Anggota DPD RI Ahmad Bastian Rekomendasikan Sinkronisasi Data Bansos
Kalbi Rikardo
Kamis | 23/07/2020 14.04 WIB
Anggota DPD RI Ahmad Bastian Rekomendasikan Sinkronisasi Data Bansos
Anggota DPD RI Dapil Lampung Ahmad Bastian SY saat melakukan kunjungan di kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung, Kamis (23/7/2020). FOTO: RILISLAMPUNG.ID/Kalbi Rikardo

RILIS.ID, Bandarlampung – Anggota DPD RI Dapil Lampung, Ahmad Bastian SY mendorong pemerintah untuk melakukan sinkronisasi data penerima bantuan sosial (bansos).

Senator Lampung ini mengaku banyak menerima keluhan warga atas penyaluran bansos yang tidak merata. Khususnya bagi masyarakat terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

"Selama ini, saya banyak menerima aduan terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Kebanyakan warga yang sudah mampu, tapi masih diakomodir dalam PKH," kata Bastian saat melakukan kunjungan di kantor Dinas Sosial (Dissos) Provinsi Lampung, Kamis (23/7/2020).

Hal ini, lanjut Bastian, menjadi persoalan yang belum berhasil dituntaskan di lapangan.

"Apalagi Lampung saat ini sudah mendapatkan PKH perluasan yang jumlah mencapai 24 ribu kepala keluarga," tuturnya.

Bastian mengharapkan peran aktif pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelesaikan sistem penyaluran bansos.

"Jika tidak bisa dikaver Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Provinsi Lampung, maka bisa dikaver oleh pemerintah kabupaten dan kota dengan bentuk bantuan sosial lainnya," ujar anggota Komite I DPD RI ini.

Meski menjadi tupoksi Komite III DPD RI, Bastian berjanji akan merekomendasikan sinkronisasi data bansos kepada koleganya, Jihan Nurlela.

"Intinya, bagaimana ke depan penyaluran bantuan sosial di Provinsi Lampung ini bisa lebih bagus lagi," harapnya.

Bastian menambahkan semua komite di DPD RI tengah fokus untuk mengawasi penanggulangan dampak virus corona melalui berbagai bantuan sosial. Seperti PKH, kartu sembako, kartu prakerja, Bantuan Sosial Tunai Covid-19, dan Bantuan Pangan Nontunai.

"Sehingga, kebijakan dan anggaran difokuskan pada penanggulangan Covid-19 benar-benar diterima langsung oleh masyarakat," ucapnya.

Sementara Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dissos Provinsi Lampung Maria Tamtina menjelaskan layak atau tidaknya penerima PKH ditentukan dalam musyawarah desa atau kelurahan.

Menurutnya, pendamping PKH tidak memiliki wewenang untuk memutuskan apakah warga layak atau tidak menerima PKH.

"Harus ada kesadaran dari masyarakat selaku penerima PKH. Karena kalau pendamping memutuskan sendiri, maka diancam warga dengan golok," katanya.

Maria mengakui bahwa pihaknya tidak pernah mengusulkan data penerima PKH. Semuanya ditentukan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

"Secara by name by address sudah di-drop dari pusat. Jadi, ini kendala kita," ujarnya. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID