Diserahkan Jokowi, 37.728 KK di Lampung Terima SK Hutan Sosial
Segan Simanjuntak
Kamis | 07/01/2021 18.23 WIB
Diserahkan Jokowi, 37.728 KK di Lampung Terima SK Hutan Sosial
FOTO: ISTIMEWA

RILIS.ID, Bandarlampung – Sebanyak 37.728 kepala keluarga (KK) di Lampung menerima surat keputusan (SK) hutan sosial dengan lahan seluas 78.824 hektare.

Penyerahan 144 SK untuk 37.728 KK tersebut dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara virtual di Istana Negara, Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Penerima SK dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti acara penyerahan di Balai Keratun lantai 3, Kantor Gubernur Lampung.

Turut hadir Sekprov Lampung Fahrizal Darminto dan Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Kementerian LHK Laksmi Dewanti.

"Diharapkan SK ini bisa memberikan manfaat dan lahan tersebut benar-benar dipakai untuk kegiatan produktif sesuai amat Presiden Jokowi," ujar Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Untuk diketahui, skema perhutanan sosial di Lampung meliputi hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa dan kemitraan kehutanan dengan 262 izin atau pengakuan dan perlindungan (kulin).

Kemudian hutan lindung 155.132,42 hektare dan hutan produksi 30,781,51 hektare. Totalnya 185,913.93 hektare dengan jumlah keanggotaan 83.206 KK.

Dalam amanatnya, Presiden Jokowi mengatakan sejak lima tahun terkahir, pemerintah memiliki perhatian yang khusus kepada redistribusi aset.

Menurutnya, hal ini terkait dengan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, khususnya pedesaan dan lingkungan sekitar hutan.

"Ini juga menjadi jawaban bagi banyaknya terjadi sengketa agraria. Pemerintah akan terus mendorong redistribusi aset ini baik melalui kebijakan perhutanan sosial dan reforma agraria," kata Jokowi.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyerahkan 2.929 SK perhutanan sosial di Tanah Air. Luasnya mencapai 3.442.000 hektare.

"Insyaallah akan bermanfaat bagi kurang lebih 651.000 KK," ujarnya.

Selain itu juga diserahkan 35 SK hutan adat seluas 37.500 hektare dan 58 SK Tora seluas 72.000 hektare di 17 provinsi.

"Ini akan saya cek terus. Setelah merima SK ini agar benar-benar digunakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif tetapi juga ramah lingkungan," tambah Jokowi.

Jokowi meminta agar SK tersebut jangan sampai dipindahtangankan ke orang lain.

"Harus dimanfaatkan untuk menanam tanaman yang produktif yang memiliki nilai ekonomi," imbuhnya.

Menurutnya, banyak komoditi yang bisa dikembangkan.

"Tidak hanya agroforestry tetapi bisa bisnis ekowisata, bio energi, hasil hutan bukan kayu dan industri kayu rakyat," jelasnya.

Kepala negara berharap SK tersebut dapat bermanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.

"Semoga SK ini manfaatnya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya. (*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID