KPK Tetapkan Mantan Kadis PUPR Lamsel Jadi Tersangka Korupsi
Segan Simanjuntak
Kamis | 24/09/2020 18.07 WIB
KPK Tetapkan Mantan Kadis PUPR Lamsel Jadi Tersangka Korupsi
Screenshot Facebook Komisi Pemberantasan Korupsi.

RILIS.ID, Bandarlampung – KPK menetapkan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Lampung Selatan (Lamsel), Hermansyah Hamidi sebagai tersangka korupsi.

"HH selaku kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan periode 2016-2017 sebagai tersangka yang diduga bersama-sama menerima hadiah terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2016-2017," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers," Kamis (24/9/2020).

Penetapan Hermansyah sebagai tersangka korupsi terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap mantan Bupati Lamsel Zainudin Hasan pada 27 Juli 2018.

Dari kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK telah menetapkan empat tersangka. Yakni Gilang Ramadhan alias GR (CV 9 Naga) sebagai pemberi suap, Zainudin Hasan sebagai penerima suap, Agus Bhakti Nugroho (mantan anggota DPRD Lampung), dan Kepala Dinas PUPR Lamsel Anjar Asmara.

Keempatnya telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang dan berkekuatan hukum tetap (inkrah) dengan hukuman antara dua tahun tiga bulan sampai 12 tahun bui.

"KPK kemudian menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dalam dugaan tindak pidana korupsi. Tersangka HH bersama-sama Zainudin Hasan selaku Bupati Lampung Selatan periode 2016-2021 diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi," jelas Karyoto.

Zainudin Hasan memerintahkan Hermansyah yang saat ini menjabat Asisten II Pemkab Lamsel untuk melakukan pungutan fee proyek sebesar 21 persen dari anggaran proyek.

"Selanjutnya, tersangka HH kemudian memerintahkan Syahroni untuk mengumpulkan setoran, yang kemudian diserahkan kepada Agus Bhakti Nugroho selaku staf ahli Bupati Lampung Selatan sekaligus anggota DPRD Lampung," ujar Karyoto.

Dari fee proyek tersebut, dana yang diserahkan rekanan kepada Syahroni dengan jumlah keseluruhan mencapai Rp72 miliar lebih.

"Adapun besaran dana yang diterima, dibagi untuk Pokja ULP sebesar 0,5 persen sampai 0,75 persen, untuk bupati sebesar 15-17 persen dan kepala Dinas PUPR 2 persen," beber Karyoto.

Atas perbuatannya, Hermansyah dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Tersangka HH dilakukan penahanan di Rutan Cabang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan selama 20 hari kedepan. Terhitung mulai 24 September sampai 13 Oktober 2020. Namun sebelumnya dilakukan isolasi mandiri dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19," pungkas Karyoto. (*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)

 





2019 | WWW.RILIS.ID