Tolak UMP Lampung 2022, Serikat Buruh: Kami Seperti bukan Warga Negara
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Tolak UMP Lampung 2022, Serikat Buruh: Kami Seperti bukan Warga Negara

...
Dwi Des Saputra
Bandarlampung
24 November 2021 - 14:02 WIB
Breaking News | RILISID
...
Pertemuan KSBSI, Kadisnaker Lampung dan Komisi V DPRD. Foto: Dwi DS

RILISID, Bandarlampung — Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung 2022 menuai penolakan dari berbagai serikat pekerja di Lampung. 

Kenaikan sebesar Rp8.484 sehingga UMP menjadi Rp2.440.486 dari sebelumnya Rp2.432.001 dinilai terlalu rendah. 

Akhirnya, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) wilayah Lampung mencoba menyuarakan aspirasinya di Gedung DPRD Lampung, Rabu (24/11/2021). 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung, Agus Nompitu bersikeras penetapan UMP Lampung 2022 sudah sesuai dengan formulasi.

Acuannya, UU Nomor 11 tentang Cipta Kerja, PP 36 tahun 2021, dan Surat Edaran (SE) Menaker No: B-M/383/HI.01.00//XI/2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022. 

"Semua formula berdasarkan data BPS terkait kondisi inflasi, PDRB kondisi makro, dan kondisi tenaga kerja sudah dijelaskan secara rinci," ungkap Agus. 

Namun begitu, ia berjanji menampung aspirasi serikat buruh untuk disampaikan ke pemerintah pusat.

"Kita juga berharap penolakan ini berjalan kondusif agar iklim investasi tidak terganggu," ujar Agus. 

Ia menjelaskan, penetapan UMP ini untuk buruh pekerja di bawah satu tahun. Sedangkan lebih dari 1 tahun, berdasarkan struktur gaji perusahaan dan skala upah. 

Bagi yang melanggar akan ada sanksinya. Dalam UU Cipta kerja bisa dipidana 1 sampai 4 tahun dan atau membayar Rp100-400 juta. 

"Penetapan efektif mulai pada Januari 2022. Apabila ditemukan perusahaan tidak mematuhi, bantu kami untuk melapor. Kita akan melalukan pemeriksaan sampai dengan memberikan saksi," tegasnya. 

Sementara, Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Lampung, Rel Tobing, menolak rumusan UMP Lampung 2022 yang tidak berpihak buruh.

Ia bahkan menyatakan buruh seperti sudah dianggap bukan warga negara Indonesia karena selalu diberikan upah murah.

Ia mengatakan, seharusnya Menteri Tenaga Kerja menetapkan UMP mengacu pada Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional. 

"Dewan pengupahan juga seharusnya memikirkan keperluan buruh dan keluarganya. Selama ini UMP dihitung berdasarkan upah buruh per tahun dan buruh lajang," sesal Rel Robing. 

Berikut tujuh tuntutan KSBSI Korwil Lampung:

1. Turunkan Menteri Tenaga Kerja

2. Kabulkan judicial review KSBSI atas UU Nomor 11 2020 Cipta Kerja

3. Keluarkan klaster tenaga kerja dari UU 11/2020

4. Kembalikan klaster tenaga kerja ke ranah tripartit

5. Menuntut mencabut PP 36/2021 tentang Pengupahan

6. Menolak upah murah

7. Menolak outsourcing dan kontrak diperluas/perpanjang. (*)

Editor : gueade

TAG:

Berita Lainnya

Tolak UMP Lampung 2022, Serikat Buruh: Kami Seperti bukan Warga Negara

...
Dwi Des Saputra
Bandarlampung
24 November 2021 - 14:02 WIB
Breaking News | RILISID
...
Pertemuan KSBSI, Kadisnaker Lampung dan Komisi V DPRD. Foto: Dwi DS

RILISID, Bandarlampung — Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung 2022 menuai penolakan dari berbagai serikat pekerja di Lampung. 

Kenaikan sebesar Rp8.484 sehingga UMP menjadi Rp2.440.486 dari sebelumnya Rp2.432.001 dinilai terlalu rendah. 

Akhirnya, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) wilayah Lampung mencoba menyuarakan aspirasinya di Gedung DPRD Lampung, Rabu (24/11/2021). 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung, Agus Nompitu bersikeras penetapan UMP Lampung 2022 sudah sesuai dengan formulasi.

Acuannya, UU Nomor 11 tentang Cipta Kerja, PP 36 tahun 2021, dan Surat Edaran (SE) Menaker No: B-M/383/HI.01.00//XI/2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022. 

"Semua formula berdasarkan data BPS terkait kondisi inflasi, PDRB kondisi makro, dan kondisi tenaga kerja sudah dijelaskan secara rinci," ungkap Agus. 

Namun begitu, ia berjanji menampung aspirasi serikat buruh untuk disampaikan ke pemerintah pusat.

"Kita juga berharap penolakan ini berjalan kondusif agar iklim investasi tidak terganggu," ujar Agus. 

Ia menjelaskan, penetapan UMP ini untuk buruh pekerja di bawah satu tahun. Sedangkan lebih dari 1 tahun, berdasarkan struktur gaji perusahaan dan skala upah. 

Bagi yang melanggar akan ada sanksinya. Dalam UU Cipta kerja bisa dipidana 1 sampai 4 tahun dan atau membayar Rp100-400 juta. 

"Penetapan efektif mulai pada Januari 2022. Apabila ditemukan perusahaan tidak mematuhi, bantu kami untuk melapor. Kita akan melalukan pemeriksaan sampai dengan memberikan saksi," tegasnya. 

Sementara, Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Lampung, Rel Tobing, menolak rumusan UMP Lampung 2022 yang tidak berpihak buruh.

Ia bahkan menyatakan buruh seperti sudah dianggap bukan warga negara Indonesia karena selalu diberikan upah murah.

Ia mengatakan, seharusnya Menteri Tenaga Kerja menetapkan UMP mengacu pada Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional. 

"Dewan pengupahan juga seharusnya memikirkan keperluan buruh dan keluarganya. Selama ini UMP dihitung berdasarkan upah buruh per tahun dan buruh lajang," sesal Rel Robing. 

Berikut tujuh tuntutan KSBSI Korwil Lampung:

1. Turunkan Menteri Tenaga Kerja

2. Kabulkan judicial review KSBSI atas UU Nomor 11 2020 Cipta Kerja

3. Keluarkan klaster tenaga kerja dari UU 11/2020

4. Kembalikan klaster tenaga kerja ke ranah tripartit

5. Menuntut mencabut PP 36/2021 tentang Pengupahan

6. Menolak upah murah

7. Menolak outsourcing dan kontrak diperluas/perpanjang. (*)

Editor : gueade

TAG:

Berita Lainnya