Candrawansah
Kalbi Rikardo
Rabu | 21/10/2020 16.43 WIB
Candrawansah
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bandarlampung, Candrawansah. Grafis: Kalbi Rikardo/rilislampung.id

RILIS.ID, Bandarlampung – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bandarlampung, Candrawansah, menegaskan hal ini di Ballroom Hotel Golden Tulip, Selasa (20/10/2020) sore.

Ia menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung 2020.

Candra –sapaan akrabnya, menjelaskan ancaman hukuman ini tidak hanya untuk pemberi, namun juga penerima.

Aturan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Tepatnya, pada pasal 187A ayat 1 dan 2.

”Berlaku ancaman 36 bulan sampai 72 bulan dan denda maksimal Rp1 miliar,” tegasnya.

Baca: Terlibat Money Politics? Siap-Siap Dipenjara Tiga Tahun!

”Uang yang didapat hanya Rp100 ribu sampai Rp150 ribu, tetapi dihukum sampai tiga tahun," sindirnya.

Tentunya laporan politik uang ini perlu bukti seperti video penerimaan uang dan pernyataan dukungan sukarela dan senang hati untuk mencegah praktik politik uang.

"Kontribusi masyarakat dibutuhkan untuk melaporkan apabila adanya dugaan politik uang yang terjadi," ingatnya.

Hadir dalam acara ini Ketua KPU Bandarlampung Dedi Triady, Ketua Mappilu Adolf Ayatullah, beberapa lembaga pemantau pemilu, serta beberapa wartawan senior media cetak dan online. (*)

Download gamabar klik disini.


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID