Bupati Lambar Perintahkan Inspektorat Usut Pemalsuan LPj
Anton Suryadi
Kamis | 30/01/2020 22.21 WIB
Bupati Lambar Perintahkan Inspektorat Usut Pemalsuan LPj
Ketua tim pemeriksa Inspektorat Lambar Suandi Sahri (berbatik merah). FOTO: RILISLAMPUNG.ID/Anton Suryadi

RILIS.ID, Lampung Barat – Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus memerintahkan Inspektorat untuk mengusut dugaan pemalsuan laporan pertanggungjawaban (LPj.) kegiatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol setempat.

Berdasarkan surat perintah tugas (SPT) yang dikeluarkan pada 27 Januari, Inspektorat menugaskan delapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pemalsuan LPj kegiatan dan penahanan gaji staf di Kantor Kesbangpol Lambar.

Ketua tim pemeriksa Suandi Sahri didampingi pengendali teknis Games Simanjuntak mengungkapkan, pihaknya akan melakukan tugas pemeriksaan sesuai prosedur yang ada.

"Tugas ini akan kami laksanakan secara profesional dan kami tidak mau diintervensi oleh siapapun. Karena pemeriksaan yang kami lakukan ini tanpa pendampingan," kata Suandi, Kamis (30/1/2020).

Baca: PPTK Merasa Tak Dilibatkan, SPj Kegiatan Kesbangpol Lambar Diduga Fiktif

Dia mengatakan pemeriksaan tersebut bukan hanya mengenai satu persoalan saja, melainkan semua masalah terkait juga akan didalami.

"Kita dalami siapa saja orangnya dan apa saja yang terjadi. Sepanjang yang berkaitan dengan persoalan itu kita pelajari semua, di luar kontek itu tidak," ujarnya.

Menurut Suandi, di penghujung tahun 2019 lalu, Inspektorat Lambar sempat melakukan pemeriksaan, namun belum secara mendalam.

Bahkan Merah Bangsawan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK di Kesbangpol sudah dipanggil.

"Sudah kita lakukan pemeriksaan, tapi ketika baru mau didalami sudah booming duluan di media hingga hearing di komisi I. Waktu hearing sebenarnya SPT pemeriksaan sudah kami pegang," tuturnya.

Suandi meminta seluruh pihak, termasuk awak media untuk bersabar.

"Catatan buat kawan-kawan dari media tolong bersabar, proses sedang berjalan dan kami pastikan hasil pemeriksaan akan kami sampaikan agar publik tahu yang sebenarnya," pungkasnya.

Diketahui, Kepala Kantor Kesbangpol Lambar Muzakkar diduga melakukan pemalsuan tanda tangan Merah Bangsawan dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme tahun anggaran 2019 lalu.

Muzakkar juga dituding menahan gaji Merah Bangsawan selama enam bulan terhitung sejak bulan Juli hingga Desember tahun lalu. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)

 





2019 | WWW.RILIS.ID