Kapolri Terbitkan Maklumat, Larang Arak-arakan hingga Konvoi di Pilkada 2020
Segan Simanjuntak
Senin | 21/09/2020 15.14 WIB
Kapolri Terbitkan Maklumat, Larang Arak-arakan hingga Konvoi di Pilkada 2020
Kapolri Jenderal Idham Azis. ILUSTRASI: RILIS.ID

RILIS.ID, Bandarlampung – Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan maklumat tentang kepatuhan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini.

Maklumat Kapolri nomor: Mak/3/IX/2020 memuat empat poin, salah satunya mencegah kluster corona di Pilkada 2020.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan maklumat Kapolri merespons tahapan pilkada yang sudah berlangsung sejak 4 September lalu.

"Bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Dengan adanya tahapan pilkada yang sudah dimulai sejak 4-6 September, yang diikuti paslon dan pendukung yang tidak mengikuti protokol kesehatan," kata Argo melalui akun resmi Divisi Humas Polri @divisihumaspolri, Senin (21/9/2020).

Berikut isi maklumat Kapolri yang diterbitkan pada 21 September 2020:

1. Pemilihan Kepala Daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada adaptasi kebiasaan baru, dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat:

a. dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19;

b. penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait pada setiap tahapan pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan;
c. pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan;

d. setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan pemilihan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya.

3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. (*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)

 





2019 | WWW.RILIS.ID