Digugat Rp1,15 M Kasus Kredit PNS, Kadisdik Mangkir di Persidangan
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Digugat Rp1,15 M Kasus Kredit PNS, Kadisdik Mangkir di Persidangan

...
Dwi Des Saputra
Bandarlampung
11 Oktober 2021 - 16:57 WIB
Hukum | RILISID
...
Gugatan Kredit PNS. Foto: Tangkapan Layar

RILISID, Bandarlampung — Tiga tergugat mangkir dalam sidang perdana kasus kredit khusus PNS senilai Rp1,15 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Metro, Kamis (7/10/2021) lalu. 

Hal ini tertuang dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) bernomor 25/Pdt.G/2021/PN Metro.

Tiga tergugat adalah Septhimas Yonefrita, PT BPR Eka Bumi Artha, dan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) cq bendahara gaji Disdik Lampung.

Penggugat dalam perkara ini adalah Indra Bangsawan dengan penasehat hukum Alif Suherly Maryono. 

Adapun isi pokok gugatan adalah:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat, seluruhnya;

2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, adalah sah dan berharga menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (PMH);

4. Menyatakan pelaksanaan perpanjangan fasilitas kredit khusus, Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah tidak sah atau batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan perpanjangan fasilitas kredit khusus PNS berdasarkan surat balasan Nomor 295/EBA/11/IX/2021, tanggal 3 September 2021, memiliki hubungan dengan perjanjian kredit PNS, sesuai lampiran balasan yang dikirimkan kepada kantor hukum;

6. Menghukum Tergugat I mengembalikan uang yang diterima perpanjangan fasilitas kredit khusus PNS kepada Tergugat II;

7. Menghukum Tergugat II, membayar ganti rugi kepada Penggugat, berupa uang sebesar Rp1,15 miliar;

8.Menghukum Tergugat III, mencabut persetujuan pemotongan penghasilan (langsung) Tergugat I selaku PNS kepada Tergugat II;

9. Menghukum Turut Tergugat, untuk terikat dan memberikan pengawasan terhadap putusan dalam perkara ini dan ketika tidak dilaksanakan, Turut Tergugat memberikan peringatan dengan menghentikan segala aktivitas keuangan perbankan Tergugat II, sampai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;

11. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi;

Sementara itu, Kadisdik Lampung Sulpakar hingga berita diturunkan belum dapat dikonfirmasi.

Beberapa kali panggilan ke nomor pribadinya tidak dijawab. Begitu pun pesan singkat WhatsApp hanya dibaca meski dalam keadaan aktif. 

Diketahui, para Tergugat akan kembali menjalani persidangan selanjutnya pada Kamis (21/10/2021). (*) 

Editor : gueade

TAG:

Berita Lainnya

Digugat Rp1,15 M Kasus Kredit PNS, Kadisdik Mangkir di Persidangan

...
Dwi Des Saputra
Bandarlampung
11 Oktober 2021 - 16:57 WIB
Hukum | RILISID
...
Gugatan Kredit PNS. Foto: Tangkapan Layar

RILISID, Bandarlampung — Tiga tergugat mangkir dalam sidang perdana kasus kredit khusus PNS senilai Rp1,15 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Metro, Kamis (7/10/2021) lalu. 

Hal ini tertuang dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) bernomor 25/Pdt.G/2021/PN Metro.

Tiga tergugat adalah Septhimas Yonefrita, PT BPR Eka Bumi Artha, dan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) cq bendahara gaji Disdik Lampung.

Penggugat dalam perkara ini adalah Indra Bangsawan dengan penasehat hukum Alif Suherly Maryono. 

Adapun isi pokok gugatan adalah:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat, seluruhnya;

2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, adalah sah dan berharga menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (PMH);

4. Menyatakan pelaksanaan perpanjangan fasilitas kredit khusus, Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah tidak sah atau batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan perpanjangan fasilitas kredit khusus PNS berdasarkan surat balasan Nomor 295/EBA/11/IX/2021, tanggal 3 September 2021, memiliki hubungan dengan perjanjian kredit PNS, sesuai lampiran balasan yang dikirimkan kepada kantor hukum;

6. Menghukum Tergugat I mengembalikan uang yang diterima perpanjangan fasilitas kredit khusus PNS kepada Tergugat II;

7. Menghukum Tergugat II, membayar ganti rugi kepada Penggugat, berupa uang sebesar Rp1,15 miliar;

8.Menghukum Tergugat III, mencabut persetujuan pemotongan penghasilan (langsung) Tergugat I selaku PNS kepada Tergugat II;

9. Menghukum Turut Tergugat, untuk terikat dan memberikan pengawasan terhadap putusan dalam perkara ini dan ketika tidak dilaksanakan, Turut Tergugat memberikan peringatan dengan menghentikan segala aktivitas keuangan perbankan Tergugat II, sampai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;

11. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi;

Sementara itu, Kadisdik Lampung Sulpakar hingga berita diturunkan belum dapat dikonfirmasi.

Beberapa kali panggilan ke nomor pribadinya tidak dijawab. Begitu pun pesan singkat WhatsApp hanya dibaca meski dalam keadaan aktif. 

Diketahui, para Tergugat akan kembali menjalani persidangan selanjutnya pada Kamis (21/10/2021). (*) 

Editor : gueade

TAG:

Berita Lainnya