Harga Singkong Anjlok, Senator Lampung Ahmad Bastian Minta Kepala Daerah Jangan Diam Saja
Segan Simanjuntak
Selasa | 23/02/2021 12.15 WIB
Harga Singkong Anjlok, Senator Lampung Ahmad Bastian Minta Kepala Daerah Jangan Diam Saja
Anggota DPD RI Dapil Lampung Ahmad Bastian. FOTO: ISTIMEWA

RILIS.ID, Bandarlampung – Anjloknya harga jual singkong menjadi perhatian anggota DPD RI Ahmad Bastian. Senator Lampung itu mendesak agar DPRD setempat membuat regulasi yang mengatur standarisasi harga singkong.

"Petani singkong di Lampung sedang menjerit karena anjloknya harga jual yang membuat mereka merugi," ujar Bastian, sapaan akrabnya, Selasa (23/2/2021).

Menurut dia, harga singkong biasa dijual petani di kisaran Rp1.200 per kilogram. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, harganya merosot menjadi Rp800/kg.

Harga tersebut, kata Bastian, belum dipotong timbangan kadar air sebesar minimal 25 persen, biaya ongkos cabut, sewa lahan, biaya pengangkutan, dan lainnya.

Dari hasil jual, petani hanya mendapat kisaran Rp400/kg. Tentunya hasil tersebut tidak bisa menutup biaya produksi sehingga petani singkong resah dengan kondisi ini.

"Kita desak supaya DPRD provinsi membuat perda (peraturan daerah) tentang standarisasi harga singkong. Untuk keadilan supaya ada batas bawah dan batas atas," imbuh Bastian.

Anggota Komite I DPD RI ini juga menyoroti soal potongan harga dari perusahaan tapioka yang menerapkan pajak timbangan potongan kadar air singkong. Ia menyebut harus ada alat ukur yang sesuai sebagai bentuk keadilan.

"Masalah potongan harga karena kadar air juga harus menggunakan alat ukur yang standar sehingga ada transparansi. Selama ini masing-masing pabrik beda-beda dalam menerapkan potongan kadar air. Rata-rata 30 persen, bahkan pernah mencapai 40 persen," ungkap mantan anggota DPRD Lampung Selatan ini.

Ia menilai pemerintah daerah (pemda) akan kesulitan membantu petani singkong apabila tidak ada peraturan yang jelas. Sehingga dibutuhkan aturan rigid untuk mengatur standar harga jual singkong petani.

"DPRD Provinsi Lampung sebagai wakil rakyat dalam hal rakyat sedang menghadapi masalah jatuhnya harga komoditas singkong, sesuai dengan fungsi legialasi yang mereka miliki, hendaknya membuat payung hukung berupa perda yang dapat melindungi segenap kepentingan," jelas Bastian.

"Baik itu petani, pedagang maupun pengusaha yang terlibat dalam siklus sektor pertanian singkong," ia menambahkan.

Regulasi khusus tersebut, masih menurut Bastian, sebagai jalan keluar atas rendahnya nilai jual singkong. Ia juga meminta pemda memperjuangkan nasib petani singkong, khususnya di wilayah Tulangbawang yang notabene penghasil singkong terbesar di Lampung.

"Kepala daerah jangan diam saja melihat perusahaan menurunkan harga jual singkong semaunya. Produksi hasil tani singkong ini kan produk unggulan terbaik untuk daerah maupun nasional. Perda perlu dibuat agar perusahaan tidak seenaknya menurunkan harga singkong," pungkas Bastian.

Sementara itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan pemda punya kewajiban memastikan sektor riil daerah terus bergerak. Ia menegaskan pemda tidak boleh melakukan pembiaran eksploitasi pabrik-pabrik nakal terhadap petani.

"Produksi tepung tapioka cuma diproduksi oleh 5 negara di dunia, termasuk Indonesia. Artinya kita sangat berperan untuk menyuplai kebutuhan global. Pemerintah harus beri perlindungan kepada para petani singkong agar tidak tergerus oleh pasar besar," kata LaNyalla. (*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)

 





2019 | WWW.RILIS.ID