Potret Wartawati di Lampung: Upah di Bawah UMP, Dilecehkan, dan Didiskriminasi
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Potret Wartawati di Lampung: Upah di Bawah UMP, Dilecehkan, dan Didiskriminasi

Bandarlampung
23 Mei 2021 - 20:53 WIB
Humaniora | RILISID
...
ILUSTRASI: ISTIMEWA

RILISID, Bandarlampung — AliansiJurnalis Independen (AJI) Kota Bandarlampung mengadakan polling terbuka guna mengetahui kondisi para jurnalis perempuan.

Pelaksanaan jajak pendapat itu sejak 1-10 Mei 2021. Tahapannya, menyusun kuesioner dan pengumpulan data sampel. Kemudian, penyebaran kuesioner secara online pada 11-16 Mei.

AJI mendata sebanyak 45 jurnalis perempuan di Lampung. Mereka bekerja di pelbagai perusahaan media, baik lokal maupun nasional.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 jurnalis perempuan bersedia mengisi kuesioner. Mereka terverifikasi sebagai jurnalis aktif, bukan mantan jurnalis.

Berdasarkan hasil polling ini diketahui, 37,9 persen jurnalis perempuan menerima upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung yang ditetapkan Rp2.432.001.

Rinciannya, 10 dari 30 jurnalis perempuan menerima upah sekitar Rp1 juta-Rp2,3 juta. Kemudian, satu jurnalis perempuan mendapat upah kurang dari Rp1 juta per bulan. Artinya, sekitar 37,9 persen jurnalis perempuan menerima upah di bawah UMP.

Selebihnya, 63,3 persen sesuai UMP. Lalu, 13 jurnalis perempuan mendapat upah sekitar Rp2,4 juta-Rp3,7 juta. Kemudian, empat jurnalis perempuan diupah Rp3,8 juta-Rp5 juta, serta dua jurnalis perempuan menerima upah lebih dari Rp5 juta per bulan. Sisi lain, dua dari 30 jurnalis perempuan pernah mengalami pemotongan upah.

Selanjutnya, sebanyak 20 jurnalis perempuan (66,7 persen) mendapat jaminan kesehatan dari perusahaan. Sisanya, 10 jurnalis perempuan (33,3 persen) tidak memperoleh jaminan kesehatan.

Adapun yang mendapat jaminan ketenagakerjaan sebanyak 17 jurnalis perempuan (56,7 persen). Selebihnya, 13 jurnalis perempuan di Lampung (43,3 persen) tidak memperoleh jaminan ketenagakerjaan dari kantor.

Ketika ditanyakan soal cuti hamil, sebanyak 13 dari 30 jurnalis perempuan (43,3 persen) menjawab iya. Namun, terdapat satu jurnalis perempuan yang tidak mendapatkan hak cuti hamil. Sisanya, 16 orang menjawab belum pernah hamil.

Selain memenuhi pekerjaan utama, sebanyak 22 jurnalis perempuan (73,3 persen) pernah mendapatkan pekerjaan tambahan. Dari angka tersebut, hanya 12 jurnalis perempuan yang mendapatkan upah tambahan. Sisanya, 45,5 persen (10 jurnalis perempuan) tidak menerima upah tambahan.

Di tempat bekerja, 20 dari 30 jurnalis perempuan yang disurvei mendapatkan peningkatan kompetensi, seperti pelatihan. Sisanya, 10 jurnalis perempuan (33,3 persen) tidak memperoleh peningkatan kompetensi dari perusahaan media.

Kemudian, sebanyak 25 jurnalis perempuan atau 83,3 persen menyebut terdapat jenjang karier di perusahaan masing-masing. Namun, lima dari 30 jurnalis perempuan (16,7 persen) menyebut tak ada jenjang karier.

Pelecehan Seksual
Secara umum, para responden tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik di tempat bekerja. Namun, dua dari 30 jurnalis perempuan mendapatkan pelecehan seksual secara verbal atau fisik di kantor.

Tak hanya itu, lima wartawati mengalami diskriminasi dan rasis di tempat bekerja.

Kala menjalankan kerja-kerja jurnalistik, sebanyak 11 jurnalis perempuan (36,7 persen) pernah mengalami pelecehan seksual secara verbal atau fisik.

Kemudian, dua jurnalis perempuan menerima kekerasan, serta sembilan reporter perempuan mengalami diskriminasi dan rasialisme ketika peliputan.

Sebanyak 26 dari 30 jurnalis perempuan (86,7 persen) pernah stres karena pekerjaan. Hanya empat orang yang tidak pernah mengalami stres.

Lalu, 10 dari 30 jurnalis perempuan (33,3 persen) telah berserikat (bergabung dengan organisasi). Sisanya, 20 jurnalis perempuan di Lampung tidak berserikat.

Setelah mengisi bagian pengalaman, para responden juga diminta menjawab persoalan kondisi terkini yang dirasakan. Metodenya, responden diberi lima pilihan, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju.

Hasilnya, 56,7 persen (17 jurnalis perempuan) tidak setuju bahwa perusahan mereka tak memenuhi hak-hak pekerja. Lima orang atau 16,7 persen sangat tidak setuju, netral (tujuh orang atau 23,3 persen), dan satu orang setuju.

Jurnalis perempuan merasa berkembang secara pengetahuan di tempat bekerja. Ketika ditanya soal ini, sebanyak 11 orang tidak setuju bahwa mereka tak berkembang. Kemudian, lima orang setuju dan netral sebanyak tiga orang.

Polling juga mengungkap  sebanyak delapan wartawati (26,7 persen) merasa beban pekerjaannya tinggi. Sedangkan yang netral sebanyak 13 jurnalis perempuan. Tujuh orang merasa beban pekerjaannya tidak tinggi, serta dua orang merasa beban pekerjaannya sama sekali tidak tinggi.

Beban kerja oleh perusahaan sudah sesuai upah. Tiga dari 30 jurnalis perempuan (10 persen) menjawab sangat tidak setuju. Mereka merasa beban pekerjaan tidak sesuai dengan upah.

Kemudian, 11 orang tidak setuju. Sedangkan yang menjawab setuju sebanyak enam orang, dan 10 jurnalis perempuan (33,3 persen) memilih netral.

Pada sudut lain, bagi yang merasa beban kerja tinggi berdampak sering salah dan keliru dalam pekerjaan. Sebanyak 11 orang menjawab tidak setuju dan satu orang sangat tidak setuju. Bagi yang merasa setuju sebanyak delapan orang, sangat setuju satu orang, dan memilih netral sebanyak sembilan orang.

Selain kekeliruan, 10 jurnalis perempuan atau 33,3 persen setuju, serta satu orang sangat setuju bahwa beban kerja yang tinggi berdampak kepada kesehatan dan mental. Akan tetapi, 12 orang tidak setuju, sangat tidak setuju (satu orang). Pilihan yang netral sebanyak enam orang atau 20 persen.

Sementara, responden yang setuju bahwa kantornya tidak demokratis sebanyak dua jurnalis perempuan. 15 responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemudian, enam responden sangat tidak setuju, dan tujuh responden memilih netral.

Empat dari 30 jurnalis perempuan sangat setuju bahwa merasa tidak nyaman ketika bercanda mengarah ke pelecehan seksual secara verbal. Tujuh jurnalis perempuan menyatakan setuju.

Sedangkan responden yang memilih netral sebanyak sembilan orang. Sisanya, enam responden tidak setuju, dan empat responden menjawab sangat tidak setuju.

Kemudian, mayoritas responden merasa masih rawan menjadi korban pelecehan seksual saat peliputan, yakni 13 jurnalis perempuan atau 43,3 persen. Tujuh orang menjawab setuju. Lalu, satu orang menjawab sangat tidak setuju, dan dua orang tidak setuju,  

Diskriminasi
Sebanyak dua responden menyatakan setuju bahwa masih mengalami diskriminasi di kantor. Delapan orang memberi jawaban sangat tidak setuju, dan 13 orang atau 43,3 persen yang menjawab setuju.

Hal ini menunjukkan mereka tidak mengalami diskriminasi di tempat bekerja. Sisanya, tujuh responden atau 23,3 persen memilih netral.

Ada 15 orang atau 50 persen setuju bahwa liburan sebagai solusi agar tidak stres. Kemudian, 11 orang atau 36,7 persen menjawab sangat setuju akan waktu liburan.

Meski demikian, dua orang atau 6,7 persen menjawab tidak setuju, dan sisanya dua orang atau 6,7 persen memilih netral. (*)

Editor : gueade

TAG:

Berita Lainnya

Potret Wartawati di Lampung: Upah di Bawah UMP, Dilecehkan, dan Didiskriminasi

...
[email protected]
Bandarlampung
23 Mei 2021 - 20:53 WIB
Humaniora | RILISID
...
ILUSTRASI: ISTIMEWA

RILISID, Bandarlampung — AliansiJurnalis Independen (AJI) Kota Bandarlampung mengadakan polling terbuka guna mengetahui kondisi para jurnalis perempuan.

Pelaksanaan jajak pendapat itu sejak 1-10 Mei 2021. Tahapannya, menyusun kuesioner dan pengumpulan data sampel. Kemudian, penyebaran kuesioner secara online pada 11-16 Mei.

AJI mendata sebanyak 45 jurnalis perempuan di Lampung. Mereka bekerja di pelbagai perusahaan media, baik lokal maupun nasional.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 jurnalis perempuan bersedia mengisi kuesioner. Mereka terverifikasi sebagai jurnalis aktif, bukan mantan jurnalis.

Berdasarkan hasil polling ini diketahui, 37,9 persen jurnalis perempuan menerima upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung yang ditetapkan Rp2.432.001.

Rinciannya, 10 dari 30 jurnalis perempuan menerima upah sekitar Rp1 juta-Rp2,3 juta. Kemudian, satu jurnalis perempuan mendapat upah kurang dari Rp1 juta per bulan. Artinya, sekitar 37,9 persen jurnalis perempuan menerima upah di bawah UMP.

Selebihnya, 63,3 persen sesuai UMP. Lalu, 13 jurnalis perempuan mendapat upah sekitar Rp2,4 juta-Rp3,7 juta. Kemudian, empat jurnalis perempuan diupah Rp3,8 juta-Rp5 juta, serta dua jurnalis perempuan menerima upah lebih dari Rp5 juta per bulan. Sisi lain, dua dari 30 jurnalis perempuan pernah mengalami pemotongan upah.

Selanjutnya, sebanyak 20 jurnalis perempuan (66,7 persen) mendapat jaminan kesehatan dari perusahaan. Sisanya, 10 jurnalis perempuan (33,3 persen) tidak memperoleh jaminan kesehatan.

Adapun yang mendapat jaminan ketenagakerjaan sebanyak 17 jurnalis perempuan (56,7 persen). Selebihnya, 13 jurnalis perempuan di Lampung (43,3 persen) tidak memperoleh jaminan ketenagakerjaan dari kantor.

Ketika ditanyakan soal cuti hamil, sebanyak 13 dari 30 jurnalis perempuan (43,3 persen) menjawab iya. Namun, terdapat satu jurnalis perempuan yang tidak mendapatkan hak cuti hamil. Sisanya, 16 orang menjawab belum pernah hamil.

Selain memenuhi pekerjaan utama, sebanyak 22 jurnalis perempuan (73,3 persen) pernah mendapatkan pekerjaan tambahan. Dari angka tersebut, hanya 12 jurnalis perempuan yang mendapatkan upah tambahan. Sisanya, 45,5 persen (10 jurnalis perempuan) tidak menerima upah tambahan.

Di tempat bekerja, 20 dari 30 jurnalis perempuan yang disurvei mendapatkan peningkatan kompetensi, seperti pelatihan. Sisanya, 10 jurnalis perempuan (33,3 persen) tidak memperoleh peningkatan kompetensi dari perusahaan media.

Kemudian, sebanyak 25 jurnalis perempuan atau 83,3 persen menyebut terdapat jenjang karier di perusahaan masing-masing. Namun, lima dari 30 jurnalis perempuan (16,7 persen) menyebut tak ada jenjang karier.

Pelecehan Seksual
Secara umum, para responden tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik di tempat bekerja. Namun, dua dari 30 jurnalis perempuan mendapatkan pelecehan seksual secara verbal atau fisik di kantor.

Tak hanya itu, lima wartawati mengalami diskriminasi dan rasis di tempat bekerja.

Kala menjalankan kerja-kerja jurnalistik, sebanyak 11 jurnalis perempuan (36,7 persen) pernah mengalami pelecehan seksual secara verbal atau fisik.

Kemudian, dua jurnalis perempuan menerima kekerasan, serta sembilan reporter perempuan mengalami diskriminasi dan rasialisme ketika peliputan.

Sebanyak 26 dari 30 jurnalis perempuan (86,7 persen) pernah stres karena pekerjaan. Hanya empat orang yang tidak pernah mengalami stres.

Lalu, 10 dari 30 jurnalis perempuan (33,3 persen) telah berserikat (bergabung dengan organisasi). Sisanya, 20 jurnalis perempuan di Lampung tidak berserikat.

Setelah mengisi bagian pengalaman, para responden juga diminta menjawab persoalan kondisi terkini yang dirasakan. Metodenya, responden diberi lima pilihan, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju.

Hasilnya, 56,7 persen (17 jurnalis perempuan) tidak setuju bahwa perusahan mereka tak memenuhi hak-hak pekerja. Lima orang atau 16,7 persen sangat tidak setuju, netral (tujuh orang atau 23,3 persen), dan satu orang setuju.

Jurnalis perempuan merasa berkembang secara pengetahuan di tempat bekerja. Ketika ditanya soal ini, sebanyak 11 orang tidak setuju bahwa mereka tak berkembang. Kemudian, lima orang setuju dan netral sebanyak tiga orang.

Polling juga mengungkap  sebanyak delapan wartawati (26,7 persen) merasa beban pekerjaannya tinggi. Sedangkan yang netral sebanyak 13 jurnalis perempuan. Tujuh orang merasa beban pekerjaannya tidak tinggi, serta dua orang merasa beban pekerjaannya sama sekali tidak tinggi.

Beban kerja oleh perusahaan sudah sesuai upah. Tiga dari 30 jurnalis perempuan (10 persen) menjawab sangat tidak setuju. Mereka merasa beban pekerjaan tidak sesuai dengan upah.

Kemudian, 11 orang tidak setuju. Sedangkan yang menjawab setuju sebanyak enam orang, dan 10 jurnalis perempuan (33,3 persen) memilih netral.

Pada sudut lain, bagi yang merasa beban kerja tinggi berdampak sering salah dan keliru dalam pekerjaan. Sebanyak 11 orang menjawab tidak setuju dan satu orang sangat tidak setuju. Bagi yang merasa setuju sebanyak delapan orang, sangat setuju satu orang, dan memilih netral sebanyak sembilan orang.

Selain kekeliruan, 10 jurnalis perempuan atau 33,3 persen setuju, serta satu orang sangat setuju bahwa beban kerja yang tinggi berdampak kepada kesehatan dan mental. Akan tetapi, 12 orang tidak setuju, sangat tidak setuju (satu orang). Pilihan yang netral sebanyak enam orang atau 20 persen.

Sementara, responden yang setuju bahwa kantornya tidak demokratis sebanyak dua jurnalis perempuan. 15 responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemudian, enam responden sangat tidak setuju, dan tujuh responden memilih netral.

Empat dari 30 jurnalis perempuan sangat setuju bahwa merasa tidak nyaman ketika bercanda mengarah ke pelecehan seksual secara verbal. Tujuh jurnalis perempuan menyatakan setuju.

Sedangkan responden yang memilih netral sebanyak sembilan orang. Sisanya, enam responden tidak setuju, dan empat responden menjawab sangat tidak setuju.

Kemudian, mayoritas responden merasa masih rawan menjadi korban pelecehan seksual saat peliputan, yakni 13 jurnalis perempuan atau 43,3 persen. Tujuh orang menjawab setuju. Lalu, satu orang menjawab sangat tidak setuju, dan dua orang tidak setuju,  

Diskriminasi
Sebanyak dua responden menyatakan setuju bahwa masih mengalami diskriminasi di kantor. Delapan orang memberi jawaban sangat tidak setuju, dan 13 orang atau 43,3 persen yang menjawab setuju.

Hal ini menunjukkan mereka tidak mengalami diskriminasi di tempat bekerja. Sisanya, tujuh responden atau 23,3 persen memilih netral.

Ada 15 orang atau 50 persen setuju bahwa liburan sebagai solusi agar tidak stres. Kemudian, 11 orang atau 36,7 persen menjawab sangat setuju akan waktu liburan.

Meski demikian, dua orang atau 6,7 persen menjawab tidak setuju, dan sisanya dua orang atau 6,7 persen memilih netral. (*)

Editor : gueade

TAG:

Berita Lainnya