Andi Surya Targetkan Warga Pinggir Rel Kantongi Sertifikat Lahan

Kamis | 13/09/2018 07.31 WIB
Andi Surya Targetkan Warga Pinggir Rel Kantongi Sertifikat Lahan
Andi Surya. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/Segan Simanjuntak

RILIS.ID, Bandarlampung – Komitmen perjuangan bakal calon petahana anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Lampung, Andi Surya memberikan advokasi atau pembelaan terhadap masyarakat, tak perlu diragukan lagi.

Banyak yang dilakukan pria kelahiran Banda Aceh, 11 Maret 1964 itu untuk masyarakat Lampung. Salah satunya, memperjuangkan hak-hak warga yang tinggal di pinggir rel.

Pendiri sekaligus Ketua Yayasan Universitas Mitra Lampung dan Global Surya Lampung itu bahkan menargetkan, perjuangannya kelak membuahkan hasil untuk kemenangan warga. Yakni, warga mengantongi sertifikat atas lahan yang mereka tempati selama ini.

Menurut Andi, selama ini warga di pinggir rel ditekan oleh PT KAI yang selalu mengacu pada aturan yang disebut grondkaart. Padahal, aturan itu sendiri merupakan warisan zaman kolonial pemerintah Belanda.

“Pemberlakuan aturan itu juga kerap berubah-ubah. Misalnya, batas tanah PT KAI awalnya 75 meter ke kanan dan kiri rel, kemudian berubah. Nah, saya melakukan advokasi hingga ke Kementerian Perhubungan dan berbagai isntansi terkait. Diketahui, bahwa gronkaart yang dipegang PT KAI itu nyatanya juga salinan. Aslinya, ada di pemerintah Belanda,” ujar Andi saat Riliscorner di Kantor Rilislampung.Id, Senin (10/9/2018).

Dengan kegigihannya melakukan advokasi, Andi berhasil memperkecil batas tanah yang diklaim milik PT KAI. Kini, tingga 6 meter ke kanan dan kiri rel.

Tak sebatas itu, Andi juga terus berjuang agar warga bisa mengantongi sertifikat atas lahan yang ditempati. Tentu, Andi tidak bisa sendiri.

Bersama dengan warga, dibentuklah Forum Masyarakat Lampung Bersatu.

“Forum ini ada di setiap kelurahan yang warganya tinggal di pinggir rel mulai dari Tarahan, Panjang Bandarlampung hingga Blambanganumpu Waykanan. Tujuannya, bersama-sama memperjuangkan yang menjadi hak warga,” kata Andi.

Menurut Andi, dengan sertifikat lahan bisa memberi efek domino yang luar biasa bagi perkembangan perekonomian mikro warga pinggir rel. Dengan sertifikat itu, warga bisa memperoleh kredit lunak untuk membuka atau mengembangkan usahanya.

“Perjuangan ini tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Yang penting, saya bersama-sama forum dan warga lainnya komitmen dengan perjuangan itu,”ucap Andi.

Kiprah Andi memberi advokasi juga terlihat pada beberapa kebijakan pemerintah kota yang dirasa kurang pas. Seperti, rencana Pemkot Bandarlampung membangun fasilitas di eks Pasar Griya Sukarame dan Lapangan Waydadi.

Mestinya, pemkot melakukan pendekatan secara lebih manusiawi jika ingin mengambil alih lahan yang selama ini digunakan oleh masyarakat.

“Apalagi Lapangan Waydadi, selama ini masyarakat sekitar menjadikannya sebagai pusat berbagai kegiatan. Kok tiba-tiba mau diambil alih oleh pemkot, tentu masyarakat melakukan penolakan,” kata Andi. (*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID