Kategori
Rilis Network

Atas Nama Infrastruktur Jalan

Lampung
1 Juli 2021 - 11:27 WIB
Perspektif | RILISID
...
Nick Kurniawan Rozali SAB MM, Karyawan Swasta, Alumni HMI Komsospol Unila

RILISID, Lampung — MENURUT Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, kurang lebih 1800 kilometer (km) ruas jalan yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, sebanyak 30 persen atau 540 km dalam kondisi rusak.

Pemprov membutuhkan biaya kurang lebih Rp2,5 triliun. Dana tersebut akan diperoleh dari para investor dalam bentuk utang yang akan dikembalikan dengan sistem mencicil setiap tahunnya dari APBD.

Dana diperuntukkan untuk pembangunan di bidang infrastruktur dan setiap tahunnya akan dianggarkan Rp500 miliar untuk pembayaran bunga dan pengembalian pokok utang. Ambisi besar ini digaungkan gubernur setelah melakukan pertemuan dengan beberapa investor asal Cina.

Tidak menjadi masalah apabila ambisi tersebut memiliki semangat percepatan pembangunan karena harapan dari hasil pembangunan tersebut adalah kesejahteraan masyarakat Lampung.

Namun apabila mencermati potensi pembayaran kembali utang yang akan ditanggung APBD, timing kebijakan yang diinisiasi gubernur dikhawatirkan terlalu tergesa-gesa. Selain itu dapat membawa Provinsi Lampung menjadi promotor daerah yang mengalami kebangkrutan atau dengan istilah lain defisit anggaran. Akibatnya, pembiayaan pembangunan di tahun-tahun setelahnya dapat terganggu.

Ketergesaan tersebut penulis cermati mengingat ketergantungan tinggi APBD Provinsi Lampung terhadap komposisi transfer/dana perimbangan yang mendominasi sumber pendapatan daerah. Ketergantungan dengan Pemerintah Pusat masih kuat.

Berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS provinsi tahun 2021 di ruang sidang DPRD, pendapatan daerah ditetapkan Rp7,59 triliun pada struktur fiskal keuangan daerah di rancangan APBD 2021. Pendapatan itu terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp3,3 triliun, pendapatan transfer/dana perimbangan Rp4,24 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp13,9 miliar.

Ada kekhawatiran penulis mengenai realisasi pendapatan yang akan diperoleh oleh Pemprov Lampung sepanjang tahun 2021. Pada awal Juni 2021, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung menyebut serapan anggaran Provinsi Lampung saat ini baru mencapai 35 persen.

Lambatnya realisasi pendapatan tersebut tidak lepas dari faktor kesulitan keuangan negara, dalam hal ini pemerintah pusat masih sulit menangani pandemi Covid-19. Itu masih ditambah besarnya potensi krisis ekonomi dikarenakan turunnya kemampuan pemerintah membayar utang yang menumpuk dengan peningkatan Debt Service Ratio terhadap penerimaan negara berada di level 46,77 persen, sebagaimana disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hingga tak elok rasanya apabila Pemprov juga ingin ikut berutang.

Cermin Realisasi APBD 2020
Kesulitan yang dialami pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah tahun 2020. Berdasarkan data Laporan Perekonomian Bank Indonesia (BI) sampai triwulan IV 2020, Provinsi Lampung turun pendapatan.

Penurunan disumbang rendahnya realisasi pendapatan Dana Perimbangan (Rp2,46 triliun), yang anjlok sampai 41,29 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2019 (Rp4,19 triliun). Perlu sebuah strategi yang inovatif karena realisasi pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat berpotensi tidak dapat diandalkan.

Sementara itu, realisasi PAD turun sebesar 5,79 persen (yoy) jika dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2019. Penurunan PAD terutama disumbang penurunan realisasi pajak daerah sebesar Rp241,54 miliar atau menurun sebesar 9,19 persen (yoy).

Di tengah kesulitan yang dihadapi pemerintah karena menangani pandemi Covid-19, pemprov diharuskan melakukan refocusing anggaran sehingga komposisi belanja pada realisasi belanja modal terkontraksi sebesar -28,43 persen (yoy). Ini berdampak pada seretnya perputaran ekonomi dari insentif government spending untuk pembangunan.

Di sisi lain, di tengah penurunan belanja modal, realisasi belanja operasi meningkat secara signifikan dipengaruhi peningkatan belanja barang dan jasa dari Rp33,38 miliar pada triwulan IV 2019 menjadi Rp1,42 triliun pada triwulan IV 2020. Sebesar 11,33 persen (Rp161,88 miliar) diterangkan pada laporan tersebut belanja barang dan jasa dari RSUD Abdul Moeloek untuk keperluan penanganan pandemi.

Diperlukan referensi tambahan bagi penulis untuk menjabarkan ke mana Rp1 triliun lebih yang dibelanjakan pemprov, semoga belanja tersebut relevan dengan sikap sense of crisis Pemprov Lampung saat mengelola anggaran di tahun 2020 karena dihadapkan dengan pandemi Covid-19.

Optimalisasi Realisasi APBD 2021
Menatap semester II tahun 2021, pemprov harus sigap melakukan perbaikan dari segala lini; seperti akselerasi penyerapan APBD, membuka keran investasi dengan terus memberikan insentif kemudahan berusaha. Namun tetap menargetkan peningkatan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah, merespons cepat penanganan pandemi terutama karena telah ditemukannya varian virus yang diyakini lebih mudah menular.

Perbaikan harus dilakukan sesegera mungkin agar aktivitas ekonomi pulih dan tumbuh lebih bermutu. Serta tak kalah penting pemprov wajib melakukan penghematan dengan mendesain ulang belanja yang belum terlalu optimal dan mencegah kebocoran anggaran untuk aktivitas belanja operasional rutin yang minim manfaat.

Penulis meyakini semakin banyak porsi belanja APBD yang digunakan untuk belanja operasional (terutama belanja pegawai), maka optimalisasi anggaran untuk jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik dan pendorong perekonomian daerah semakin rendah. Hal ini dapat mengakibatkan peran APBD yang kurang maksimal untuk memberikan multiplier effect dalam mengungkit perekonomian daerahnya.

Mewaspadai Perangkap Utang
Dengan kecenderungan pendapatan daerah yang turun dan belum optimal, wajar rasanya kreditur melihat Pemprov Lampung sebagai debitur dengan profil risiko yang tinggi. Sehingga penulis berasumsi apabila kreditur memudahkan pencairan utang kepada peminjam dengan profil resiko yang tinggi maka menjadi keniscayaan pinjaman tersebut merupakan utang dengan yield/suku bunga yang tinggi.

Diperlukan sebuah transparansi oleh pemprov mengenai besaran utang, suku bunga/imbal hasil, jaminan pemprov apabila terjadi default/gagal bayar.

Jika beban pokok dan bunga utang tersebut tidak dapat diimbangi dengan penerimaan yang memadai maka APBD bisa lumpuh dan memicu krisis ekonomi. Ataupun jika nantinya pemulihan pendapatan pemprov cenderung lambat diperlukan langkah untuk memperpanjang jatuh tempo pembayaran utang. Pemprov akan semakin rugi dengan bertambahnya pengeluaran untuk biaya bunga.

Penulis berharap jikalau memang mengambil utang dari investor adalah satu-satunya jalan terjal yang harus diambil demi mengakselerasi percepatan pembangunan, setidaknya perbaiki dahulu kinerja pemerintahan. Naikkan daya saing dan posisi tawar di hadapan investor serta yakinkan rakyat bahwa kebijakan tersebut bukan sebagai ajang mendapat fee proyek atau sekadar mercusuar pembangunan untuk mendapat insentif elektoral sebelum kontestasi politik tahun 2024.

Gubernur bukan seorang ekonom, namun kebutuhan akan kompetensi tersebut seharusnya bisa dipenuhi orang-orang di sekelilingnya agar kebijakan tersebut mendatangkan kebaikan dan tidak terjadi miskalkulasi yang mendatangkan kesusahan terutama untuk generasi yang akan datang.

Mengutip ulang tulisan seorang ekonom M. Chatib Basri pada sebuah kolom di media tentang ”Mr Spock dan Hommer Simpson”, Mr Spock adalah tokoh fiksi dalam film Star Trek, adalah bayangan para ekonom tentang makhluk ekonomi. Ia dingin, rasional, mampu berpikir tenang, dan melakukan kalkulasi dalam setiap keputusannya.

Sebaliknya, Hommer Simpson adalah tokoh kartun dalam film The Simpsons, adalah gambaran tentang manusia yang kacau; tambun karena rakus, kecanduan junkfood dan menonton televisi, agresif, pemalas, serta tak profesional. Keputusannya tidak selalu didasarkan pada kalkulasi yang dingin.

Semoga, Hommer, yang mungkin seorang tokoh yang jauh dari ideal, tidak sedang berada di sekitar gubernur. Wallahualam Bis sawab. (*)


Editor : Gueade

TAG:

Berita Lainnya

| 0 Komentar

Atas Nama Infrastruktur Jalan

...
[email protected]
Lampung
1 Juli 2021 - 11:27 WIB
Perspektif | RILISID
...
Nick Kurniawan Rozali SAB MM, Karyawan Swasta, Alumni HMI Komsospol Unila

RILISID, Lampung — MENURUT Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, kurang lebih 1800 kilometer (km) ruas jalan yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, sebanyak 30 persen atau 540 km dalam kondisi rusak.

Pemprov membutuhkan biaya kurang lebih Rp2,5 triliun. Dana tersebut akan diperoleh dari para investor dalam bentuk utang yang akan dikembalikan dengan sistem mencicil setiap tahunnya dari APBD.

Dana diperuntukkan untuk pembangunan di bidang infrastruktur dan setiap tahunnya akan dianggarkan Rp500 miliar untuk pembayaran bunga dan pengembalian pokok utang. Ambisi besar ini digaungkan gubernur setelah melakukan pertemuan dengan beberapa investor asal Cina.

Tidak menjadi masalah apabila ambisi tersebut memiliki semangat percepatan pembangunan karena harapan dari hasil pembangunan tersebut adalah kesejahteraan masyarakat Lampung.

Namun apabila mencermati potensi pembayaran kembali utang yang akan ditanggung APBD, timing kebijakan yang diinisiasi gubernur dikhawatirkan terlalu tergesa-gesa. Selain itu dapat membawa Provinsi Lampung menjadi promotor daerah yang mengalami kebangkrutan atau dengan istilah lain defisit anggaran. Akibatnya, pembiayaan pembangunan di tahun-tahun setelahnya dapat terganggu.

Ketergesaan tersebut penulis cermati mengingat ketergantungan tinggi APBD Provinsi Lampung terhadap komposisi transfer/dana perimbangan yang mendominasi sumber pendapatan daerah. Ketergantungan dengan Pemerintah Pusat masih kuat.

Berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS provinsi tahun 2021 di ruang sidang DPRD, pendapatan daerah ditetapkan Rp7,59 triliun pada struktur fiskal keuangan daerah di rancangan APBD 2021. Pendapatan itu terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp3,3 triliun, pendapatan transfer/dana perimbangan Rp4,24 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp13,9 miliar.

Ada kekhawatiran penulis mengenai realisasi pendapatan yang akan diperoleh oleh Pemprov Lampung sepanjang tahun 2021. Pada awal Juni 2021, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung menyebut serapan anggaran Provinsi Lampung saat ini baru mencapai 35 persen.

Lambatnya realisasi pendapatan tersebut tidak lepas dari faktor kesulitan keuangan negara, dalam hal ini pemerintah pusat masih sulit menangani pandemi Covid-19. Itu masih ditambah besarnya potensi krisis ekonomi dikarenakan turunnya kemampuan pemerintah membayar utang yang menumpuk dengan peningkatan Debt Service Ratio terhadap penerimaan negara berada di level 46,77 persen, sebagaimana disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hingga tak elok rasanya apabila Pemprov juga ingin ikut berutang.

Cermin Realisasi APBD 2020
Kesulitan yang dialami pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah tahun 2020. Berdasarkan data Laporan Perekonomian Bank Indonesia (BI) sampai triwulan IV 2020, Provinsi Lampung turun pendapatan.

Penurunan disumbang rendahnya realisasi pendapatan Dana Perimbangan (Rp2,46 triliun), yang anjlok sampai 41,29 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2019 (Rp4,19 triliun). Perlu sebuah strategi yang inovatif karena realisasi pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat berpotensi tidak dapat diandalkan.

Sementara itu, realisasi PAD turun sebesar 5,79 persen (yoy) jika dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2019. Penurunan PAD terutama disumbang penurunan realisasi pajak daerah sebesar Rp241,54 miliar atau menurun sebesar 9,19 persen (yoy).

Di tengah kesulitan yang dihadapi pemerintah karena menangani pandemi Covid-19, pemprov diharuskan melakukan refocusing anggaran sehingga komposisi belanja pada realisasi belanja modal terkontraksi sebesar -28,43 persen (yoy). Ini berdampak pada seretnya perputaran ekonomi dari insentif government spending untuk pembangunan.

Di sisi lain, di tengah penurunan belanja modal, realisasi belanja operasi meningkat secara signifikan dipengaruhi peningkatan belanja barang dan jasa dari Rp33,38 miliar pada triwulan IV 2019 menjadi Rp1,42 triliun pada triwulan IV 2020. Sebesar 11,33 persen (Rp161,88 miliar) diterangkan pada laporan tersebut belanja barang dan jasa dari RSUD Abdul Moeloek untuk keperluan penanganan pandemi.

Diperlukan referensi tambahan bagi penulis untuk menjabarkan ke mana Rp1 triliun lebih yang dibelanjakan pemprov, semoga belanja tersebut relevan dengan sikap sense of crisis Pemprov Lampung saat mengelola anggaran di tahun 2020 karena dihadapkan dengan pandemi Covid-19.

Optimalisasi Realisasi APBD 2021
Menatap semester II tahun 2021, pemprov harus sigap melakukan perbaikan dari segala lini; seperti akselerasi penyerapan APBD, membuka keran investasi dengan terus memberikan insentif kemudahan berusaha. Namun tetap menargetkan peningkatan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah, merespons cepat penanganan pandemi terutama karena telah ditemukannya varian virus yang diyakini lebih mudah menular.

Perbaikan harus dilakukan sesegera mungkin agar aktivitas ekonomi pulih dan tumbuh lebih bermutu. Serta tak kalah penting pemprov wajib melakukan penghematan dengan mendesain ulang belanja yang belum terlalu optimal dan mencegah kebocoran anggaran untuk aktivitas belanja operasional rutin yang minim manfaat.

Penulis meyakini semakin banyak porsi belanja APBD yang digunakan untuk belanja operasional (terutama belanja pegawai), maka optimalisasi anggaran untuk jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik dan pendorong perekonomian daerah semakin rendah. Hal ini dapat mengakibatkan peran APBD yang kurang maksimal untuk memberikan multiplier effect dalam mengungkit perekonomian daerahnya.

Mewaspadai Perangkap Utang
Dengan kecenderungan pendapatan daerah yang turun dan belum optimal, wajar rasanya kreditur melihat Pemprov Lampung sebagai debitur dengan profil risiko yang tinggi. Sehingga penulis berasumsi apabila kreditur memudahkan pencairan utang kepada peminjam dengan profil resiko yang tinggi maka menjadi keniscayaan pinjaman tersebut merupakan utang dengan yield/suku bunga yang tinggi.

Diperlukan sebuah transparansi oleh pemprov mengenai besaran utang, suku bunga/imbal hasil, jaminan pemprov apabila terjadi default/gagal bayar.

Jika beban pokok dan bunga utang tersebut tidak dapat diimbangi dengan penerimaan yang memadai maka APBD bisa lumpuh dan memicu krisis ekonomi. Ataupun jika nantinya pemulihan pendapatan pemprov cenderung lambat diperlukan langkah untuk memperpanjang jatuh tempo pembayaran utang. Pemprov akan semakin rugi dengan bertambahnya pengeluaran untuk biaya bunga.

Penulis berharap jikalau memang mengambil utang dari investor adalah satu-satunya jalan terjal yang harus diambil demi mengakselerasi percepatan pembangunan, setidaknya perbaiki dahulu kinerja pemerintahan. Naikkan daya saing dan posisi tawar di hadapan investor serta yakinkan rakyat bahwa kebijakan tersebut bukan sebagai ajang mendapat fee proyek atau sekadar mercusuar pembangunan untuk mendapat insentif elektoral sebelum kontestasi politik tahun 2024.

Gubernur bukan seorang ekonom, namun kebutuhan akan kompetensi tersebut seharusnya bisa dipenuhi orang-orang di sekelilingnya agar kebijakan tersebut mendatangkan kebaikan dan tidak terjadi miskalkulasi yang mendatangkan kesusahan terutama untuk generasi yang akan datang.

Mengutip ulang tulisan seorang ekonom M. Chatib Basri pada sebuah kolom di media tentang ”Mr Spock dan Hommer Simpson”, Mr Spock adalah tokoh fiksi dalam film Star Trek, adalah bayangan para ekonom tentang makhluk ekonomi. Ia dingin, rasional, mampu berpikir tenang, dan melakukan kalkulasi dalam setiap keputusannya.

Sebaliknya, Hommer Simpson adalah tokoh kartun dalam film The Simpsons, adalah gambaran tentang manusia yang kacau; tambun karena rakus, kecanduan junkfood dan menonton televisi, agresif, pemalas, serta tak profesional. Keputusannya tidak selalu didasarkan pada kalkulasi yang dingin.

Semoga, Hommer, yang mungkin seorang tokoh yang jauh dari ideal, tidak sedang berada di sekitar gubernur. Wallahualam Bis sawab. (*)


Editor : Gueade

TAG:

Berita Lainnya

| 0 Komentar