Duh, Target Retribusi Parkir hanya Terealisasi 50 Persen - RILIS.ID
Duh, Target Retribusi Parkir hanya Terealisasi 50 Persen
lampung@rilis.id
Senin | 30/12/2019 21.46 WIB
Duh, Target Retribusi Parkir hanya Terealisasi 50 Persen

RILIS.ID, BANDARLAMPUNG – Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. pantas kecewa. Sebab, beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan pendapatan daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Di antaranya di sektor retribusi parkir. Hingga pengujung tahun 2019 ini, pencapaiannya hanya 50 persen dari target yang telah ditetapkan sebanyak Rp7 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dinas Perhubungan Bandarlampung Afrully membenarkan informasi tersebut. Dia mengaku, pihaknya sudah berupaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, hingga hari ini (30/12/2019), pencapaiannya baru 50 persen.

Menurut dia, pemicu tak tercapainya target tersebut lantaran terdapat sejumlah lahan parkir yang dikelola warga sekitar. 

”Misalkan ada ruko atau minimarket baru, pasti ada warga sekitar yang mengklaim itu wilayah mereka,” kilahnya.

Dia mengaku, pihaknya saat ini sedang melakukan pendekatan secara persuasif dengan warga tersebut terkait pengelolaan lahan parkir. 

”Tujuanya agar mereka mau memberi pengelolaan parkirnya kepada Dishub,” katanya. 

Sementara, anggota Komisi II DPRD Bandarlampung Irpan Setiawan meminta OPD melakukan terobosan baru untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.

Terlebih, target di 2020 lebih tinggi ketimbang 2019. Karenanya, ia meminta kepada semua OPD yang berkaitan dengan pendapatan serius untuk mengelola pajak ataupun retribusi.

”Dari tahun ke tahun pendapatan maupun retribusi tidak pernah tercapai. Karenanya, semua OPD harus bergerak dan mengagas terobosan baru untuk bersama mengejar target yang telah ditetapkan,” katanya.

Seperti, terus dia, pengelolaan pajak dan retrebusi di tempat hiburan atau pun mal yang telah menjamur di Kota Tapis Berseri.

”Manfaatkanlah. Kan, sekarang banyak tempat-tempat hiburan, rumah dan tempat wisata. Ambil pajak dan retribusinya. Seandainya mereka (OPD) mendapat kendala  dengan warga sekitar, silakan dirundingkan,” pungkasnya.(*)

Laporan Satria Aji Prasetyo/RILISLAMPUNG.ID

 

Editor Wirahadikusumah


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID