Dilema Hukuman Mati di Masa Pandemi
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Dilema Hukuman Mati di Masa Pandemi

...
RILIS.ID

17 Desember 2020 - 6:01 WIB
Perspektif | RILISID
...
Mashuril Anwar, S.H., Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

RILISID, — KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pelaku tindak pidana korupsi selama masa pandemi Covid-19 bisa diancam hukuman pidana mati.

Pernyataan Ketua KPK tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan ancaman pidana bagi mereka yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yakni penjara seumur hidup atau minimal empat tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

Selain itu, pasal dimaksud mengatur denda paling sedikit Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Selanjutnya Ayat (2) menentukan, ”Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”.

Berdasarkan penjelasan umum Pasal 2 Ayat (2), ”keadaan tertentu” dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Yakni apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya. Semisal, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Nah, pandemi Covid-19 di Indonesia tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan, namun juga krisis ekonomi.

Berbagai kebijakan di masa pandemi seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan perekonomian Indonesia tertekan, khususnya pada kuartal II 2020.

Selain itu, pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi para pemangku kewenangan untuk menyelewengkan uang negara.

Baru-baru ini Menteri Sosial Juliari Batubara beserta empat orang lainnya --yakni pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta, ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU 31 tahun 1999, ancaman hukuman mati tentu menanti kelima tersangka tersebut.

Selain dilegitimasi oleh ketentuan hukum, hukuman mati dirasa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang saat ini sedang mengalami kesulitan akibat pandemi.

Namun di sisi lain, hukuman mati tentu akan semakin membebani anggaran negara yang kini sedang difokuskan untuk menanggulangi penularan Covid-19.

Eksekusi hukuman mati memerlukan dana yang fantastis. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2010, estimasi ideal biaya hukuman mati untuk satu orang terpidana mencapai Rp247.112.000.

Pada saat genting seperti sekarang ini, anggaran eksekusi pidana mati yang sedemikian besar, tentu lebih baik diperuntukan bagi keselamatan orang banyak dari pada untuk menghilangkan nyawa beberapa orang.

Oleh karena itu, sebelum menuntut pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana mati, ada baiknya jaksa KPK fokus pada pengembalian kerugian negara agar dapat digunakan kembali untuk membiayai penanggulangan Covid-19.

Begitupun dengan hakim, vonis pidana mati di saat pandemi ini tentu harus didasarkan pada pertimbangan yang obyektif dan logis.

Hakim tidak boleh mendasarkan putusannya pada hukum tertulis semata. Melainkan juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Karena tidak selamanya hukum tertulis itu mengakomodasi peristiwa di masa depan.

Sebagaimana dikemukakan Yahya Harahap, secara filosofis manusia itu bersifat ephemeral atau terbatas jangkauan pandangan dan pemikiran secara nalarnya.

Akal dan nalar tidak dapat menembus kegelapan cakrawala masa depan yang terbentang menantang mereka.

Bagaimana pun pintar manusia, tidak mungkin mencipta dan merumuskan suatu produk legislasi yang mampu meliput (meng-cover) hal-hal konkreto di masa yang akan datang, termasuk mengenai wabah penyakit Covid-19.

Berdasarkan pandangan filosofi tersebut, pada saat Pasal 2 Ayat (2) UU 31 tahun 1999 dirumuskan, banyak hal-hal konkreto yang timbul sekarang belum tertampung di dalamnya sehingga perlu dijembatani.

Karena itu, penjatuhan hukuman mati di saat pandemi sekarang ini memerlukan pertimbangan yang cermat. (*)

Editor : gueade

TAG:

Berita Lainnya

Dilema Hukuman Mati di Masa Pandemi

...
RILIS.ID

17 Desember 2020 - 6:01 WIB
Perspektif | RILISID
...
Mashuril Anwar, S.H., Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

RILISID, — KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pelaku tindak pidana korupsi selama masa pandemi Covid-19 bisa diancam hukuman pidana mati.

Pernyataan Ketua KPK tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan ancaman pidana bagi mereka yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yakni penjara seumur hidup atau minimal empat tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

Selain itu, pasal dimaksud mengatur denda paling sedikit Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Selanjutnya Ayat (2) menentukan, ”Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”.

Berdasarkan penjelasan umum Pasal 2 Ayat (2), ”keadaan tertentu” dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Yakni apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya. Semisal, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Nah, pandemi Covid-19 di Indonesia tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan, namun juga krisis ekonomi.

Berbagai kebijakan di masa pandemi seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan perekonomian Indonesia tertekan, khususnya pada kuartal II 2020.

Selain itu, pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi para pemangku kewenangan untuk menyelewengkan uang negara.

Baru-baru ini Menteri Sosial Juliari Batubara beserta empat orang lainnya --yakni pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta, ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU 31 tahun 1999, ancaman hukuman mati tentu menanti kelima tersangka tersebut.

Selain dilegitimasi oleh ketentuan hukum, hukuman mati dirasa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang saat ini sedang mengalami kesulitan akibat pandemi.

Namun di sisi lain, hukuman mati tentu akan semakin membebani anggaran negara yang kini sedang difokuskan untuk menanggulangi penularan Covid-19.

Eksekusi hukuman mati memerlukan dana yang fantastis. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2010, estimasi ideal biaya hukuman mati untuk satu orang terpidana mencapai Rp247.112.000.

Pada saat genting seperti sekarang ini, anggaran eksekusi pidana mati yang sedemikian besar, tentu lebih baik diperuntukan bagi keselamatan orang banyak dari pada untuk menghilangkan nyawa beberapa orang.

Oleh karena itu, sebelum menuntut pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana mati, ada baiknya jaksa KPK fokus pada pengembalian kerugian negara agar dapat digunakan kembali untuk membiayai penanggulangan Covid-19.

Begitupun dengan hakim, vonis pidana mati di saat pandemi ini tentu harus didasarkan pada pertimbangan yang obyektif dan logis.

Hakim tidak boleh mendasarkan putusannya pada hukum tertulis semata. Melainkan juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Karena tidak selamanya hukum tertulis itu mengakomodasi peristiwa di masa depan.

Sebagaimana dikemukakan Yahya Harahap, secara filosofis manusia itu bersifat ephemeral atau terbatas jangkauan pandangan dan pemikiran secara nalarnya.

Akal dan nalar tidak dapat menembus kegelapan cakrawala masa depan yang terbentang menantang mereka.

Bagaimana pun pintar manusia, tidak mungkin mencipta dan merumuskan suatu produk legislasi yang mampu meliput (meng-cover) hal-hal konkreto di masa yang akan datang, termasuk mengenai wabah penyakit Covid-19.

Berdasarkan pandangan filosofi tersebut, pada saat Pasal 2 Ayat (2) UU 31 tahun 1999 dirumuskan, banyak hal-hal konkreto yang timbul sekarang belum tertampung di dalamnya sehingga perlu dijembatani.

Karena itu, penjatuhan hukuman mati di saat pandemi sekarang ini memerlukan pertimbangan yang cermat. (*)

Editor : gueade

TAG:

Berita Lainnya