Keras! HKTI Sebut di Lampung Ada Kartel Singkong
Dwi Des Saputra
Selasa | 16/03/2021 19.21 WIB
Keras! HKTI Sebut di Lampung Ada Kartel Singkong
Focus Grup Discussion (FGD) soal polemik harga singkong. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/ Kalbi Rikardo

RILIS.ID, Bandarlampung – Apa penyebab anjloknya harga singkong di Lampung? DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lampung mengeluarkan dugaan mengejutkan.

Mereka menyebut ada kartel yang bermain dan mendominasi industri singkong di Lampung. Penjahat ini tidak mengharapkan industri ini tumbuh dan berkembang.

Kondisi itu berbeda dengan industri jagung di Lampung yang banyak diisi pemain besar seperti Charoen Pokphand, Japfa, dan CJ Cheil Jedang yang memiliki pasar persaingan sempurna.

Wakil Ketua DPD HKTI Lampung, Amirudin Sormin, mengatakan masalah singkong ini sebenarnya sudah pernah ditemukan solusinya. Yakni lewat Ittara atau Industri Tepung Tapioka Rakyat yang dahulu digagas.

”Ittara ini dilakukan agar singkong tidak dikuasai sekelompok pengusaha. Saat itu harga singkong stabil dan cenderung bertahan,” kata Sormin saat Focus Grup Discussion (FGD) yang diadakan PMW KAHMI bersama DPD RI Lampung, Selasa (16/3/2021).

Namun sayangnya kebijakan ini tidak lama bertahan. Pergantian kepemimpinan di Lampung membuat kebijakan ikut berganti sehingga harga ubi kayu ini kembali merosot.

Ia menambahkan, Lampung juga pernah ada industri pengelolaan ethanol yang berasal dari bahan baku singkong.

Saat itu harga singkong stabil karena perusahaan bernama Medco Ethanol di Lampung Utara tersebut membeli singkong dari petani dengan harga di atas perusahaan pengelolaan tepung tapioka.

Namun kembali kartel memainkan harga dengan menaikan harga singkong mencapai Rp2 ribu per kilogram. Hal ini menyebabkan Medco Ethanol hanya bertahan sampai dua tahun.

Sementara, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kurnia Toha, menjelaskan dengan adanya 38 pabrik pengelolaan singkong di Lampung Tengah, seharusnya industri singkong cukup kompetitif.

Ia menganggap, belum adanya peraturan yang kuat dalam mengatasi permasalahan menjadi penyebab. Setiap pabrik pun memiliki standar ukuran singkong berbeda-beda.

Langkah pertama yang dapat dilakukan KPPU adalah penelitian, tapi bukan penyelidikan polisi. Jika terpenuhi maka ditingkatkan menjadi penyidikan dan jika ada minimal dua alat bukti maka statusnya kembali naik. 

”Saat ini untuk kasus singkong masuk ke dalam penyelidikan karena ada indikasi yang tidak beres. Selain itu ketika mereka (perusahaan) diundang tidak datang. Ada indikasi suatu kesepakatan,” ungkap Kurnia saat memaparkan pernyataannya melalui aplikasi zoom meeting.

Ia menerangkan KPPU memiliki batas kewenangan atau tidak ada daya paksa. Tetapi jika ada upaya-upaya menghambat maka KPPU dapat melaporkan kepada pihak kepolisian.

”Selama ini KPPU belum melakukan itu karena ini kami masih menganggap ini adalah bisnis,” tandasnya. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID