar di pelabuhan mulai Bakauheni ataupun Merak, Dinas Perhubungan sudah memberikan gambaran map ruas jalan baik jalan tol yang akan dilewati maupun ruas jalan provinsi. 

"Sehingga pemudik tidak lagi kebingungan untuk melintas di jalan raya," katanya. 

Untuk ruas jalan provinsi DPRD juga akan lihat mana yang rusak, dan ini harus ada penanganan secara cepat agar bisa dilalui.

"Misalkan di Jalan Bypass kali balok itu ada penambahan badan jalan yakni peningkatan rigit beton, ini menggunakan satu jalur, ini harus juga diwaspadai, kemudian perluasan jalan nasional di Poncowati Terbanggi besar juga harus dipercepat sehingga tidak menghambat dan tidak mengganggu pengguna jalan, dan menimbulkan masalah baru," kata dia.

Untuk melihat kendaraan layak pakai atau tidak, pihaknya juga akan mengundang Organda.

"Perangkat penunjang kendaraan itu menjadi penting, karena kebanyakan kemarin itu, mobil tidak layak operasi digunakan, tapi ini kelayakan mesin tidak hanya fisik Bus harus diperiksa," katanya. (*)

Editor


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)

 





2019 | WWW.RILIS.ID