Anggota DPD RI Ahmad Bastian Apresiasi Pengurusan Sertifikat Tanah Secara Online
lampung@rilis.id
Senin | 25/01/2021 14.18 WIB
Anggota DPD RI Ahmad Bastian Apresiasi Pengurusan Sertifikat Tanah Secara Online
Anggota DPD RI Dapil Lampung Ahmad Bastian. FOTO: DOK RILISLAMPUNG

RILIS.ID, Bandarlampung – Anggota Komite I DPD RI Ahmad Bastian mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) yang telah meluncurkan layanan sertifikat tanah secara online atau e-sertifikat.

Layanan e-Sertifikat ini diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

"Langkah Kementerian ATR/BPN saya rasa bentuk inovasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai masalah pertanahan. Komite I DPD RI memberikan apresiasi khusus kepada Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Bapak Sofyan A Djalil," kata Ahmad Bastian dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/1/2021).

Bastian menerangkan program yang dibuat sebagai strategi pemberantasan masalah sengketa tanah itu akan sangat bermanfaat.

"Kita tahu masalah sengketa tanah tidak kunjung berkurang, dan justru semakin banyak setiap tahunnya karena serfitikat tanah ini bisa dipindahtangankan. Dengan digitalisasi sertifikat tanah, peluang pihak-pihak tak bertanggung jawab berbuat nakal bisa dihindari," ujar senator Lampung itu.

Menurut dia, e-Sertifikat berlaku untuk lahan yang belum pernah didaftarkan dan berlaku pula untuk lahan yang sudah memiliki sertifikat fisik.

Dalam aturan tersebut dijelaskan, e-sertifikat merupakan upaya pemerintah mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik.

"Melalui program e-Sertifikat ini diharapkan masalah-masalah seperti sertifikat ganda, kasus mafia tanah yang merugikan masyarakat tidak ada lagi. Layanan e-Sertifikat bisa mempermudah mengurus hak tanah masyarakat," jelas Bastian.

Dengan bentuk elektronik, sertifikat juga tidak bisa diperjualbelikan pihak yang tidak berhak atas kepemilikan tanah orang lain. Bastian meminta pemerintah melakukan sosialisasi agar masyarakat segera bisa mengurus proses digitalisasi sertifikat tanah milik mereka.

"Kalau sertifikat terdaftar di pemerintah dalam bentuk digital seperti ini kan jadi tidak bisa dicuri. Banyak kita temukan masalah pencurian sertifikat yang akhirnya menjadi sengketa tanah," sebut mantan anggota DPRD Lampung Selatan itu.

"Kita harapkan sosialisasi dilakukan besar-besaran supaya masyarakat tahu dan bisa segera mengurusnya. Karena e-Sertifikat juga ditujukan agar masyarakat mendapat kemudahan berusaha dan pelayanan publik," ia menambahkan.

Hanya saja, masih kata Bastian, Kementerian ATR/BPN saat ini masih belum bisa melaksanakan aturan tersebut karena perlu verifikasi serta mendata kembali agar sertifikat yang ada saat ini masuk dalam database sistem e-sertifikat. Bastian berharap agar kebutuhan kepengurusan tersebut bisa segera selesai.

"Komite I DPD RI yang salah satu tugasnya membidangi masalah pertanahan berharap Kementerian ATR/BPN bisa segera menyelesaikan verifikasi dan pendataan sertifikat untuk masuk dalam sistem database sehingga pelayanan e-Sertifikat bisa segera dipergunakan masyarakat," ungkapnya.

Bastian mengatakan, program e-Sertifikat akan sejalan dengan program bagi-bagi sertifikat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi Presiden Jokowi mengejar target agar seluruh masyarakat Indonesia memegang sertifikat tanah pada tahun 2025.

"Presiden Jokowi berkomitmen mensertifikatkan 126 juta bidang tanah. Program e-Sertifikat akan membantu target bapak presiden," ucap Bastian.

Diketahui, sebanyak 46 juta bidang tanah sudah berhasil disertifikatkan sejak tahun 2015. Rinciannya, 5,4 juta bidang tanah pada 2017 dan 9,3 juta bidang tanah telah berhasil disertifikatkan pemerintah pada 2018.

Kemudian pada tahun 2019 sebanyak 9 juta bidang tanah berhasil disertifikatkan, tahun 2020 sebanyak 6,8 juta bidang tanah.

Di awal tahun ini, Presiden Jokowi membagikan 584.407 sertifikat tanah untuk masyarakat di 26 provinsi dan 273 kabupaten dan kota di Indonesia dan berkomitmen terus melanjutkannya. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID